NasDem Desak Menkes Sinergikan Kebijakan Mitigasi Pengendalian Pandemi
JAKARTA (20 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mendorong Kementerian Kesehatan menyinergikan seluruh kebijakan mitigasi pengendalian pandemi di bidang kesehatan. Salah satunya adalah kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah dilaksanakan 100%. Hal tersebut dalam rangka pengendalian Covid-19 varian Omicron.
Ratu Bonu Wulla mengemukakan itu saat Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menkes, Budi Gunadi Sadikin dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Penny K Lukito dan Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito di Ruang Rapat Komisi IX DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Legislator NasDem itu meminta Kemenkes berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kebijakan PTM 100% untuk disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini di setiap daerah.
“Kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron di Indonesia terus meningkat. Untuk itu pemerintah perlu segera menjalankan kebijakan pembatasan sosial yang komprehensif, untuk mencegah penularan,” kata Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Timur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) tersebut.
PTM dengan kehadiran peserta didik 100% sudah dilaksanakan di Jakarta, meskipun di tengah kasus Covid-19 yang meningkat akibat varian Omicron. Menkes menyatakan aktivitas pembelajaran di sekolah bergantung pada level sebuah daerah. Jika wilayah berada di level 3 hanya diperbolehkan 50% untuk kegiatan tersebut.
“Ada aturannya PTM itu. Turun ke level 3 harus 50 persen, ada level vaksinasi minimum harus dicapai. Risiko lebih tinggi otomatis turun ke 50 persen bisa nol persen kalau sudah level 4,” jelas Menkes Budi.
(dpr.go.id/*)
