Acara yang diadakan di Ballroom Kantor DPW NasDem Babel dihadiri oleh sedikitnya 220 kader partai, termasuk Dewan Pakar DPW Partai Nasdem Babel, Wakil Ketua DPW, Wakil Sekretaris DPW, anggota DPRD Fraksi Partai NasDem, utusan badan dan sayap Partai NasDem Babel serta perwakilan DPD Partai NasDem Babel. Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh para peserta.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Ketua DPW Partai NasDem Bangka Belitung Zuristyo Firmadata, S.E., M.M berpesan agar peserta memanfaatkan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh.

Menurut dia, kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan perjalanan politik kader Partai NasDem setelah Pilkada Serentak 2024 sekaligus sebagai ajang konsolidasi menghadapi Pilkada ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Acara ini juga diisi dengan paparan tentang situasi dan hasil Pilkada di tujuh kabupaten/kota oleh perwakilan DPD Partai NasDem dari seluruh Bangka Belitung.

“Sekecil apapun kontribusi kita bagi lingkungan, sangat berharga bagi bangsa, khususnya bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kita cintai ini. Saya berharap ilmu yang didapat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Zuristyo.

Dia mengharapkan, acara ini dapat memperkuat wawasan kebangsaan dan mempersiapkan para kader untuk menghadapi tantangan politik di masa depan.

Sementara itu, salah satu narasumber, Anggota Bawaslu Babel Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat, Jafri menyampaikan pentingnya pendidikan politik bagi partai politik dan kadernya.

“Pendidikan politik ini penting untuk membentuk kader yang memahami etika politik, wawasan kebangsaan, dan ideologi Pancasila. Selain itu, ini juga untuk memastikan kader partai tidak melakukan politik uang, unsur SARA, dan selalu taat pada aturan yang ditentukan Undang-Undang,” ungkap Jafri.

Ia menegaskan, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengamanatkan partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada kader, simpatisan, dan masyarakat.

(WH)

“Perluasan serta penyebaran terkait hal tersebut perlu terus dilakukan agar masyarakat Indonesia paham akan maksud, tujuan, serta manfaat dari apa yang dilakukan PGE,” ungkap Zuristyo saat melakukan sosialisasi bertajuk Peran PT PGEO Tbk dalam Proses Transisi Energi Bersih dan Berkelanjutan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Sabtu (30/9).

Bang Tyo sapaan akrab Zuristyo Firmadata juga mengatakan potensi energi geothermal atau energi panas bumi di seluruh Indonesia merupakan karunia Tuhan, karena wilayah Indonesia berada di cincin api, namun pemanfaatannya yang belum optimal.

“Kami berharap, Pertamina Geothermal Energy mampu menyosialisasikan diri di tengah masyarakat sehingga kehadirannya dipahami bahwa energi geothermal adalah karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan dan merupakan energi bersih,” terang Bang Tyo.

Ketua DPW Partai NasDem Bangka Belitung itu menambahkan, dengan kepemimpinan yang kuat dalam industri energi panas bumi, PGEO tentu harus berkomitmen untuk memanfaatkan potensi panas bumi Indonesia secara optimal guna menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan.

“Sebagai pelaku utama dalam industri energi panas bumi di Indonesia, PGEO memiliki portofolio proyek yang luas dan beragam,” tegasnya.

Ia pun mengatakan bahwa dengan teknologi canggih dan tim ahli yang berpengalaman, PGEO mengelola rantai nilai produksi energi panas bumi mulai dari eksplorasi hingga distribusi. Bang Tyo pun mengapresiasi komitmen keberlanjutan yang dilakukan PGEO.

“Memiliki kapasitas terpasang secara own operation sebanyak 672 MW, dan 1205 MW dari Joint Operation Contract (JOC) yang berasal dari 15 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang terbagi ke dalam enam area operasi. Di sisi lain, PGEO tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Itu sangat kita apresiasi,” paparnya.

Dengan kemampuan tersebut, bang Tyo pun berharap PGEO bisa menjadi motor penggerak dalam transformasi energi bersih.

“Melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan penerapan praktik terbaik dalam industri, PT Pertamina Geothermal Energy kita harapkan untuk tetap menjadi motor penggerak dalam transformasi energi bersih di Indonesia,” tukasnya.

Sebagai bagian dari kelompok usaha PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), PGEO memiliki peran strategis dalam mendukung diversifikasi sumber energi dan keberlanjutan di negara ini.(umam/*)

Hal tersebut diungkapkan anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Zuristyo Firmadata dalam sambutan pada kegiatan bertajuk Konsolidasi dalam Rangka Pengembangan Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara di Muntok Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, Sabtu (23/9).

Kegiatan yang merupakan hasil kerja sama antara Komisi VI DPR dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai mitra kerja tersebut, Zuristyo mengatakan bahwa Ibu Kota Nusantara menjadi kota berkelanjutan yang akan mendorong perekonomian negara di masa depan dan menjadi simbol identitas nasional.

“Pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bukan sekadar memindahkan gedung Istana Presiden, melainkan upaya membangun budaya baru, budaya kerja baru, dan mindset ekonomi baru. Dengan memindahkan IKN ke luar Jawa, pemerintah berikhtiar mewujudkan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Pemindahan IKN itu merupakan langkah nyata mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial,” urai Bang Tyo, sapaan akrab Zuristyo Firmadata.

Dia juga mengatakan IKN adalah kota pintar masa depan. Kota berbasis hutan dan alam yang belum ada di dunia dengan 70% area hutan. Semua sistem terdigitalisasi dan 80% angkutan umum bergerak tanpa awak. IKN menjadi kota hijau, kota digital, kota modern, dan kota masa depan.

“IKN menjadi solusi dan sebuah harapan baru, tidak hanya berperan sebagai pusat ekonomi baru dengan menggeser pusat gravitasi ekonomi ke luar Pulau Jawa. Oleh karenanya IKN diharapkan dapat menjadi simbol Indonesia baru yang siap menjawab tantangan global di masa depan,” papar Bang Tyo.

Menurut Legislator NasDem itu, IKN akan menjadi pusat ekonomi dan bukan hanya kota administrasi. IKN memperkuat pusat-pusat ekonomi lain yang ada di Indonesia, mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan interkonektivitas perdagangan daerah, serta menjadi standar dunia sebagai kota yang layak huni, cerdas, dan berkelanjutan.

Ketua DPW Partai NasDem Babel itu menambahkan, proyek pembangunan IKN tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat bagi para mitra global. Sejumlah proyek telah dikerjakan sejak September 2022. Pengerjaan yang dimulai pada Januari 2023, hingga dilanjutkan pada 2024 dan akan semakin padat.

“Ibu Kota Nusantara nantinya bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi yang Indonesia-sentris,” tegasnya.

Ditegaskan Bang Tyo, potensi investasi yang sangat besar dalam pembangunan IKN, tentu menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak guna mendorong realisasi investasi agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.

“Oleh karena itu, diharapkan pelaku usaha di Bangka Belitung agar terus menjaga kualitas produknya dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan inovasi, supaya menjadi salah satu pihak yang ikut terlibat dalam proses pembangunan IKN dalam sektor investasi UMKM,” pungkasnya.

(umam/*)

“Terbuka peluang yang luas untuk kita semua masuk dan menjadi salah satu pelaku ekonomi di Kota Batam,” kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata, dalam sosialisasi ‘Membangun Semangat Ekspor untuk Peningkatan Ekonomi Nasional: Perkembangan Investasi Batam Saat Ini’, Senin (18/9).

Sosialisasi yang digelar di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung itu merupakan kerja sama Zuristyo dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) selaku mitra kerja Komisi VI DPR RI. Turut Hadir dalam acara tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi, perwakilan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan para pegiat UMKM.

Bang Tyo, sapaan Zuristyo, mengatakan Batam terus bersolek untuk meningkatkan investasi. Kota yang berbatasan langsung dengan Singapura itu selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman dan terus berinovasi agar sejajar dengan kota-kota lainnya, baik di skala lokal maupun global.

Perkembangan pesat Batam dapat dilihat dari pertumbuhan nilai ekspor yang terus beranjak naik. Bang Tyo mengatakan, ekspor merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Ke depan, peluang investasi di Batam masih sangat terbuka lebar. Beberapa negara pun telah menjajaki kerja sama investasi. Salah satunya bidang investasi yang masih menjadi andalan adalah maritim. Kawasan Batam New Port, Tanjung Pinggir, dan Sekupang akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang mampu memenuhi kebutuhan investor,” jelasnya.

Legislator dari Dapil Bangka Belitung itu mengatakan, investasi terbuka untuk seluruh investor yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Pemerintah juga telah memberi berbagai kemudahan dalam investasi.

“Pemerintah Kota Batam membutuhkan semua pihak untuk bisa memajukan, khususnya ekspor Indonesia melalui Kota Batam,” pungkas Bang Tyo.

(umam/dis/*)

“Dengan adanya pembaharuan UU Perkoperasian ini diharapkan koperasi Indonesia dapat menghadapi tantangan zaman dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, serta menjadi solusi bagi berbagai permasalahan masyarakat melalui kelembagaan koperasi,” ujar Zuristyo dalam sosialisasi RUU Perkoperasian, di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Kamis, (14/9).

Bang Tyo, sapaan Zuristyo, menjelaskan RUU Perkoperasian akan memperbarui UU No.25/1992 yang dinilai sudah usang dan tidak relevan lagi.

“Koperasi harus terus menyesuaikan diri dengan perkembanganm baik dalam aspek ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya secara global,” jelas Bang Tyo.

Berbagai penyesuaian perlu dilakukan untuk mengimbangi cepatnya perubahan tatanan ekonomi. Selain itu, lanjutnya, revisi UU itu juga menjadi jawaban atas berbagai masalah yang dialami koperasi selama ini.

“Seiring perubahan cepat dalam dunia usaha dan teknologi, serta berbagai permasalahan yang terjadi, maka diperlukan UU yang mampu mengakomodasi, menjawab perubahan, dan memperbaiki tata kelola perkoperasian di Tanah Air,” pungkasnya.

(umam/dis/*)

“Tentunya terbuka luas peluang di Kota Batam untuk kita semua masuk dan menjadi salah satu pelaku ekonomi di sana,” ujar Zuristyo dalam sosialisasi bertajuk ‘Membangun Semangat Ekspor untuk Peningkatan Ekonomi Nasional Perkembangan Investasi Batam Saat Ini’, di Muntok, Bangka Barat, Bangka Belitung, Kamis (7/9).

Sosialisasi tersebut merupakan kerja sama Zuristyo selaku anggota Komisi VI DPR RI dengan BP Batam selaku mitra kerja.

Bang Tyo, sapaan Zuristyo, Batam merupakan kawasan yang strategis untuk investasi. Pemerintah juga telah membuat kawasan tersebut ramah akan investasi, baik investasi dari dalam maupun luar negeri.

“Batam membutuhkan semua pihak untuk bisa lebih maju. Batam merupakan pintu ekspor Indonesia,” tegasnya.

Legislator dari Dapil Bangka Belitung itu mengatakan, salah satu keunggulan Batam adalah wilayahnya yang sangat strategis. Batam merupakan salah satu gerbang ekspor Indonesia yang mendatangkan devisa besar bagi negara.

“Ekspor merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Jika ekspor meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat,” lanjut Bang Tyo.

Kota Batam terus berkembang pesat. Salah satu indikatornya ialah terus naiknya nilai ekspor dari tahun ke tahun. Peluang investasi di Batam masih sangat terbuka lebar. Beberapa negara pun telah menjajaki kerja sama investasi. Salah satunya bidang investasi yang masih menjadi andalan adalah maritim.

“Kawasan Batam New Port, Tanjung Pinggir, dan Sekupang akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang mampu memenuhi kebutuhan investor,” pungkas Bang Tyo.

(umam/dis/*)

“Dengan memindahkan IKN ke luar Jawa, pemerintah berikhtiar mewujudkan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Pemindahan IKN ke luar Jawa merupakan langkah nyata mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial,” kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata, dalam sosialisasi bertajuk ‘Konsolidasi dalam Rangka Pengembangan Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara’, di Sungai Liat, Bangka, Bangka Belitung, Senin (28/8).

Sosialisasi terselenggara atas kerja sama Zuristyo dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Bang Tyo sapaan Zuristyo, mengatakan IKN Nusantara akan menjadi ibu kota masa depan yang hijau dan moderen. Lebih dari 70% area akan menjadi lahan terbuka hijau. Selain itu, IKN juga akan sangat moderen dengan pemaksimalan penggunaan teknologi digital.

“Semua sistem terdigitalisasi dan 80% angkutan umum bergerak tanpa awak. IKN menjadi kota hijau, kota digital, kota moderen, dan kota masa depan,” imbuh Bang Tyo.

Lebih lanjut legislator dari Dapil Bangka Belitung itu mengatakan, IKN Nusantara akan menjadi kota berkelanjutan yang akan mendorong perekonomian negara di masa depan dan menjadi simbol identitas nasional.

Mega proyek itu, lanjutnya, mempunyai potensi investasi yang sangat besar. Pendanaan pembangunan IKN berasal dari APBN 20%, sedangkan 80% lainnya berasal dari investor. Sejauh ini sejumlah negara Eropa telah menyampaikan penawaran kepada pemerintah Indonesia.

Dalam momen kerja sama antara DPR RI dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bang Tyo pun menyampaikan bahwa potensi investasi yang sangat besar dalam pembangunan IKN menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua dalam membuka ruang investasi seluas-luasnya.

“Realisasi pembangunan IKN akan memberikan manfaat langsung kepda masyarakat luas, termasuk bagi pengusaha UMKM. Kita berharap pengusaha UMKM di Bangka Belitung terus menjaga kualitas produk yang dihasilkan agar bisa menjadi salah satu pihak yang ikut terlibat dalam proses pembangunan IKN dalam sektor investasi UMKM,” pungkasnya.

(umam/dis/*)

“Kota ini menjadi kota berkelanjutan yang akan mendorong perekonomian negara di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional,” ujar Zuristyo dalam sosialisasi ‘Konsolidasi dalam Rangka Pengembangan Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara’, di Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rabu, (16/8).

Kegiatan tersebut merupakan kerja sama Bang Tyo, sapaan akrab Zuristyo, dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku mitra kerja Komisi VI DPR RI.

Pembangunan pusat pemerintahan baru ini sesuai dengan mandat UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pendanaan pembangunan terdiri dari 20% APBN dan 80% lainnya akan didanai para investor. Sejauh ini, Badan Otorita IKN mencatat 167 investor telah mengirimkan Letter of Intent untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

“Proyek pembangunan IKN tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga bermanfaat bagi para mitra global. IKN nantinya bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi yang Indonesia-sentris,” urai Zuristyo Firmadata.

Bang Tyo mengatakan, besarnya potensi investasi dalam pembangunan IKN harus dimanfaatkan. Seluruh pihak harus mendorong realisasi investasi agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.

Sebagai informasi, kegiatan ini juga dinarasumberi oleh Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/BKPM RI, akademisi, dan pelaku UMKM.(umam/dis/*)

Bang Tyo sapaan akrab Zurisyto melakukan berbagai upaya untuk kemajuan UMKM di Negeri Laskar Pelangi itu. Bersama mitra kerja di Komisi VI DPR RI, Bang Tyo menggelar berbagai sosialisasi, pelatihan, memberikan bantuan modal, hingga bantuan alat produksi.

Yang teranyar, Bang Tyo bersama PT Timah kembali menyalurkan bantuan alat-alat produksi untuk lima kelompok UMKM di Bangka Barat.

“Alhamdulillah. Saya bersama PT Timah menyerahkan alat-alat produksi kepada UMKM. Ini untuk mendorong kuantitas dan kualitas produk olahan UMKM yang ada di Kabupaten Bangka Barat,” ujar Zuristyo dalam keterangannya, Kamis (10/8).

Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir Bang Tyo juga telah menyalurkan bantuan pada 30 kelompok UMKM yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Bantuan masing-masing senilai Rp50 juta per kelompok UMKM.

“Program kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kami bersama BUMN dan kementerian/lembaga terkait dalam memajukan UMKM yang ada di Bangka Belitung,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Bangka Belitung itu mengatakan, berbagai pelatihan, sosialisasi dan bantuan modal dan alat merupakan komitmennya untuk memajukan UMKM. Diharapkan, para pelaku UMKM bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, membuka akses pasar yang luas, hingga akhirnya bisa naik kelas.

“Harapan itulah yang terus kita pacu, sehingga kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM bisa terwujud,” pungkas Bang Tyo.

(Andra/dis/*)

“Koperasi modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan manajemen tata kelola koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan,” ujar Zuristyo dalam Sosialisasi ‘Pengembangan Koperasi Modern’, di Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (7/8).

Kegiatan tersebut merupakan kerja sama Zuristyo dengan Kementerian Koperasi dan selaku mitra kerja Komisi VI DPR difasilitasi Yayasan Lembaga Kontrol Ekonomi Sosial Indonesia. Sedangkan dari Kementerian Koperasi dan UKM diwakili Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Koperasi Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi UKM, Bagus Rachman.

Menurut Bang Tyo, sapaan akrab Zuristyo, untuk dapat bertahan dan terus menarik minat masyarakat, koperasi harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

“Digitalisasi akan memudahkan koperasi dapat diterima pasar masa kini. Digitalisasi pada koperasi juga memungkinkan koperasi mulai menjual produk melalui platform digital,” urai Zuristyo.

Legislator NasDem dari Dapil Kepulauan Bangka Belitung itu menilai, kesadaran masyarakat untuk membangun perekonomian berbasis koperasi sudah berkurang. Peran koperasi sulit berkembang di masyarakat kekinian.

Untuk itu, Zuristyo terus menggencarkan sosialisasi terkait koperasi modern. Diharapkan, koperasi bisa kembali menjadi soko guru ekonomi yang menyejahterakan masyarakat.

Lebih lanjut Ketua DPW Partai NasDem Kepulauan Bangka Belitung itu mendukung Kementerian Koperasi dan UKM yang mencanangkan 500 koperasi modern pada 2024.

“Ini sebagai upaya perubahan atau transformasi koperasi untuk lebih maju dalam hal organisasi, tata kelola dengan penerapan teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman,” tukas Zuristyo.

(umam/dis/*)

Berbagai usaha terus dilakukan untuk mendorong kemajuan dua sektor tersebut. Kali ini Zuristyo bersama Kementerian Koperasi dan UKM menggelar sosialisasi bertajuk Akses Permodalan Bagi Koperasi. Sosialisasi tersebut diselenggarakan di Pangkalpinang, Babel, Rabu (2/8).

“Sistem perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran koperasi yang juga sebagai landasan perekonomian rakyat,” ujar Zuristyo.

Bang Tyo sapaan akrab Zuristyo mengatakan, pada hakikatnya koperasi dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota. Maka, koperasi tidak boleh keluar dari tujuan yakni menyejahterakan anggota.

Menurut data Dinas Koperasi dan UKM Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 735 koperasi aktif di Babel. Potensi koperasi itu, lanjut Bang Tyo, harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

“Koperasi harus terus beradaptasi dengan perkembangan. Modernisasi koperasi harus digalakkan,” tandasnya.

Zuristyo menegaskan beberapa hal yang perlu diperbaiki dari koperasi adalah manajemen kelembagaan, kapasitas SDM, dan penggunaan teknologi.

“Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi adalah melalui modernisasi koperasi,” kata Legislator NasDem dari Dapil Bangka Belitung itu.

(Umam/rls/*)

“Koperasi ditujukan untuk tatanan demokrasi ekonomi yang berpegang teguh pada keadilan yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Zuristyo dalam sosialisasi RUU Perkoperasian, di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (27/7). Kegiatan tersebut diselenggarakan Zuristyo bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM selaku mitra kerja Komisi VI DPR.

Bang Tyo sapaan akrab Zuristyo mengatakan, kesadaran masyarakat terkait pentingnya koperasi harus terus dipupuk. Selain itu, koperasi sendiri juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Legislator NasDem dari Dapil Bangka Belitung itu mengatakan, diperlukan regulasi perkoperasian yang adaptif terhadap perubahan dan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Revisi UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dibutuhkan.

“Dengan pembaharuan UU Perkoperasian, diharapkan koperasi dapat menghadapi tantangan zaman dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, serta menjadi solusi bagi berbagai permasalahan masyarakat melalui kelembagaan koperasi,” ujarnya.

Regulasi baru ini nantinya akan menjadi payung hukum yang melindungi koperasi dan anggotanya. Termasuk dapat dipakai untuk menindak pelanggaran dan penyelewengan yang ada di koperasi.

“Dengan model kelembagaan yang baru niscaya koperasi dapat lebih berkembang ke depan, serta siap menghadapi berbagai tantangan, peluang, dan perubahan di masa yang akan datang,” tegas Legislator NasDem dari Dapil Bangka Belitung itu.

(umam/dis/*)

Demikian dikatakan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata dalam Sosialisasi RUU Perkoperasian, di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (24/7). Kegiatan yang dihadiri pelaku UMKM dan pelaku koperasi tersebut diselenggarakan Zuristyo bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM selaku mitra kerja Komisi VI DPR RI.

“RUU Perkoperasian bertujuan menjadikan koperasi Indonesia lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan dalam aspek ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya secara global,” ujar Bang Tyo sapaan akrab Zuristyo.

Legislator NasDem dari Dapil Bangka Belitung itu menjelaskan, RUU Perkoperasian akan menggantikan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Diharapkan revisi UU itu dapat memperbaiki tata kelola perkoperasian dan menciptakan ekosistem kelembagaan koperasi yang lebih baik.

“Dengan model kelembagaan yang baru niscaya koperasi dapat lebih berkembang ke depan serta siap menghadapi berbagai tantangan, peluang, dan perubahan di masa yang akan datang,” tandasnya.

Ketua DPW Partai NasDem Bangka Belitung itu menambahkan, UU Perkoperasian yang baru juga memberikan kepastian hukum pada koperasi dan anggotanya. Hal itu diperlukan, mengingat maraknya pelanggaran atau penyelewengan tujuan koperasi itu sendiri.

“Terutama memberikan kepastian hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dapat menurunkan citra koperasi di masyarakat,” tukas Bang Tyo.

(umam/dis/*)

“Melalui modernisasi diharapkan usaha koperasi dapat terintegrasi dari hulu ke hilir dengan pelibatan kemitraan para pihak dalam rantai pasok. Dengan demikian, skala koperasi menjadi menengah atau besar, serta koperasi menjadi magnet bagi partisipasi anggota, masyarakat, investor, dan mitra,” ujar Zuristyo dalam sosialisasi ‘Pengembangan Koperasi Modern’, di Sungai Liat Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Sabtu (22/7).

Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama Zuristyo dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Asdep Bidang Pembaharuan dan Kemitraan Koperasi Deputi Bidang Perkoperasian) selaku mitra kerja Komisi VI DPR RI. Acara ini terselenggara dengan fasilitasi Yayasan Lembaga Kontrol Ekonomi Sosial Indonesia (Koneksi).

Bang Tyo sapaan akrab Zuristyo mengatakan, koperasi pada hakikatnya dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh anggota. Namun demikian dalam perkembangannya, pengetahuan dan wawasan terkait pentingnya peran koperasi kurang diterapkan masyarakat, bahkan peran koperasi sudah sulit berkembang lagi dalam lingkungan masyarakat.

“Salah satu penyebab sulitnya perkembangan koperasi adalah karena dianggap kuno dan tidak melibatkan teknologi secara langsung. Maka wawasan masyarakat tentang koperasi seharusnya lebih ditekankan. Bukan hanya masyarakat awam, tetapi juga bagi anggota kepengurusan koperasi yang seharusnya lebih paham tentang dasar-dasar koperasi,” ujarnya.

Zuristyo juga mengatakan, potensi koperasi di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), pada 2021 jumlah koperasi di Indonesia mencapai 127.846 unit. Yang terbesar ada di Jawa Timur sebanyak 22.845 unit, Jawa Barat 15.621 unit, dan Jawa Tengah 10.270 unit.

Dengan besarnya potensi koperasi ini, Bang Tyo mendukung rencana pengembangan koperasi dan UMKM tahun 2020-2024 yang dicanangkan Kementerian Koperasi dan UKM, yakni mewujudkan 500 koperasi modern dan kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,5% pada 2024.

“Ini merupakan upaya perubahan atau transformasi koperasi untuk lebih maju,” imbuh Legislator NasDem dari Dapil Kepulauan Bangka Belitung itu.

(umam/dis/*)

“BUMN harus kita support dan kita dorong sebagai salah satu pilar ekonomi yang mampu menjawab semua tantangan. Ini untuk kemajuan, kemakmuran dan  kesejahteraan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Zuristyo dalam acara bertajuk ‘Holding BUMN Sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan’, di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Senin (10/10).

Di tengah situasi pandemi covid-19 dan situasi geopolitik dunia yang tidak menentu, katanya, BUMN harus bisa mengevaluasi, memperbaiki, mereformasi serta mentransformasi bisnisnya agar bisa berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dalam hal ini BUMN harus kita dorong untuk ikut serta memakmurkan masyarakat melalui peran sertanya dalam pilar kemajuan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah,” harapnya.

Legislator NasDem dari Dapil Bangka Belitung itu mencontohkan BRI melalui program-programnya bisa menyentuh masyarakat hingga lapisan paling bawah.

“Fungsi BUMN sebagai agent of development dengan basis ekonomi kerakyatan, salah satu yang banyak memberikan kontribusi kepada penyediaan layanan berbasis kerakyatan. BRI sebagai bank terbesar di Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air,” tegas Zuristyo atau yang akrab disapa Bang Tyo itu.

Ditambah, hal itu selaras dengan isu prioritas yang diusung Presidensi G20 tahun ini untuk mempercepat peningkatan inklusi keuangan. Upaya BRI tersebut ditunjukkan salah satunya melalui layanan keuangan di daerah-daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).

Adapun layanan keuangan andalan BRI untuk menjangkau masyarakat diimplementasikan melalui Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Melalui agen BRILink masyarakat dapat menikmati layanan atau jasa transaksi keuangan layaknya layanan bank di agen-agen/mitra agen BRILink secara lebih dekat. Di mana jumlah agen BRILink telah mencapai 584 ribu pada akhir Agustus 2022 dengan jangkauan mencapai 57.618 desa, atau mencakup 3/4 desa di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Di sisi lain, Zuristyo juga menyampaikan bahwa sepanjang Januari-Agustus 2022, agen BRILink tersebut memproses lebih dari 709 juta transaksi dengan total volume transaksi mencapai Rp855,5 triliun.(AR/dis/*)

Zuristyo mengatakan, jajaran pengurus DPW hingga DPD Partai NasDem di Babel sudah merapatkan barisan untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pilres 2024.

Menurutnya, DPW NasDem Babel telah menyampaikan aspirasi mendukung  Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden berdasarkan riset internal pengurus DPW, DPD, DPC dan DPRt se-Bangka Belitung.

Untuk itu, ia menginstruksikan kepada seluruh pengurus DPW, DPD, DPC, dan DPRD dari Partai NasDem Babel untuk lebih mempersiapkan diri memenangkan Pemilu 2024 yaitu menang Pileg dan Pilpres 2024.

“Alhamdulillah hingga hari ini seluruh pengurus dan anggota Fraksi Partai NasDem DPRD provinsi/kabupaten/kota se-Bangka Belitung tidak ada penolakan atas pencapresan Anies Baswedan,” kata Zuristyo, Minggu (9/10).

Baca juga: Pasca Deklarasi Anies, NasDem Jaktim Kebanjiran Pendaftar E-KTA Baru

Ia mengakui, pandangan kader mungkin saja berbeda, tetapi NasDem Babel tunduk dan patuh atas keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

“Kepatuhan kami diwujudkan dengan instruksi kepada seluruh anggota Fraksi  Partai NasDem DPRD provinsi/kabupaten/kota, pengurus struktur, sayap dan badan untuk bergerak memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024,” tegasnya

Baca juga: Cukup Tiga Menit Daftar Jadi Kader NasDem

Kemenangan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024, lanjutnya, dipastikan akan memberikan faedah untuk Bangsa Indonesia, agar ketika duduk sebagai Presiden tidak ada lagi dikotomi antar-pendukung capres. (MI/*)

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata yang dibacakan tenaga ahlinya, Robert Aritonang, dalam sosialisasi kerja sama dengan Kementerian Investasi yang mengambil tema ‘Diseminasi Satgas Percepatan Investasi dan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2022’, di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (7/9).

Dalam paparannya Bang Tyo, begitu sapaan akrab Zuristyo Firmadata mengungkapkan, adanya Satgas Percepatan Investasi bentukan Kementerian Investasi bisa menyelesaikan hambatan investasi serta membantu merealisasikan target investasi sesuai rencana.

“Selain menyelesaikan investasi yang mangkrak, Satgas Percepatan Investasi juga menetapkan prioritas proyek berdasarkan kriteria yang ditentukan. Yaitu rencana investasi yang mendorong substitusi impor atau berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja,” ujarnya.

Legislator NasDem itu menambahkan, kendala utama yang menjadi penghambat capaian investasi adalah aturan yang tumpang tindih, ego sektoral masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, sehingga menyebabkan terhambatnya beberapa target investasi.

Menurut data Kementerian Investasi, terdapat investasi mangkrak senilai Rp708 triliun terhitung dari tahun 2019 dan sudah terselesaikan sebesar Rp580 triliun lebih atau 78% hingga saat ini.

“Tentu ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mendorong realisasi investasi agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas,” tandas Zuristyo.

Pada 2021, pemerintah melalui Kementerian Investasi menargetkan investasi sebesar Rp900 triliun. Dengan target tersebut, realisasi investasi sepanjang tahun 2021 mencapai Rp901,0 triliun atau 100,1% dengan serapan tenaga kerja sebanyak 1.207.893 dari 133.258 proyek.

Investasi tersebut tersebar di luar Pulau Jawa sebesar Rp468,2 triliun atau 52,0% dan di Pulau Jawa sebesar Rp432,8 triliun atau 48,0%. Dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp454 triliun atau 50,4% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp447 triliun atau 49,6 %.

Sedangkan target investasi pada tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. Sepanjang Januari-Juni sudah terealisasi Rp584,6 triliun atau 48,7% dari target.

Zuristyo menambahkan, terealisasinya investasi akan menjadi peluang bagi pelaku usaha UMKM. Akan tetapi, sebagian besar UMKM di Indonesia belum mendapat legalitas berusaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Oleh karena itu, target pemerintah untuk memberikan legalitas berupa NIB kepada sebanyak mungkin pelaku usaha UMKM melalui sistem Online Single Submission (OSS) harus segera terealisasi,” tandas Legislator NasDem dari Dapil Kepulauan Bangka Belitung itu.

Dengan begitu, UMKM dapat memperoleh akses permodalan baru, termasuk dari kerja sama dengan para investor yang dapat menjadikan UMKM lebih maju dan berperan maksimal sebagai salah satu pilar ekonomi baru.(rante/dis/*)

“Sebagai upaya menumbuhkan semangat wirausaha muda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu ada wadah dalam hal ini inkubasi untuk memfasilitasi dan membina masyarakat untuk berwirausaha,” ujar Zuristyo dalam sosialisasi bertajuk ‘Pemasyarakatan Inkubasi bagi Calon Wirausaha Digital’ di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (27/8).

Sosialisasi hasil kerja sama Zuristyo-Kementerian Koperasi dan UKM itu juga terselenggara di Kabupaten Bangka Barat, Minggu (28/8). Kegiatan tersebut dihadiri para pelaku UMKM dan yang hendak memulai usaha digital.

Zuristyo mengatakan, inkubasi bisnis membantu wirausahawan menerjemahkan ide-ide mereka menjadi bisnis yang bisa diterapkan dan berkelanjutan. Memandu wirausahawan dari awal hingga mampu mencapai bisnis yang tumbuh dan berkembang.

“Inkubasi bisnis memberi para pengusaha keahlian, jaringan, dan alat yang mereka butuhkan untuk membuat bisnis mereka sukses,” tandas Legislator NasDem yang akrab disapa Bang Tyo itu.

Sejalan dengan maraknya pendirian inkubasi  bisnis, kata Zuristyo, saat ini dapat dengan mudah ditemukan konsep dan aktivitas inkubasi bisnis di negara berkembang dan negara-negara non-barat.

“Dalam kasus Indonesia, sebagai negara yang mengembangkan inkubasi  bisnis sejak 1992 hingga saat ini terdapat sejumlah 134 lembaga inkubasi dan 824 tenant binaan yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM,” imbuhnya.

Legislator NasDem dari Dapil Kepulauan Bangka Belitung itu mengapresiasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) UKM yang peka terhadap kebutuhan para wirausahawan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Kemenkop UKM atas inisiatifnya membuat kegiatan ini demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga imun ekonomi rumah tangga agar tetap survive dalam segala hal,” tukasnya.

(AR/dis/*)

Hadir dalam pembukaan pelatihan tersebut, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Syarli Nopriansyah, pemateri atau instruktur pelatihan, Setiyono, serta para peserta pelatihan.

Bang Tyo, sapaan akrab Zuristyo Firmadata mengapresiasi Gapoktan Banjar Jaya yang menginisiasi pelatihan tersebut. Hal itu juga sekaligus menjadi respon kelangkaan pupuk kimia jenis SP 36, ZA, NPK dan urea, serta belum cukupnya pupuk bersubsidi yang disalurkan pemerintah.

“Diharapkan kegiatan ini dapat mengatasi kelangkaan pupuk dan ketergantungan terhadap pupuk kimia dengan beralih menggunakan pupuk kompos,” ujar Zuristyo.

Selain itu, kegiatan itu juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para petani, khususnya bagi anggota Gapoktan Banjar Jaya dan dapat menjadi pelopor bagi masyarakat luas.

Legislator NasDem dari Dapil Bangka Belitung itu mengatakan, pertanian merupakan sektor yang memiliki keterkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor pertanian juga memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya, contohnya penciptaan tenaga kerja, sebagai penyedia bahan baku industri dan kebutuhan pangan nasional.

“Desa Petaling Banjar harus kita dorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dimana mayoritas menggantungkan kebutuhan ekonomi rumah tangganya melalui sektor pertanian,” tandasnya.

Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung adalah membaiknya kinerja di sektor pertanian yaitu membaiknya kinerja perkebunan kelapa sawit, karet dan lada. Pada triwulan I tahun 2022 ekonomi provinsi Bangka Belitung tumbuh sebesar 3,26% terhadap triwulan I tahun 2021 yang tumbuh 0,95% (data BPS tahun 2022).

“Untuk itu, dengan adanya pelatihan ini tentunya kami berharap ada peningkatan dan perbaikan terhadap sektor pertanian di Kepulauan Bangka Belitung, dimana pertanian ini merupakan salah satu sektor unggulan setelah timah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zuristyo juga menyerahkan bantuan beberapa alat pertanian guna dipergunakan masyarakat setempat.

“Ini adalah komitmen kami bersama pemerintah melalui kemitraan kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN. Kami akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam upaya recovery pasca pandemi Covid-19,” pungkasnya.

(RO/Dis/*)

“Dengan itu, UMKM dapat bertahan serta terus menunjukkan progresivitas ikhtiar untuk menjadi UMKM yang go internasional. Peningkatan bisnis e-commerce ini diharapkan juga bisa membantu perkembangan usaha para pelaku UMKM,” ujar Zuristyo saat membuka sosialisasi bertajuk ‘Pemasyarakatan Optimalisasi E-Commerce bagi Usaha Mikro’, di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (29/7).

Kegiatan sosialisasi tersebut terselenggara dari kerja sama DPR RI, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Yayasan Madam’s Dara.

Menurut Zuristyo, e-commerce dapat menjadi peluang besar untuk pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis, serta memungkinkan UMKM memasarkan dengan tujuan pasar global, sehingga berpeluang menembus ekspor.

“Pelaku UMKM mesti segera go digital untuk mendukung faktor pertumbuhan yang lebih cepat. Kecepatan penyebaran informasi saat ini memang menjadi kunci utama dalam hampir setiap bisnis yang ada. Jumlah orang yang melihat produk dipastikan bakal lebih banyak dan lebih beragam. Alhasil, potensi penjualan bisa semakin besar,” tandasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Bangka Belitung itu mengatakan, kini teknologi digital tidak hanya digunakan untuk memperoleh informasi, atau sebagai media komunikasi jarak jauh, namun juga dimanfaatkan untuk ekonomi digital. Teknologi digital dapat menjadi sumber profit utama dalam perekonomian di era digital.

“Ekonomi digital akan mendukung aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada. Ekonomi digital dipercaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi ini, produk-produk lokal Indonesia dapat memasuki pasar global,” ujar Zuristyo.

Ketua DPW Partai NasDem Bangka Belitung itu juga menambahkan, ekonomi digital diharapkan dapat meningkatkan persaingan produk dan jasa dari level mikro hingga makro. Ia berharap, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)  yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional bisa memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya.

“Hal ini sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Sehingga, semua pihak harus mampu memberikan prioritas perhatian kepada pelaku UMKM yang ada,” tandasnya.

Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

E-Commerce atau electronic commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, website, atau jaringan komputer lainnya.

“Dengan memanfaatkan e-commerce dapat menghemat waktu. Contohnya, seperti kita menjual produk di toko fisik mengharuskan pemilik usaha mengurusnya. Mulai dari menjaga toko, mengadakan sistem pengamanan khusus, hingga menjaga kebersihan tempat usaha. Ini tentunya sangat menguras waktu. Untuk itu, simpan waktu Anda untuk fokus mengembangkan bisnis melalui e-commerce,” ajaknya.

Perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia semakin meningkat tajam dengan adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Bisnis dagang berbasis online ini tumbuh sekitar 33% di tahun 2020 dengan nilai yang fantastis, dari kisaran Rp253 triliun menanjak pesat menjadi kisaran Rp337 triliun.

Oleh karena itu, tandas Zuristyo, pelaku usaha UMKM di Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah 183.796 (Data BPS 2020) harus mempunyai strategi untuk bertahan di masa pandemi ini, sangat penting diperhatikan bagi UMKM demi kelangsungan usahanya.

“Pelaku usaha harus kembali membenahi bisnis yang digeluti dan menjadikan momentum ini untuk menyesuaikan diri dan menemukan inovasi baru dalam menjalankan bisnis dan keberlangsungan hidup usaha,” pungkasnya.

(Andi/Dis/*)