NasDem Harap PNBP KKP tidak Bebani Nelayan
JAKARTA (27 Januari): Kelompok Fraksi Partai NasDem Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas kenaikan produksi perikanan. Total produksi perikanan 2021 berdasarkan komoditas utama mencapai 24.480.615 ton. Penyumbang utama dari total produksi perikanan tersebut berasal dari perikanan budidaya sebesar 16.392.167 ton (66.8%).
“Sektor perikanan mendukung perekonomian nasional. Kami apresiasi atas serapan anggaran KKP tahun 2022 mencapai 98 persen, neraca perdagangan sektor perikanan mencapai surplus. Kami berharap KKP mampu meningkatkan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, agar nelayan lebih maju dan sejahtera,” ujar anggota Fraksi Partai NasDem di Komisi IV DPR, Abdullah Tuasikal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KP, Wahyu Sakti Trenggono dan jajaran, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).
Fraksi Partai NasDem juga memberikan apresiasi perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP tahun 2021. Namun diharapkan PNBP tersebut tidak membebankan masyarakat nelayan.
“Fraksi Partai NasDem telah menerima perwakilan nelayan dari Jawa Timur, mengeluhkan tentang PNBP yang memberatkan nelayan. Kami berharap keberpihakan KKP kepada nelayan dapat terealisasi di lapangan,” pinta Tuasikal.
Legislator NasDem itu menambahkan, stimulus ekonomi perlu diberikan kepada nelayan agar mampu menggerakkan ekonomi. KKP diharapkan memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan. KKP juga didorong melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KKP.
“Tentunya masyarakat membutuhkan stimulus melalui program-program dari pemerintah seperti bantuan sarana dan prasarana. Sehingga para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan mampu terus meningkatkan produksi dan mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi,” tandasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu juga menyoroti masalah tren penurunan produksi rumput laut.
“Berdasarkan analisis Fraksi Partai NasDem Komisi IV DPR, tren produksi rumput laut mengalami penurunan. Perlu adanya pengembangan inovasi produksi rumput laut di daerah yang memiliki potensi budidaya rumput laut, seperti di wilayah Maluku, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya.
(Burhanuddin/Dis/*)
