Kamran Podomi Ajak Seluruh Masyarakat Jaga Demokrasi
JAKARTA (20 Juni): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kamran Muchtar Podomi, mengajak seluruh warga bangsa untuk menjaga demokrasi yang telah disepakati sebagai sistem politik di Tanah Air.
Kamran juga meminta seluruh pihak bersungguh-sungguh memperbaiki berbagai kelemahan yang ada di Pemilu 2024. Perbaikan diperlukan untuk menyongsong Pilkada Serentak 2024 yang lebih demokratis.
“Merawat demokrasi adalah kewajiban kita sebagai warga bangsa,” ujar Kamran dalam FGD bertajuk ‘Ujian Demokrasi Pra Pilkada 2024’ yang diselenggarakan Fraksi Partai NasDem DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).
Diskusi tersebut membahas berbagai masalah yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Beberapa isu yang dibahas di antaranya, isu ketidaknetralan pemimpin, aparat, hingga penyelenggara, penyalahgunaan wewenang, hingga isu demokrasi.
Hadir sebagai narasumber, Valina Singka (akademisi, Guru Besar UI), Puadi (Anggota Bawaslu), Alwan Ola (Kata Rakyat), dan Adnan Maghribi (peneliti).
Kamran mengatakan, ujian utama dari Pilkada Serentak 2024 ialah masalah demokrasi itu sendiri. Selain itu, ada berbagai isu yang menghantui pesta demokrasi tersebut seperti tidak netralnya aparat dan isu keamanan. Isu keamanan menjadi penting karena Pilkada akan digelar serentak di 37 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
“Pemilih sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, memang tidak mudah membuat Pemilu yang baik dan demokratis. Namun, kekurangan-kekurangan harus diperbaiki dari waktu ke waktu,” tandasnya.
Lebih lanjut Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara itu juga mengemukakan masalah lain yang ada dalam sistem politik Indonesia. Menurutnya, partai politik menjadi yang utama untuk diperbaiki agar menjadi lebih daik dan demokratis.
“Masalah rekrutmen di partai politik harus dibenahi. Ada kader parpol bagus, tapi ada orang lain yang lebih populer dan surveinya bagus, yang dicalonkan yang populer. Ini anomali yang kita temui,” ujarnya.
Kamran berpendapat bahwa kelembagaan partai politik harus dimatangkan sebagai lembaga kaderisasi anak bangsa untuk memimpin Republik ini.
“Bagaimana partai merekrut kader, dia mencalonkan pemimpin. NasDem sudah mencontohkan di Jawa Barat. Ada nilai yang dibawa dan ditawarkan di sana, tidak hanya elektabilitas. Masalah hasilnya itu belakangan,” tukasnya.
(dis/*)
