Amelia Anggraini Gulirkan Bantuan Kesehatan Korban Gempa Banjarnegara
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini sejak sehari pasca kejadian hingga hari ini terus memasok bantuan berupa layanan kesehatan gratis bagi masyarakat korban bencana gempa bumi di Banjarnegara.
Begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis yang disertai pelayanan trauma healing bagi anak-anak korban gempa di Desa Kasinoman Kecamatan Kalibening, Banjarnegara, Kamis (26/4).
NasDem Minta Tak Perlu Ributkan Perpres TKA
Jelang masuknya tahun politik, sejumlah pihak gencar menggulirkan isu masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China utamanya setelah terbit Perpres Nomor 20/2018. DPR pun berwacana membentuk Panitia Khusus (Pansus) TKA.
Anggota Fraksi NasDem di Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menyarankan rekan-rekannya untuk memanggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri terlebih dulu sebelum membentuk Pansus. Sebagai partai pendukung pemerintah, NasDem mengambil sikap untuk menolak adanya Pansus.
Dunia Harus Dorong Perdamaian di Korea
Dunia internasional harus terus mendorong terjadinya perdamaian abadi di Semenanjung Korea. Terutama setelah adanya sinyal positif dari Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un soal penggunaan senjata nuklir.
"Korea Utara setuju menangguhkan uji coba nuklir dan rudal serta menutup tempat uji coba nuklir di wilayah utara," kata Hamdhani, mantan Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, di Jakarta, Minggu (22/4).
NasDem Tegas Tolak Pembentukan Pansus TKA
Fraksi Partai NasDem tidak setuju dengan usulan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket untuk Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA).
"Apa urgensinya pansus itu dibikin? Pansus itu dibikin karena cara berpikir yang salah," Ujar Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate di Kompleks Parlemen, Senyan, Jakarta, Kamis (19/4).
Hamdhani Fasilitasi Kendaraan Operasional Rombongan MTQ di Pulang Pisau
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah, H Hamdhani memberikan fasilitas layanan kendaraan operasional bagi para rombongan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIX Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau yang kini tengah berlangsung.
Jangan Sandera Jokowi
NasDem tidak ikut-ikutan menyodorkan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Sejak awal NasDem telah bertekad mengusung Jokowi tanpa syarat. Hal demikian disampaikan politisi NasDem Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4).
NasDem Tolak RUU Pembatasan Transaksi Tunai
Fraksi Partai NasDem menolak dengan keras RUU pembatasan transaksi tunai maksimal Rp 100 juta rupiah per transaksi. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jendral Partai NasDem Johnny G Plate saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/4).
Ahmad Sahroni Minta BNN Tes Urine Dadakan Cakada, Caleg dan Capres
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni menantang Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan tes urine terhadap Calon Kepala Daerah (Cakada), Calon Legislatif (Caleg) baik DPRD atau DPR serta Calon Presiden (capres). Upaya ini dinilai Sahroni perlu dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba.
Hamdhani Minta KPK Telusuri BUMN yang Merugi
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Hamdhani, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri Kinerja BUMN yang mengalami kerugian. Menurut dia, perlu ditelusuri, apakah kerugian itu murni karena masalah inefisiensi ataukah ada faktor-faktor lain.
"Tidak bisa dibiarkan begitu saja. KPK perlu menelusuri penyebab kerugian, yang membebani keuangan negara," kata Hamdhani, di Jakarta, Sabtu (14/4).
Sahroni Desak Polisi Hukum Berat Distributor Minuman Keras Oplosan
Politisi NasDem Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk menghukum distributor minuman keras oplosan dengan hukuman seberat-beratnya karena telah menghilangkan puluhan nyawa.
"Hukuman lebih berat patut diberikan kepada pengoplos minuman keras yang mendistribusikan ke masyarakat. Karena keuntungan semata, banyak korban jiwa melayang," kata Sahroni di Jakarta, Kamis, (12/4).