NasDem Dorong KPK Tingkatkan Kinerja Pemberantasan Korupsi
JAKARTA (2 Juli): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly, menyoroti kenerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai menurun beberapa tahun belakangan ini.
Lembaga antirasuah itu didorong meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi di Tanah Air.
“Partai NasDem menyoroti masalah kinerja KPK. KPK ini institusi kecil dan ramping, harusnya lebih kuat dan menggigit,” ujar Jacki dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Ketua KPK, Nawawi Pomolango, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).
Berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), kinerja KPK turun secara signifikan. Potensi kerugian negara yang diusut KPK pada 2020 sebesar Rp6,2 triliun, pada 2021 turun menjadi Rp805 miliar. KPK melaksanakan tujuh operasi tangkap tangan (OTT) pada 2020-2021. Angka itu turun dari 21 dan 30 OTT pada dua tahun sebelumnya.
Menurut Jacki, KPK diisi oleh personel-personel terbaik dari berbagai institusi penegak hukum. Harusnya ini menjadi modal berharga agar kinerja KPK terus membaik.
“Yang menjadi persoalan kinerja yang tadi disampaikan, dan kita lihat kenyataan, kinerjanya cukup menurun. Ini perlu diperhatikan,” tandasnya.
Jacki menegaskan, tren menurunnya kinerja KPK memang tidak semata-mata berasal dari manajemen internal. Ada banyak faktor yang memengaruhi penurunan kinerja tersebut.
“Memang ada faktor-faktor yang memengaruhi dari luar. Bisa politik dan lain sebagainya masuk ke dalam hingga memengaruhi kinerja. Coba diberikan dorongan ke dalam yang bisa membuat perubahan yang diharapkan rakyat dalam pemberantasan korupsi,” ujar legislator dari dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu.
Tren menurunnya kinerja KPK juga memengaruhi kepercayaan publik pada lembaga tersebut.
Berdasarkan Survei Indikator Politik Indonesia pada 4-5 April 2023, KPK hanya menempati posisi ke-7 lembaga yang dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan 62,1 %. KPK di bawah lembaga TNI, Kepresidenan, Kejagung, MK, Pengadilan, dan Polri. Padahal sebelumnya KPK selalu menempati posisi atas bersanding dengan TNI.
“Mohon kinerja ini ditingkatkan. Jangan sampai turun terlalu jauh. Dari kinerja itulah nanti kepercayaan masyarakat terbangun,” tegas Jacki.
(dis/*)
