Farhan Minta Pemda Jadikan SDGs sebagai Indikator Utama Pembangunan
JAKARTA (26 Juni): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Muhammad Farhan, meminta pemerintah pusat memberikan penekanan kepada pemerintah daerah untuk menjadikan program-program Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai indikator utama dalam peningkatan indeks pembangunan.
“Hal itulah yang nanti akan sangat membantu bagi pemerintah daerah (kota/kabupaten) dalam mencari patokan-patokan penting pembangunan,” ujar Farhan dalam diskusi daring yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 dengan tema ‘Menurunnya Kinerja Pencapaian SDGs’, di Jakarta, Rabu (26/6).
Farhan yang juga Duta SDGs 2016 itu menekankan, program-program SDGs harus relatable (berhubungan) dengan pembangunan di masyarakat.
“Bagaimanapun juga SDGs akan menjadi relevan ketika memiliki tingkat relatable yang tinggi dengan masyarakat di level kota dan kabupaten. Ada pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menjadikan SDGs sebagai sesuatu yang relatable dengan kehidupan masyarakat,” ujar Farhan.
Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, SDGs sebagai kesepakatan global dalam menyejahterakan masyarakat memiliki tantangan besar. Menurutnya, pelaksanaan kesepakatan itu sangat sulit karena tidak ada mekanisme enforcement (penegakan) yang kuat.
“Nah inilah yang kemudian sering saya lihat menjadi hal yang memisahkan. Kita ingin menjadikan SDGs sebagai sebuah indikator atau pencapaian di setiap program pembangunan. Tetapi sayangnya kita sering menghadapi masalah karena pada kenyataannya SDGs memiliki angka-angka indikator yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah,” tandasnya.
Ia mencontohkan penyediaan air bersih yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Pipanisasi sebagai bentuk nyata penyediaan air bersih belum dapat sepenuhnya terwujud.
“Kita pun menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional yang mengakui bahwa penyediaan air bersih adalah bagian dari hak asasi manusia. Namun, ketika tiba pada pelaksanaan perjanjian tersebut di level daerah sangat sulit. Hampir tidak ada kota yang mampu 100% melakukan pipanisasi air bersih,” paparnya.
Selain itu, tantangan lain memasukkan SDGs dalam program daerah adalah tingginya target program tersebut. Calon kepala daerah khawatir tidak dapat mencapai target yang terlalu tinggi dari SDGs.
“Memang sulit, saya sendiri sebagai seorang politisi yang kampanye dan sekarang sedang persiapan untuk pilkada, memasukkan SDGs sebetulnya beresiko tinggi dan menakutkan karena janjinya indah tapi pelaksanaannya sangat sulit,” tukas legislator yang mewakili Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu.
(dis/*)
