Dalam kesempatan tersebut, Yessy mengungkapkan komitmennya untuk memastikan terwujudnya pertanian berkelanjutan melalui peningkatan kualitas SDM petani melalui program bimbingan teknis baik bagi petani maupun penyuluh.

“Sudah cukup banyak bantuan yang diberikan, mulai bantuan alat mesin pertanian modern dan tepat guna sampai program-program perberdayaan petani secara langsung seperti program Pekarangan Lestari, Jalan Usaha Tani, Bantuan Benih, hingga Bantuan Ternak,” ungkap Yessy.

Legislator NasDem dari Dapil Kalbar II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu mengaku senang berkesempatan langsung tatap muka dengan masyarakat. Ini juga membuat suasana pertemuan menjadi hangat dan terjadi interaksi yang hidup untuk sama-sama membangun Desa Tempunak dan juga Kabupaten Sintang ke depan.

Dengan berbagai bantuan tersebut, salah seorang peserta, Monica, mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah menerima bantuan dari Yessy.

“Terima kasih kepada Ibu Yessy atas bantuan dan perhatian selama ini yang telah diberikan kepada kelompok tani. Sungguh sebuah perhatian yang memberikan semangat para petani. Sekaligus membantu kemajuan pertanian di Desa Tempunak, Sintang,” ujar Monica.

(Yesaya/*)

Diharapkan bantuan ini dapat menggenjot perkembangan pertanian dan perikanan di Bumi Lawang Kuari.

Bantuan yang diberikan di antaranya, alat mesin pertanian (alsintan), bibit ternak, bibit jagung hibrida, keperluan bioflok perikanan, dan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

“Kami berpesan kepada kepala desa agar program ini dikawal sehingga dapat berjalan dengan baik. Jika ada kendala di lapangan, silakan komunikasi agar bisa diselesaikan,” ujar Yessy, saat penyerahan bantuan secara simbolik di Aula Hotel Pondok Indah, Sekadau, Kalbar, Senin (30/10).

Legislator dari dapil Kalbar II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu menekankan, potensi pertanian dan perikanan di Sekadau sangat besar, namun belum dimaksimalkan. Program-program ini diharapkan dapat menjadi pendorong sektor tersebut.

“Saya berharap kita bisa terus bersinergi, karena program ini tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak ada kerja sama dan kekompakan di antara kita semua,” tegas Yessy.

Kepala Dinas Ketahanan, Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sekadau, Sandae, mengapresiasi keberpihakan Yessy Melania pada petani dan nelayan.

Menurutnya, bantuan yang diberikan Yessy telah beberapa kali diterima dan sangat membantu dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan di Sekadau.

“Kami berharap agar kepala desa dan kelompok tani yang menerima bantuan dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan,” ujar Sandae.

(*)

“Sektor perikanan prosesnya sangat panjang dan betul-betul harus dipahami oleh para nelayan maupun pembudidaya ikan,” ujar Yessy dalam Bimtek ‘Cara Penanganan Ikan yang Baik’, di Desa Ulak Pauk, Embaloh Hulu, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu (22/10).

Bimtek tersebut kerja sama Yessy dengan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bimtek sebagai upaya meningkatkan pengetahuan nelayan, khususnya nelayan perairan danau dan sungai di wilayah Kapuas Hulu.

Legislator dari Dapil Kalbar II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu mengatakan, produk ikan sangat cepat mengalami penurunan mutu, sehingga perlu perhatian serius agar mutu ikan tetap terjaga.

“Untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai dengan permintaan konsumen. Secara otomatis tentu bisa meningkatkan pendapatan nelayan itu sendiri,” tutur Yessy.

Perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ratna Dini Hendra Astuti, mengatakan sinergitas KKP bersama Komisi IV DPR RI terus berupaya membantu para nelayan, terutama memberikan pemahamanan terkait penanganan ikan.

“Program KKP ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Semoga kerja sama yang baik tetap terjalin guna meningkatkan pengetahuan bagi para nelayan perairan danau dan sungai di Kapuas Hulu ini,” ujarnya.

(yesayas/dis/*)

“Perlu didorong untuk dilakukan ekspor melewati perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kapuas Hulu,” ujar Yessy dalam Bimtek ‘Pemenuhan Persyaratan Negara Tujuan Ekspor’, di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (19/10).

Bimtek tersebut merupakan kerja sama Yessy dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam acara tersebut, Yessy menegaskan, Kapuas Hulu memiliki potensi perikanan yang cukup besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

“Sektor perikanan di Kapuas Hulu tidak diragukan lagi, apalagi banyak spesies ikan yang harganya sedang hingga mahal,” imbuhnya.

Bimtek ini, jelas Yessy, merupakan bagian dari komitmen Komisi IV DPR dan KKP untuk membekali calon eksportir dari Kapuas Hulu untuk memenuhi persyaratan ekspor. Berbagai kemudahan akan diberikan pada masyarakat untuk ekspor hasil perikanan ke luar negeri.

“Kami ingin memperlihatkan kehadiran negara untuk masyarakat di Kapuas Hulu. Agar sektor perikanan tumbuh cepat dan berkembang, pemerintah terus mendorong itu semua,” tukas legislator dari dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu.

Berdasarkan data Bea Cukai Nanga Badau, pada Januari hingga Mei 2023, ekspor perikanan dari Kapuas Hulu mencapai 9,2 ton dengan nilai devisa Rp831.145.000. Produk yang diekspor antara lain ikan seladang, ikan tapah, ikan tenggalan, ikan jelawat, dan ikan semah.(yes/dis/*)

Indonesia menjadi salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 23-48 juta ton per tahun.

“Di satu sisi kita tengah berjibaku dengan ketahanan pangan kita sendiri, secara global kita diancam krisis pangan. Tapi di sisi lain, data yang kita terima, artikel-artikel yang kita baca tentang sampah makanan yang begitu besar. Itu membuat paradoks, jadi bertentangan,” ujar Yessy dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8).

Food loss merupakan makanan yang mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh berbagai faktor selama proses rantai pasokan makanan sebelum menjadi produk akhir dan biasanya terjadi pada tahap produksi, pascapanen, pemrosesan hingga distribusi. Sementara, food waste merupakan makanan sisa berkualitas baik dan layak konsumsi namun kemudian dibuang atau telah kedaluwarsa.

Menurut Yessy, besarnya jumlah timbunan sampah makanan terutama dari food loss menjadi salah satu indikator belum maksimalnya rantai pangan Indonesia. Hal itu perlu menjadi perhatian lembaga yang memiliki wewenang dalam hal ketahanan pangan.

“Nah ini saya berpikir simpel. Kita juga ada persoalan pupuk langka terus. Ketika pulang ke dapil juga semua anggota akan diserang dengan pertanyaan itu. Kenapa kita tidak mencoba mengajak kawan-kawan muda yang punya potensi mengolah food loss dan food waste menjadi pupuk organik? Ini kan punya potensi besar. Kita bisa membantu meminimalisasi persoalan pupuk,” tuturnya.

Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu mengakui bahwa saat ini sumber daya manusia di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kontribusi petani-petani muda masih minim. Bahkan banyak masyarakat yang bergelar sarjana pertanian tidak berprofesi sesuai gelar akademisnya, tetapi malah bekerja di perbankan dan perusahaan-perusahaan besar.

“Nah mungkin kita bisa maksimalkan potensi anak-anak muda ini. Apalagi di Kementerian Pertanian ada program wirausaha muda, kemudian petani magang di Jepang,” imbuhnya.

Yessy meminta pemerintah memperhatikan kurangnya sumber daya manusia di sektor pertanian, terutama petani muda. Saat ini, petani Indonesia rata-rata berusia di atas 50 tahun dan ketertarikan anak muda untuk bekerja di sektor pertanian sangat minim.

“Bukan kita menganggap petani-petani senior tidak berkontribusi maksimal, tidak. Tapi melihat urgensi sekarang sektor pertanian, kita perlu dipacu lebih. Kalau yang senior ini kita ajak berlari kencang, mereka tentu keteteran. Dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas, saya pikir menjadi persoalan serius untuk negara kita,” pungkasnya.

(dpr.gp.id/*)

Menurut dia, diperlukan kolaborasi dan aksi nyata untuk menyelesaikan masalah sampah.

“Kolaborasi dan aksi nyata diperlukan untuk penanganan sampah kita. Dukungan seluruh pihak sangat diperlukan,” kata Yessy dalam diskusi daring yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema ‘Tata Kelola Sampah Makanan Indonesia’, Rabu (2/8).

Yessy mengatakan, sisa makanan dan plastik menjadi dua terbesar penyumbang sampah di Indonesia. Sebenarnya, lanjutnya, Indonesia sudah memiliki UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, ia mempertanyakan efektivitas dari penerapan beleid tersebut.

“Harus saya katakan ini belum efektif dan maksimal penerapannya di masyarakat,” ujarnya.

Legislator dari Dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) ini meminta kementerian/lembaga terkait duduk bersama untuk mengkaji ulang regulasi tersebut. Pengelolaan sampah di Indonesia perlu dipetakan kembali.

Selain masalah regulasi, lanjut Yessy, masalah anggaran juga menjadi krusial dalam penanganan sampah.

Menurutnya, belum ada keberpihakan anggaran pada sektor ini, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Setiap daerah melalui APBD, mereka mengalokasikan untuk lingkungan hidup tidak lebih dari 0,5% dari anggaran mereka. Jadi bisa dibayangkan, dinas-dinas terkait di daerah itu, yang mengurusi masalah sampah, belum dijadikan dinas yang strategis, belum menjadi prioritas,” lanjutnya.

Bahkan, ada satu daerah yang tidak mempunyai anggaran untuk pengangkutan sampah.

“Mereka tidak punya anggaran hanya untuk beli minyak kendaraan pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). Betapa mirisnya melihat ini. Dukungan anggaran tidak ada, sementara tuntutan penanganan sampah ini besar,” tandas Yessy.

Selain dari sisi pemerintah, ujar Yessy, masyarakat juga harus disadarkan terkait permasalahan sampah. Kebiasaan atau habit masyarakat merupakan penyumbang terbanyak permasalahan pengelolaan sampah di Tanah Air.

“Dari pemilahan sampahnya saja kita tidak paham. Sementara, ini berdasar dari hulu sekali, dari masyarakat di dalam keluarga. Saya pikir kolaborasi dan aksi nyata itu perlu. Pendampingan secara masif di seluruh Indonesia juga diperlukan untuk penanganan sampah kita,” tandasnya.

Lebih lanjut Yessy juga mendorong agar concern terkait menjaga lingkungan bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Mental dan karakter anak bangsa yang cinta akan lingkungan harus dibentuk sedini mungkin.

“Dan juga mungkin tokoh-tokoh agama perlu kita lakukan komunikasi terus-menerus. Bagaimanapun kita harus mendengungkan kembali bahwa kebersihan adalah cerminan dari iman,” pungkasnya.

(dis/*)

Sosialisasi tersebut merupakan hasil kerja sama Yessy dengan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak dan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Peserta yang hadir sebanyak 100 orang yang terdiri dari penangkar, pembudidaya, pelaku usaha dan eksportir ikan arwana.

Yessy dalam sambutan pembukaan sosialisasi mengatakan, dirinya menaruh perhatian khusus pada keberadaan ikan Arwana Super Red Borneo. Ikan endemik Kalimantan itu harus dipastikan tidak punah di alam.

“Tata kelola ikan Arwana harus dilakukan secara adil, lestari dan berkelanjutan,” ujar Yessy.

Kabupaten Kapuas Hulu setidaknya memiliki 297 jenis ikan. Di antara jenis ikan itu ada beberapa ikan memiliki nilai ekonomi tinggi seperti Arwana, Jelawat, Tomang, Semah, Botia, Gabus dan Belida.

“Seluruh potensi perikanan tersebut harus mampu dimanfaatkan dan dilestarikan bagi keseimbangan ekologi dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Yessy.

Baca juga: Yessy Buka Perbaikan Mesin Kapal untuk Nelayan Kapuas Hulu

Khusus Arwana, ikan tersebut juga sudah banyak dibudidayakan atau ditangkarkan. Namun, keberadaannya di alam terus terancam karena penurunan kualitas ekosistem atau habitatnya karena aktivitas manusia dan perubahan lingkungan.

“Tentu ke depan perlu upaya bersama dalam menjaga ikan Arwana agar populasinya di alam semakin melimpah dan lestari,” ujarnya.

Yessy menegaskan, masyarakat dan Pemda Kapuas Hulu harus menerima manfaat atas aktivitas jual beli atau ekspor komoditi ikan Arwana hasil penangkaran. Di sisi lain, ia menginginkan stakeholder Arwana di Kapuas Hulu belajar bersama untuk pengelolaan bisnisnya.

“Saya ingin memfasilitasi para pembudidaya, penangkar, pelaku usaha, dan eksportir untuk berjumpa, berdiskusi, dan belajar bersama dalam budidaya. Di sosialisasi ini juga ada kunjungan ke farm maupun terkait perizinan dan legalitas serta payung hukum yang baru dari KLHK ke KKP,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut setidaknya ada empat materi utama yang disampaikan. Yakni, kebijakan pemanfaatan jenis ikan Arwana, perizinan lalu lintas ikan Arwana di karantina, persiapan dokumen kepabeanan ekspor jenis ikan, dan pelayanan penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI), Surat Ijin Pemanfaat Jenis Ikan (SIPJI).

Legislator NasDem dari Dapil Kalbar II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu menambahkan, potensi ikan endemik Kalimantan, khususnya Arwana Super Red Borneo bernilai sangat tinggi. Ini harus dikelola dengan bertanggung jawab dan demi kesejahteraan masyarakat.

“Semua pihak dari pemda , DPRD, Pemprov, KKP, DPR RI harus berkolaborsi dan bersinergi mewujudkan tata kelola yang baik bagi permanfaatan ikan Arwana dan ikan bernilai ekonomi tinggi lainnya,” ujarnya.

(Yesaya/dis/*)

Pelayanan permesinan kapal merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan mesin kapal nelayan. Yessy memastikan pelayanan itu gratis tanpa dipungut biaya.

“Pelayanan permesinan harus dimanfaatkan para nelayan. Jika punya mesin rusak silakan dibawa. Pelayanan ini 100% gratis bagi nelayan,” ujar Yessy saat membuka pelayanan permesinan itu.

Baca juga: Yessy Melania Ajak Perempuan Melawi Berpolitik

Menurut Yessy, mesin kapal menjadi komponen penting bagi nelayan untuk bekerja. Baiknya kondisi mesin kapal juga memastikan keselamatan para nelayan.

“Ke depan, keselamatan dan kesejahteraan bagi nelayan Kapuas Hulu harus makin baik,” imbuhnya.

Yessy juga berpesan kepada istri para nelayan agar senantiasa berdaya dan kreatif membuat produk olahan ikan. Produk olahan ikan bisa menambah nilai ekonomi dari pada langsung dijual.

Legislator NasDem dari Dapil Kalbar II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu juga berpesan kepada para nelayan untuk terus menjaga lingkungan perairan di Kapuas Hulu demi keberlanjutan ekosistem.

Seorang tokoh muda Kapuas Hulu, Hamid mengapresiasi dukungan dan perhatian Yessy bagi para nelayan.

“Perhatian Ibu Yessy sangat besar bagi masyarakat Kapuas Hulu. Kita harus dukung Ibu Yessy selalu. Terima kasih juga pada perwakilan KKP yang telah hadir melayani masyarakat. Ditunggu dukungan selanjutnya bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu,” ujarnya.

(Yesaya/dis/*)

Sedikitnya ada 80 orang perempuan yang mewakili 12 kecamatan yang ada di Melawi menghadiri acara tersebut.

Dalam paparannya, Yessy menegaskan, 4 Pilar Kebangsaan MPR penting untuk terus disosialisasikan di tengah masyarakat, khususnya kaum perempuan sebagai ibu sekaligus guru pertama di dalam keluarga dan generasi muda.

“Perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengaplikasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan MPR (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) dalam kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari,” kata Yessy.

Edukasi kepada kaum perempuan, tambah Legislator NasDem itu, merupakan langkah sosialisasi dalam rangka penguatan sekaligus penyadartahuan akan pentingnya pengaplikasian nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan MPR dalam berbangsa dan bernegara.

“Kesadaran kolektif kaum perempuan diharapkan mempererat nilai kebangsaan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dalam menghadapi tantangan nasional hingga global,” jelas anggota Komisi IV DPR RI itu.

Legislator NasDem dari Dapil Kalbar II (Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu) itu juga menyampaikan pentingnya peran perempuan dalam membumikan 4 Pilar Kebangsaan MPR di tengah-tengah keluarga.

“Di dalam masyarakat, diharapkan menjadi simpul penguat nilai kebangsaan. Jika simpul-simpul di lingkup keluarga kuat, saya yakin masyarakat kita sebagai sebuah bangsa akan terus kuat, bersatu dan cinta Tanah Air Indonesia Raya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yessy juga mendorong agar perempuan bisa berdaya, berpolitik, dan syukur-syukur dipercaya menjadi wakil rakyat sebagai anggota legislatif.

Yessy menekankan bahwa yang tahu perempuan adalah kaum perempuan itu sendiri. Jadi kesetaraan gender yang sudah banyak diperjuangkan di Indonesia itu harus mampu ditangkap dan dimanfaatkan oleh perempuan.

“Dengan begitu, kebijakan-kebijakan yang lahir ke depan sudah memiliki perspektif perempuan dan anak serta memiliki sensitivitas kesetaraan gender,” urai Yessy. 

Kata Yessy, 30% keterwakilan perempuan di parlemen sudah diatur. Namun hingga saat ini belum pernah tercapai.

“Saya berharap di masa mendatang perempuan bisa bergerak bersama, bahu-membahu sebagai sesama perempuan untuk menjadi wakil rakyat di parlemen sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan dan disuarakan,” pungkas Yessy.

(Yesaya/*)

Pelatihan diikuti 100 pembudidaya ikan se-Kecamatan Sekadau Hulu. Pelatihan didampingi pelatih dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, Jawa Tengah, dan penyuluh perikanan.

Dalam kegiatan tersebut, Yessy menyerahkan bantuan mesin pakan ikan kepada kelompok Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Sebokat Raya senilai Rp140 juta dan dua unit bioflok senilai Rp400 juta bagi Kelompok Tapang Danau dan Kelompok Milenial Fish Farm.

“Memajukan potensi perikanan Kabupaten Sekadau harus dibangun dari pembudidaya yang produktif melalui kemandirian produksi pakan ikan. Saya yakin pembudidaya bisa berdaya jika disupport dan didampingi penyuluh dan pemerintah,” ujar Yessy dalam pembukaan pelatihan.

Berdasarkan data BPS, produksi ikan Tahun 2020 yang dihasilkan pada subsektor kolam air tawar sebanyak 424,01 ton/tahun, sedangkan produksi ikan yang dihasilkan pada subsektor jaring apung sebanyak 188,52 ton/tahun yang didominasi ikan nila dan lele yang dibudidayakan.

“Saya kira, ke depan bisa kita tingkatkan dan majukan produktivitas ikan di Kabupaten Sekadau dengan pemanfaatan mesin pakan dan bioflok,” imbuh Yessy.

Legislator NasDem dari Dapil Kalbar II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu menegaskan dengan kolaborasi dan kerja sama seluruh stakeholder, budidaya ikan di Kabupaten Sekadau akan meningkat dan bisa menyejahterakan masyarakat pembudidaya.

“Saya juga ingin ke depan ada produk pakan hasil produksi UPR Sebokat Raya yang mencukupi kebutuhan pakan ikan di Kabupaten Sekadau dan daerah sekitarnya. Kita terus semangat dan bersama bergerak bagi kemajuan perikanan di Kabupaten Sekadau dan Kalimantan Barat yang kita cintai,” pungkas Yessy.

(Yesaya/Dis/*)

Serah terima bantuan aspirasi tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan Kapuas Hulu, Putussibau, Jumat (22/7). Bantuan diserahkan oleh Tenaga Ahli Yessy, Yesaya Pamungkas kepada perwakilan nelayan Desa Laut Tawang. Hadir pula perwakilan Dinas Perikanan, Kepala Desa Laut Tawang, serta disaksikan langsung perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Yessy berharap bantuan alat tangkap ikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan hasil tangkapan dan pada akhirnya meningkatkan ekonomi nelayan.

“Jaga, rawat dan manfaatkan bantuan tersebut dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan nelayan,” pesan Yessy yang disampaikan Yesaya.

Yesaya menambahkan, Yessy berkomitmen untuk terus membantu para nelayan di Kabupaten Kapuas Hulu.

“Ini adalah komitmen Ibu Yessy membantu nelayan agar para nelayan dapat semakin maju dengan hasil tangkapan. Karena potensi ikan di Kapuas Hulu sangat besar,” ujarnya.

Perwakilan nelayan Desa Laut Tawang, Syari menyampaikan apresiasi untuk Yessy karena telah memberi perhatian dan bantuan. Terlebih daerahnya merupakan daerah yang terpencil.

“Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kemajuan nelayan Desa Laut Tawang dan Kabupaten Kapuas Hulu,” ujar Syari.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan pembahasan lanjutan pembangunan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) di Desa Laut Tawang yang juga sedang diperjuangkan Yessy.

Program tersebut adalah kerja sama Yessy dengan KKP untuk modernisasi alat tangkap ikan para nelayan agar para nelayan lebih berdaya dan sejahtera. (Yesaya/*)

Motor tersebut merupakan hasil kerja sama Yessy dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penyerahan motor sampah bertempat di Pendopo Kabupaten Sintang disaksikan Bupati Sintang, Jarot Winarno dan perwakilan Dinas LHK Sintang.

Yessy berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Ia juga mengingatkan agar motor sampah tersebut tidak dipindahtangankan ke pihak lain oleh kelompok peduli sampah.

“Transportasi merupakan suatu yang penting dalam penanganan sampah perkotaan, khususnya antar jemput sampah di lingkungan rumah warga, door to door. Manfaatkan untuk mewujudkan Sintang yang bersih dan lestari dari sampah,” ujar Legislator NasDem tersebut dalam sambutannya.

Yessy ingin ke depan Sintang bisa menjadi wilayah yang bersih dari sampah. Ia pun mengajak masyarakat bergotong royong membantu menjaga kebersihan wilayah dan memilah sampah sejak dari rumah tangga.

“Jika bukan kita yang peduli dan bergerak, mau siapa lagi yang menjaga kebersihan kota Sintang yang kita cintai bersama ini,” ujar Legislator NasDem dari Dapil Kalbar II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu.

Bupati Sintang, Jarot Winarno mendukung penuh program pengadaan motor sampah serta memberikan support dalam penanganan sampah di Sintang. Ia pun berterima kasih kepada Yessy dan kelompok masyarakat yang bahu membahu mengatasi masalah sampah.

“Bantuan ini kiranya juga menjadi penyemangat bagi masyarakat penerima untuk terus ikut bergerak dan bekerja menangani sampah, serta terus peduli menjaga alam lingkungan yang lestari,” ujarnya.

(/*AY)

“Kita harus siapkan Indonesia menjadi negara produsen pangan. Karena kita punya modal besar, sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) kita tidak kalah ketika didukung kebijakan yang menunjang itu,” kata Yessy saat FGD dalam rangka Pra-Rakernas Partai NasDem, dengan tema ‘Perkembangan Ekonomi, Pangan, dan Geopolitik Dunia’, di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

Menurut Yessy, penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas merupakan kewajiban negara. Pangan merupakan kebutuhan primer warga negara yang harus dipenuhi.

“Kita memahami, pangan adalah kebutuhan primer global saat ini. Di balik itu kita menghadapi tantangan besar. Indonesia ada dalam zona ancaman akan menghadapi krisis pangan akibat gejolak geopolitik dunia,” tandasnya.

Ia mengatakan, ekonomi dunia sangat terdampak dinamika perang dagang Amerika-China, pandemi Covid-19, hingga perang Rusia-Ukraina.

“Belum selesai dengan Covid-19, ancaman berikutnya invasi Rusia ke Ukraina. Ketergantungan gandum sebagai salah satu bahan makanan kita, diprediksi harga gandum akan naik 40 persen. Secara global Rusia dan Ukraina mendominasi ekspor gandum hampir 30 persen. Ini ancaman besar bagi kita,” tambah Legislator NasDem itu.

Selain itu, kata Yessy, perang Rusia-Ukraina juga berdampak besar bagi sektor pertanian dan perkebunan. Rusia merupakan produsen kalium, nitrogen, dan fosfat yang merupakan bahan baku pupuk.

“Belum selesai rasanya permasalahan pupuk sebelum perang Rusia-Ukraina, pupuk subsidi langka ditemukan di pasar, tapi kemudian pupuk nonsubsidi di pasar harganya melejit. Apalagi saya berasal dari daerah perkebunan sawit,” ujarnya.

Untuk itu, Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) tersebut mendorong agar program pemerintah yang berkaitan dengan pangan terus digenjot.

“Program Food Estate memang masih banyak prokontra. Namun kami meyakini Food Estate ini adalah bentuk respon pemerintah terhadap reaksi global yang tidak bisa kita hindari,” pungkasnya.

(Dis/*)

“Kementan harus menjadi garda terdepan dalam menjalankan semangat Presiden dalam Perpres 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian,” kata anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania, saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).

Yessy menilai, Kementan bisa berkomitmen menyusun program dalam rangka mendukung kerja penyuluhan pertanian.

“Penyuluhan ini dalam rangka mewujudkan kemajuan pertanian melalui pendampingan dan pemberdayaan petani,” imbuhnya.

Yessy mengapresiasi kerja Kementan pada sektor pertanian, yang selama masa pandemi Covid-19 bisa terus tumbuh.

“Regenerasi petani ke depan harus diberikan perhatian serius. Sebab, peran SDM pertanian dalam rangka memajukan sektor pertanian sangat berpengaruh pada peningkatan produktivitas pertanian,” ujar Yessy.

Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu menyoroti turunnya anggaran Kementan Tahun Anggaran 2023 yang turun hampir Rp1 triliun.

Menurut Yessy, Kementan perlu diberikan dukungan anggaran dalam rangka menjamin ketahanan pangan seluruh masyarakat Indonesia di tengah berbagai ancaman.

“Semua pihak harus ikut bergerak bersama memastikan kemajuan pertanian dan terwujudnya kedaulatan pangan ke depan,” pungkasnya.

(Yesaya/Dis/*)

“Temu lapang sebagai langkah membangun keberlanjutan komunikasi, sinergi, dan tindak lanjut atas bantuan pemerintah khususnya dari Ditjen Perikanan Budidaya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), seperti bioflok, benih, dan mesin pakan kepada masyarakat Kalbar,” ujar Yessy saat menghadiri temu lapang bersama masyarakat pembudidaya keramba jaring apung, di Sintang, Kalbar, Rabu (18/5).

Di Kabupaten Sintang, kata Yessy, pada tahun 2021  KKP telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat di antaranya satu unit bioflok, satu unit mesin pembuat pakan ikan, dan ribuan benih ikan. Rencananya pada 2022, KKP akan menyalurkan dua unit bioflok, satu unit mesin pembuat pakan ikan, dan 250 ribu benih ikan yang akan diberikan kepada masyarakat perikanan di Sintang.

“Saya meminta Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin memastikan keberlanjutan program ke masyarakat. Masyarakat wajib dibina dan aktif bertanya agar setiap program bantuan sukses dan menghasilkan dampak di masyarakat,” tambah Legislator NasDem itu.

BPBAT Mandiangin juga diminta mentransfer program menjadi transfer skill dan pengetahuan. Yessy berharap, BPBAT Mandiangin tidak hanya sebagai fasilitator program, namun memberikan skill dan edukasi kepada masyarakat kelautan dan perikanan agar bisa berhasil mengembangkan usaha di sektor perikanan.

Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu menambahkan, potensi ikan di Sintang sangatlah besar. Berdasarkan data BPS, total luas kolam di Kabupaten Sintang mencapai 1110 ha.

Data dari Provinsi Kalbar mencatat, pada 2019 produktivitas ikan kolam di Sintang mencapai 1,4 juta ton/tahun dan produktivitas ikan di keramba mencapai 469 ribu ton/tahun. Produksi ikan di Sintang didominasi nila dan ikan lele. Sedangkan, untuk produktivitas ikan di perairan umum tahun 2019 tercatat sebanyak 1,2 juta ton didominasi ikan lais, jelawat, jambal, baung dan sili.

Selain itu, Yessy juga mendorong dikembangkan budidaya ikan endemik dan lokal yang kian terancam di habitat aslinya. Ikan endemik dan lokal terancam karena tekanan pencemaran dan penurunan kualitas sungai.

“Saya mendorong BPBAT Mandiangin melakukan restoking bersama pemda, di sungai dan danau yang ada di wilayah Dapil KalBar II untuk menjaga ekosistem dan keberadaan ikan lokal,” ungkap Yessy.

Menurut Yessy, perikanan lokal dan endemik di Kalbar sangat potensial. Unit pelaksana teknis Mandiangin dan masyarakat harus berkolaborasi dalam mendorong perikanan PUD (Perairan Umum Daratan) di Kalbar agar terus maju.

“Tidak hanya dengan bantuan reguler seperti benih, calon induk, dan mesin pakan. Namun juga infrastruktur pendukung seperti aktivasi Balai Benih Ikan, jalur logistik ikan, alat berat, rehabilitasi UPR (unit pembenihan rakyat), keramba, dan lain-lain,” tandasnya.

(YM/Dis/*)

Dalam acara yang diikuti kelompok tani budidaya perikanan di Kabupaten Melawi itu Yessy mengatakan kebijakan tersebut dirumuskan untuk mengembangkan potensi budidaya perikanan.

“Rata-rata masyarakat kita masih bergulat di sektor perkebunan, kita masih harus meningkatkan produktivitas sektor perikanan juga di Kabupaten Melawi,” kata Yessy dalam keterangannya, Senin (16/5).

Yessy mendorong Dirjen KKP agar tidak hanya terfokus pada hasil laut saja. Menurut dia potensi ikan air tawar di Kalbar juga cukup menjanjikan. Untuk itu dia menilai sosialisasi kali ini sangat tepat untuk mendorong sektor perikanan air tawar, khususnya di Melawi.

Lebih jauh Yessy pun mengajak seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah daerah maupun swasta untuk memaksimalkan potensi air yang ada di Kabupaten Melawi.

“Mari kita maksimalkan, sarana dan prasarana, penggalian potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, bahan baku atau bibit ikan. Kita perlu kerja sama untuk menggali semua potensi tersebut,” tandas Yessy.

Yessy juga menyinggung terkait Balai Benih Ikan (BBI) yang dimiliki oleh Pemkab Melawi agar diaktifkan kembali. Selain itu Yessy berharap bantuan pemerintah melalui Dirjen KKP kepada kelompok tani dapat memacu masyarakat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

“Melawi sudah memiliki sarana pembibitan benih ikan. Itu bisa diaktifkan kembali agar dapat memenuhi kebutuhan bibit ikan. Tentunya kita harus duduk bersama untuk membicarakan hal itu,” demikian kata Yessy.

(WH)

Yessy menyampaikan itu menanggapi larangan ekspor kelapa sawit oleh Presiden Joko Widodo yang mulai berlaku Kamis (28/4). Yessy minta perusahaan kelapa sawit tidak menetapkan harga TBS secara sepihak karena sudah ada Surat Edaran Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian.

Legislator NasDem itu menambahkan, penetapan harga TBS diatur dengan mekanisme yang tertuang dalam Pasal 6 Ayat 1 Permentan 01/2018 bahwa harga pembelian TBS pekebun ditetapkan oleh gubernur.

“Saya mendukung tindakan tegas bagi perusahaan yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi dan membuat pekebun rakyat sengsara. Saya percaya kebijakan Presiden Jokowi demi stabilitas dan ketersedian harga minyak goreng dalam negeri,” kata Yessy dalam keterangannya, Rabu (27/4).

Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu juga meminta pekebun rakyat tetap tenang menyikapi situasi ini.

Seperti diketahui, pelarangan ekspor sawit hanya berlaku untuk Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO), RBD Palm Oil dalam tiga pos tarif. Sedangkan CPO tidak termasuk produk yang terkena pelarangan ekspor.

“Masalah ini perlu segera disinergikan kepada kepala daerah provinsi penghasil sawit dan segera diberitahukan kepada masyarakat agar berita penurunan harga CPO tidak meresahkan masyarakat (pekebun),” pungkas Yessy Melania.

(Yesaya/*)

“Saya kira kehadiran Menteri LHK dalam Dewan Pengarah atau Komite Pengarah menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan lahan,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI, Yessy Melania saat Rapat Dengar Pendapat Panja Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat dengan Dirjen Perkebunan Kementan dan Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

Yessy mengatakan, perkebunan kelapa sawit rakyat dengan luas lahan 6,8 juta hektare atau sekitar 41% dari luas total perkebunan kelapa sawit nasional yang berjumlah 16,3 juta hektare, memiliki peran strategis dalam keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

Sebagai salah satu anggota Panja, Yessy mengatakan dirinya sering menerima aspirasi saat turun ke daerah pemilihan di perkebunan dan petani sawit rakyat.

“Di lapangan membutuhkan penguatan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ini banyak diteriakan masyarakat. Dana sekarang mencapai kurang lebih Rp30juta per hektare, sangat jauh dari harapan dan belum cukup memenuhi kebutuhan petani sawit. Padahal layaknya besaran dana PSR minimal Rp50-60 juta per hektare,” terang Yessy.

Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu meminta Ditjen Perkebunan dan Dirut BPDPKS segera merasionalisasi anggaran PSR tersebut. Yessy juga meminta keterwakilan asosiasi dan perkumpulan petani sawit rakyat mendapat prioritas untuk menjadi narasumber utama dalam rapat bersama komite pengarah dalam membahas alokasi anggaran.

“Ke depan perlu asosiasi atau perkumpulan petani sawit diprioritaskan, dilibatkan dua sampai tiga orang untuk mewakili aspirasi petani sawit rakyat dan pekebun kecil dari daerah,” pinta Yessy.

Yessy juga mendorong alokasi anggaran BPDPKS lebih proporsional dan difokuskan untuk petani sawit rakyat. Karena menurutnya, alokasi anggaran BPDPKS yang sudah berjalan hampir 80% untuk subsidi biodisel, alokasi untuk pengusaha yang sudah kaya.

“Sebanyak 20 persen saja anggaran BPDPKS yang dikembalikan untuk kepentingan petani sawit rakyat, tentu tidak adil itu. Ke depan alokasi ini harus diubah. Seharusnya 40-50 persen dana BPDPKS untuk petani sawit rakyat. Karena 41 persen lahan pertanian kelapa sawit dari petani sawit rakyat secara nasional. Ya harus dikembalikan lagi dananya untuk kesejahteraan mereka,” pungkas Yessy.

(Yesaya/*)

Menurut Yessy, peluncuran aplikasi tersebut sangat tepat untuk menggenjot penyerapan KUR sebagai alternatif pembiayaan usaha bagi para petani.

“Saya mengapresiasi kinerja Kementan terkait peluncuran aplikasi pelaporan KUR. Aplikasi ini sangat membantu petani dalam mengikuti secara prosedural administrasi dari persyaratan KUR,” ujar Yessy dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Senin (11/4).

Legislator NasDem itu mengatakan, transformasi dari cara tradisional menuju digital sangat dibutuhkan dalam menghadapi industri 4.0 yang mana semua akses harus dibuka secara transparan.

“Akses prosedural KUR harus mudah agar petani bisa menjadi bagian dari layanan KUR,” tambah Yessy.

Yessy juga menyampaikan terima kasih atas respon cepat jajaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang langsung bekerja menangani banjir di Kalimantan Barat (Kalbar) beberapa waktu lalu.

“Kami berterima kasih karena di sana (Kalbar) akan ada rencana untuk mengalokasikan sekitar 2.200 hektare untuk program budidaya tanaman sehat,” pungkas Legislator NasDem dari Dapil Kalbar II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu.

Sebagaimana diketahui, capaian penyaluran KUR Kementan selama 2021 sangat baik. Tahun 2021 KUR telah dinikmati oleh 7,5 juta debitur dan permintaannya terus meningkat. Adapun realisasi KUR pertanian tahun 2021 mencapai Rp85,5 triliun atau 122% dari target Rp70 triliun yang melibatkan 2,6 juta debitur. Capaian itu lebih tinggi dibandingkan capaian KUR pertanian 2020 yang hanya sebesar Rp55 triliun. (MI/*)

Kaktus merupakan aplikasi berbasis digital yang bergerak dalam bidang jasa pengambilan sampah. Kaktus berusaha menghadirkan ekosistem yang bekerja sama dengan pengelola dan penghasil sampah.

“Jika selama ini pengelolaan sampah plastik, kini yang dikelola sampah organik. Menurut saya ini menarik untuk disosialisasikan lebih luas,” ujar Sulaeman.

Menurut Legislator NasDem dari Dapil Papua itu, ide pengelolaan sampah organik yang ditawarkan Kaktus sangat menarik. Hanya saja, Kaktus yang baru menjalankan programnya selama tiga bulan terakhir, masih perlu membuktikan kinerjanya.

Ia menambahkan, ide pengelolaan sampah berbasis digital tersebut memungkinkan dikembangkan di kota besar.

“Tapi kalau dibawa ke daerah, keluar pulau, ini jadi sulit. Karena bahan baku (sampah organik) di daerah jumlahnya kecil dan tidak stabil,” tandasnya.

Selain itu, Sulaeman belum melihat pengelolaan sampah organik yang ditawarkan Kaktus menjanjikan bisnis yang menarik.

“Mendapatkan break event point untuk mengembalikan modal ini susah. Dalam hitungan bisnis, saya belum bisa yakin ini menarik dan menguntungkan,” ujarnya.

Tapi paling tidak, tambah Legislator NasDem dari Dapil Papua itu, yang dilakukan itu sedikit banyak sudah membantu pemerintah untuk mengelola sampah dan lingkungan.

“Jadi sampah organik ini tidak terbuang percuma, tapi bisa diolah dan dimanfaatkan,” pungkasnya.

(Dis/*)