Taufik Basari Soroti Tusi Kejaksaan Negeri tidak Sebanding dengan Anggaran
BANDAR LAMPUNG (2 Mei): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti besarnya tugas dan fungsi (tusi) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri, khususnya yang ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung. Menurut Taufik, besarnya tusi tidak sebanding dengan anggaran yang disediakan.
“Dari beberapa kegiatan reses yang kita lakukan, biasanya datun itu anggarannya paling kecil. Padahal, fungsi dan tugasnya cukup besar dalam menyelamatkan aset-aset negara,” ungkap Taufik di sela Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Senin (29/4).
Legislator NasDem dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat) itu juga menjabarkan beberapa tugas bagian datun, di antaranya melakukan pendampingan program-program strategis negara. Hal itu merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana, khsusnya tindak pidana korupsi.
“Kerjanya banyak dan berat tetapi anggarannya sangat kecil. Tadi (berdasarkan informasi) kalau enggak salah hanya berapa miliar untuk seluruh Lampung, kecil sekali itu,” ungkap Taufik.
Dalam kesempatan tersebut, Taufik juga mengungkapkan salah satu yang disoroti Komisi III adalah masih banyaknya buronan yang masuk dalam tindak pidana daftar pencarian orang (DPO) tetapi belum ditangkap hingga saat ini.
Ketua Badan Advokasi Hukum Partai NasDem itu menyoroti banyaknya perkara tindak pidana korupsi di Lampung yang ditangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah masih banyaknya buronan DPO yang belum ditangkap.
“Maka itu dipertanyakan, kenapa DPO-DPO tindak pidana tidak cepat tertangkap? Apakah ada permainan dan lain-lain, itu tadi yang ditanyakan oleh Komisi III. Tapi kan Kajati ini (dijabat) Plt baru sembilan hari, tapi dari seluruh kinerja sih menurut kami sudah cukup baik, dari paparannya juga cukup bagus,” jelasnya.
(dpr.go.id/*)
