a

January 2025

JAKARTA (3 Januari): Terus perkuat kolaborasi antarinstitusi dalam membangun sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang efektif, sebagai bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing. "Sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan harus dibangun sejak dini dengan melibatkan sejumlah institusi terkait. Penguatan kolaborasi antarinstitusi harus mendapat dukungan semua pihak," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/1/2025). Pada Kamis (2/1) lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi melakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan

SUKABUMI (2 Januari): Wali Kota Sukabumi terpilih Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Sukabumi terpilih Bobby Maulana menerima penghargaan bergengsi dalam ajang Sukabumi Award 2024. Acara tersebut digelar untuk memperingati Hari Jadi ke-16 Radar Sukabumi di Hotel Anugrah, Senin (30/12/2024). Ayep Zaki yang juga anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem itu dinobatkan sebagai Tokoh Inovator Ekonomi Kreatif, sementara Bobby Maulana menerima penghargaan sebagai Tokoh Muda Influential Inspiratif. Keduanya dianggap berkontribusi besar dalam membangun dan menginspirasi masyarakat Sukabumi. “Terima kasih kepada Radar Sukabumi atas

JAKARTA (2 Januari): Realisasi program wajib belajar 13 tahun sejak Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) harus menjadi perhatian semua pihak, sebagai bagian proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik. "Rencana pemberlakuan wajib belajar sejak TK atau pendidikan anak usia dini (PAUD) harus mendapat perhatian dan pemahaman semua pihak, sehingga upaya membangun SDM nasional yang lebih baik dapat diwujudkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/1/2025). Catatan United Nations Children's Fund (UNICEF) mengungkapkan pentingnya perkembangan anak

JAKARTA (2 Januari): Seluruh penegak hukum diminta meningkatkan kolaborasi agar pemberantasan korupsi pada 2025 semakin terarah dan fokus pada pemulihan atau pengembalian kerugian negara. "Komisi III berharap di tahun 2025 ini semua instansi penegak hukum bisa saling berkolaborasi untuk memberantas dan mencegah korupsi, sebagaimana menjadi concern utama Pak Presiden Prabowo," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangannya, Rabu (1/1/2025). Sahroni menegaskan bahwa upaya pemberantasan tidak hanya fokus pada pemidanaan tetapi harus memaksimalkan pemulihan kerugian negara. "Paradigmanya harus diubah, bukan lagi hanya berfokus pada pidana

JAKARTA (2 Januari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi VIII DPR RI, Wahidin Halim, berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi calon jemaah haji saat hendak menetapkan kenaikan biaya haji 2025. “Kita harus mengutamakan semangat spiritual dalam membantu meringankan beban masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa makin terbebani,” tegas Wahidin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Kemenkes, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Legislator Partai NasDem

JAKARTA (2 Januari): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold). “Kami menghormati, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus persentase presidential threshold sebagaimana ketentuan perundang-undangan saat ini,” ujar Rifqinizamy di Jakarta, Kamis (2/1/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, DPR bersama pemerintah tentu akan menindaklanjuti putusan

JAKARTA (2 Januari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jiddan, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto tentang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Penerapan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12 % merupakan implementasi UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan itu efektif diterapkan mulai 1 Januari 2025. "Sikap Presiden adalah sikap yang sangat solutif dari seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang mengambil kebijakan berdasar konstitusi dengan tidak mengabaikan kepentingan rakyat, dengan memberikan solusi

JAKARTA (2 Januari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji 2025. Terdapat sejumlah catatan penting terkait biaya perjalanan ibadah haji yang memerlukan perbaikan, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan. “Pada dasarnya, saya setuju dengan arahan Presiden bahwa ada urgensi untuk menurunkan harga. Namun, hal ini tidak boleh mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah,” ujar Sri Wulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama,

JAKARTA (2 Januari): Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Sutiyoso atau yang akrab disapa Bang Yos, menyerahkan sejumlah buku biografi dirinya ke Perpustakaan Panglima Itam Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025). Buku-buku tersebut diterima Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim yang didampingi Wakil Sekjen Partai NasDem Siar Anggretta Siagian. Secara simbolis, Bang Yos menyerahkan tiga buku biografi yaitu Sutiyoso the Field General Totalitas Prajurit Para Komando, Sutiyoso Gubernur DKI Jakarta di Masa Sulit Era Lima Presiden (Sang Pemimpin), dan Sutiyoso, Misi