a

February 2025

JAKARTA (10 Februari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengajak seluruh pihak untuk mengelaborasi substansi revisi undang-undang (RUU) Perkoperasian agar tetap menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. “Membahas bagaimana masa depan koperasi kita, karena sekarang DPR akan membahas revisi Undang-Undang Perkoperasian, yang di mana harus kita sempurnakan semuanya. Saya bilang kita enggak mau mendengar hanya dari Forkopi saja, tapi kita duduk sama-sama, kita urun rembuk bagaimana membangun koperasi untuk menjadi bener-bener soko guru ekonomi nasional,” ujar Gobel saat membuka

JAKARTA (10 Februari): Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem, Gulam Mohamad Sharon, mengapresiasi langkah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam membangun program BBM Satu Harga. Menurutnya, program itu sangat baik karena memberikan akses BBM dengan harga terjangkau bagi masyarakat di daerah terpencil atau remote area. “Saya mengapresiasi langkah BPH Migas yang telah banyak membangun program BBM Satu Harga. Ini adalah program yang sangat baik karena membantu daerah-daerah terpencil mendapatkan akses BBM dengan harga terjangkau,” ujar Gulam Mohamad Sharon, saat Rapat

JAKARTA (10 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta PT Pos Indonesia segera melakukan inovasi dan adaptif dalam mengembangkan bisnis di bidang logistik, sehingga optimal berkontribusi terhadap keuangan negara. “Ini kan juga persoalan. Saya kira, kita kurang inovasi, kurang beradaptasi. Tua itu bukan jaminan. Kuat di-backup pemerintah juga bukan jaminan kalau bapak-bapak sebagai direksi kurang inovatif dan kurang adaptif,” ujar Asep saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

REMBANG (9 Februari): Anggota komisi VIII DPR RI Sri Wulan mengunjungi Rumah Singgah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Graha Atma Asvanda di Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (8/2/2025). Bukan sekedar mengunjungi, Sri Wulan yang datang bersama jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, juga memberikan sejumlah bantuan mulai dari sembako, susu hingga perabotan dapur serta perlengkapan bayi. “Bantuan ini memang betul-betul mereka butuhkan. Kita akan selalu berkomunikasi dengan pengelola, Mbak Ida. Seperti ide

JAKARTA (9 Februari): Jadikan Hari Pers Nasional momentum untuk meningkatkan peran insan pers yang berintegritas dalam mewujudkan kemandirian bangsa. "Insan pers harus mampu berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang untuk menciptakan akselerasi dalam proses pembangunan demi mewujudkan kemandirian bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/2/2025), dalam rangka Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari. Menurut Lestari, peningkatan literasi masyarakat di berbagai bidang merupakan salah satu syarat agar bangsa ini mampu mewujudkan kemandirian. Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari,

PANGKALPINANG (8 Februari): Fendi Haryono resmi dilantik sebagai Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Fendi bersama jajaran pengurus DPW Partai NasDem Babel dilantik Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa di Kantor DPW Partai NasDem Babel di Pangkalpinang, Jumat (7/2). Fendi menggantikan Zuristyo Firmadata. Wakil Ketua Umum Partai NasDem yang akrab disapa Kang Saan itu berharap Fendi bisa membawa Partai NasDem Babel semakin terkonsolidasi dengan baik dari tingkat DPW hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat. "Ketua yang baru harus segera mengonsolidasikan semua kekuatan

JAKARTA (7 Februari): Upaya untuk tetap fokus pada sejumlah program prioritas diharapkan mampu merealisasikan sejumlah target pembangunan di sektor kebudayaan. "Di tengah efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah di sejumlah kementerian dan lembaga, upaya fokus pada sejumlah program prioritas merupakan langkah yang tepat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/2/2025). Pada awal pekan ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan sejumlah program prioritas di kementerian yang dipimpinnya di tengah langkah efesiensi yang diperintahkan Presiden. Program prioritas itu antara lain revitalisasi kawasan budaya, cagar budaya,

BOGOR (7 Februari): Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, mengungkapkan belasungkawa mendalam atas kecelakaan beruntun yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 4 Februari 2025 malam. Kejadian tragis itu menelan delapan korban jiwa. Dalam pernyataannya, Teguh menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. "Kecelakaan ini adalah pengingat bahwa kita perlu meningkatkan kesadaran akan keselamatan di jalan raya. Langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk memastikan infrastruktur jalan yang lebih aman dan disiplin pengguna jalan

JAKARTA (7 Februari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor, menyoroti pentingnya langkah konkret agar sistem dana pensiun tetap berkelanjutan dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan sistem pensiun, terutama dengan meningkatnya jumlah penerima setiap tahun," ungkap Jiddan, sapaan akrab Thoriq Majiddanor, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu RI dan Direktur Utama PT Taspen, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Jiddan menyatakan apakah ada kajian untuk mengadopsi

JAKARTA (7 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperjelas status para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia menekankan perlunya kepastian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan. "Kejelasan dari pendamping PKH yang kebanyakan sudah diterima sebagai P3K. Apakah mereka melakukan tugas yang sama tetapi posisi berbeda atau seperti apa? Karena ini harus diperjelas, supaya tidak tumpang tindih di lapangan," ujar Sri Wulan