Reses yang berlangsung selama 3 jam itu membicarakan tentang kebutuhan para seniman, khususnya yang bergerak di bidang musik, mulai dari sarana prasarana yang belum mencukupi di kota Palu, sampai Hak Kekayaan Intelektual para seniman.

“Secara administratif bisa saja iya, sehingga kreativitas atau pelaku seni kita tidak simetris bagi dirinya maupun kelompoknya,” kata Anggota Komisi 2 DPRD Sulteng itu.

Lebih jauh Yahdi meneguhkan komitmennya untuk membawa hasil Musyawarah PAPPRI untuk dibahas bersama dengan anggota DPRD Provinsi yang lain. Anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Sulteng itu juga berharap PAPPRI dapat menjadi tempat bernaung bagi industri-industri Musik di Sulawesi Tengah, Khususnya Kota Palu.

“Kita berharap PAPPRI menjadi titik awal yang baik bagi cita-cita PAPPRI yang mulia ini yang sedang mempersiapkan legacy yang luhur bagi kepentingan daerah kita sendiri,” kata Yahdi, sembari menegaskan, bahwa dirinya akan produksi ulang sekitar 500 karya Hasan Bahasyuan.

Sementara itu Ketua PAPPRI, Umariadi Tangkilisan, menyampaikan sejumlah poin penting hasil Musyawarah PAPPRI, beberapa waktu lalu. Diantaranya adalah dilaksanakan pertemuan rutin bersama stakeholder pelaku industri musik di sulteng.

“Kedua perlu memetakan ekosistem industri musik melalui riset atau metode lainnya dan Ketiga perlu menginventarisasi semua permasalahan guna mendorong regulasi seperti Perda, Pergub dan lainnya,” kata dia.

Umariadi menambahkan, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi aksi unjuk diri. Lebih dari itu, untuk mempertegas peran pekerja seni untuk menumbuhkan bidang-bidang kreatif di Sulawesi Tengah.

“Mari kita saling membantu. Terkhusus anggota DPRD, membantu regulasi ataupun rekomendasi untuk musikal di Sulawesi tengah tetap hidup”  ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut juga hadir perwakilan dari beberapa lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Diantaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Sulteng, Max Wambrauw, Dinas Pariwisata Sulteng, Max Baginda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Dr. Rahmat Ansyari, M.Pd. (WH)

“Saya membaca surat UNGA yang dikirimkan kepada Ista, dalam proses seleksi, lebih 5.000 makalah berbahasa Inggris dengan topik berbeda-beda dari lebih 5.000an anak muda seluruh Dunia, diterima dan diseleksi oleh UNGA, dimana salah satu yang dinyatakan lolos adalah Ista Nur Masithah ini,” kata Anggota DPRD Provinsi Sulteng dari Fraksi NasDem, Yahdi Basma, seperti dilansir jacindonews, Kamis (19/5).

MUN merupakan ajang di mana para pemuda dari seluruh dunia dapat merasakan suasana sidang PBB secara langsung serta berkumpul, belajar mengenai diplomasi, berpendapat, dan berdiskusi untuk merumuskan solusi-solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah global.

Setelah dua tahun terjeda oleh Pandemi Covid-19, MUN kini kembali gelar Simulasi Kongres PBB, yang kali ini digelar di Dubai, setelah sebelumnya dilaksanakan di Asia. Perhelatan internasional itu sendiri dilakukan pada tanggal 27-31 Mei 2022. Perhelatan akbar digelar selama kurang lebih empat hari dengan agenda Simulasi Kongres PBB yang biasanya dihelat khusus untuk masing-masing Diplomat Negara Anggota PBB.

Proses seleksi peserta dilaksanakan secara terbuka melalui situs resmi AYIMUN, di mana peserta diwajibkan memilih salah satu topik dan mengirimkannya kepada panitia pelaksana yakni UNGA (United Nation General Assembly). UNGA atau yang biasa disebut dengan Majelis Umum PBB ini adalah organ atau badan pembuat kebijakan utama di PBB.

Ista yang merupakan penyintas Bencana Likuifaksi Petobo beberapa waktu lalu, sehari-harinya beraktivitas sebagai bagian dari kolektif Komunitas Politik BANTAYA (Barisan Teman Yahdi) yang dikomandoi Yahdi Basma, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Fraksi NasDem .

Berangkat dari pengalaman Manajemen Krisis Kebencanaan berbasis Pelembagaan Masyarakat yang digeluti sejak bencana alam 28 September 2018 terjadi, membawa Ista melangkah ke Kongres Anak Muda Sedunia di lembaga politik tertinggi di dunia tersebut.

“Paper atau Makalah yang saya angkat, itu anggel-nya adalah pengalaman saya sepanjang tahun 2018 pasca bencana bulan September, hingga momen sebelum saya kirim paper tersebut pada medio tahun 2021 ke Panitia PBB yakni UNGA. Isinya ringkas-padat penuh dengan langkah-langkah pelembagaan masyarakat, bentuk Forum-forum Korban Bencana yang kami lakukan bersama Kaka Yahdi Basma dkk Bantaya di Palu-Sigi-Donggala, mulai saat kami keliling dari tenda ke tenda shelter pengungsian, hingga rapat-rapat Pansus Bencana Pasigala yang Yahdi pimpin di DPRD, terima demo sekian kali dari korban bencana, hingga proses litigasi kasus hukumnya ketika ia “diseret” ke Pengadilan Negeri Palu, semua saya rekam jelas dan pointnya saya tuangkan jadi paper/makalah berbahasa Inggris dengan judul, Manajemen Krisis Kebencanaan Berbasis Pelembagaan Masyarakat,” kata Ista.

(jacindonews/WH)