Tingkatkan Inovasi Perguruan Tinggi untuk Dukung Pembangunan Nasional
JAKARTA (7 Januari): Upaya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dan perguruan tinggi, harus dilakukan secara konsisten demi meningkatkan peran perguruan tinggi dalam proses pembangunan nasional. "Dengan semakin banyaknya tantangan yang kita hadapi saat ini, butuh dukungan setiap anak bangsa, termasuk para mahasiswa dan institusi perguruan tinggi untuk bersama-sama berperan aktif dalam proses pembangunan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2025). Pada acara Taklimat Media 2025 di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Jumat (3/1), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek)
Arif Rahman Usulkan Subsidi Pupuk Diganti dengan Subsidi Nilai Tukar Petani
JAKARTA (7 Januari): Salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo Subianto adalah ketahanan pangan. Untuk mewujudkan salah satu program unggulan Presiden itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Arif Rahman, meminta pemerintah memastikan kesejahteraan petani yang selama ini masih terpuruk akibat kesulitan mendapatkan pupuk. Berdasarkan hasil observasi dan kajian di lapangan, Arif mengungkapkan bahwa kesulitan para petani mendapatkan pupuk akibat banyaknya praktik atau perilaku koruptif yang dilakukan sejumlah oknum. "Maka saya memiliki ide dan gagasan agar pemerintah bukan lagi memberikan subsidi pupuk, tapi memberikan
Tingkatkan Pengawasan Setiap Tahapan Penyelenggaraan Ibadah Haji
JAKARTA (6 Januari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, menyatakan Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 senilai Rp89.410.258,79. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelanggara Haji (BPH), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). “Setelah mengikuti dinamika pembahasan dan menganalisis biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M di Komisi VIII maupun dalam Panja BPIH
Komisi II Siap Bahas Revisi UU Pemilu Bersama Pemerintah
JAKARTA (6 Januari): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka menyusun naskah revisi UU Pemilu. Terlebih lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Legislator Partai NasDem itu menjelaskan, sejatinya RUU Pemilu sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan menjadi usulan DPR. Berarti DPR yang akan menyusun draf dan naskah akademik RUU tersebut. Meski demikian, pihaknya mendengar bahwa Kemendagri juga tengah menyusun dokumen tersebut. “Kami akan menyusun,
Nurhadi Tegaskan Komisi IX Aktif Awasi Pelaksanaan Progam Makan Bergizi Gratis
JAKARTA (6 Januari): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Nurhadi menegaskan, Komisi IX DPR akan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), yang dimulai hari ini, Senin, 6 Januari 2025 dan memastikan program Presiden Prabowo tersebut berjalan efektif. “Tentu untuk tahap pertama, kita akan evaluasi kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Tentu Komisi IX DPR akan terus mengawal program ini,” tegas Nurhadi, Senin (6/1/2025). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) tersebut menjelaskan, program MBG
Fauzi Amro Siapkan Program Mudik Gratis
JAKARTA (6 Januari): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro, mengungkapkan pentingnya keberadaan Ikatan Keluarga Musi Rawas Utara (IKA Muratara) Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai wadah bagi warga Muratara di Jabodetabek untuk berkumpul, berdiskusi, dan mempererat hubungan kekeluargaan. “Alhamdulillah, saya ditunjuk secara aklamasi sebagai ketua umum untuk periode lima tahun ke depan. Insyaallah, wadah ini akan menjadi tempat berhimpun yang positif dan bermanfaat bagi seluruh warga Muratara di Jabodetabek,” ujar Fauzi saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus baru IKA Muratara di Gedung Juang, Menteng,
Program Makan Bergizi Gratis Harus Berdampak Luas bagi Masyarakat
JAKARTA (6 Januari): Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman orangtua terkait pentingnya pemenuhan asupan gizi yang berimbang bagi setiap anggota keluarga dan berdampak luas bagi masyarakat. "Selain untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman pentingnya asupan gizi yang baik bagi anggota keluarga," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/1/2025). Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimulai hari
Krisis Kesehatan Global: Tantangan Norovirus dan HMPV pada Sistem yang Rentan
Oleh Kol (Purn) dr. Friedrich M Rumintjap Praktisi Kesehatan/Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bogor Tahun 2025 menunjukkan dunia tengah menghadapi krisis kesehatan yang kompleks. Lonjakan kasus Norovirus di Amerika Serikat dan Human Metapneumovirus (HMPV) di Tiongkok menjadi bukti nyata bahwa sistem kesehatan global masih rapuh. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap menghadapi tantangan ini? Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), jumlah kasus Norovirus di Amerika Serikat pada 2024 adalah yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Virus ini mudah menular melalui permukaan yang terkontaminasi atau kontak langsung, terutama
Program Prioritas Pendidikan Dasar dan Menengah Butuh Dukungan Semua Pihak
JAKARTA (4 Januari): Sejumlah program prioritas sektor pendidikan dasar dan menengah harus mendapat dukungan semua pihak agar mampu direalisasikan demi mewujudkan proses belajar mengajar yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan tangguh. "Program-program yang diprioritaskan pemerintah di sektor pendidikan dasar dan menengah harus mampu diwujudkan demi peningkatan layanan pendidikan bagi setiap anak bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1/2025). Pada Taklimat Media Akhir Tahun 2024 di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Jakarta, Selasa (31/12) lalu, Menteri
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
JAKARTA (3 Januari): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasalnya, MK memberikan indikator kepada DPR dan pemerintah yang disebut constitutional engineering atau rekayasa konstitusi agar mengantisipasi kandidat capres-cawapres yang terlalu banyak sehingga dikhawatirkan kontra produktif dengan cita-cita demokrasi. “MK juga memberikan indikator kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan konstitusional engineering atau