a

Berita Fraksi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini sejak sehari pasca kejadian hingga hari ini terus memasok bantuan berupa layanan kesehatan gratis bagi masyarakat korban bencana gempa bumi di Banjarnegara.

Begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis yang disertai pelayanan trauma healing bagi anak-anak korban gempa di Desa Kasinoman Kecamatan Kalibening, Banjarnegara, Kamis (26/4).

Jelang masuknya tahun politik, sejumlah pihak gencar menggulirkan isu masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China utamanya setelah terbit Perpres Nomor 20/2018. DPR pun berwacana membentuk Panitia Khusus (Pansus) TKA.

Anggota Fraksi NasDem di Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menyarankan rekan-rekannya untuk memanggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri terlebih dulu sebelum membentuk Pansus. Sebagai partai pendukung pemerintah, NasDem mengambil sikap untuk menolak adanya Pansus.

Dunia internasional harus terus mendorong terjadinya perdamaian abadi di Semenanjung Korea. Terutama setelah adanya sinyal positif dari Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un soal penggunaan senjata nuklir.

"Korea Utara setuju menangguhkan uji coba nuklir dan rudal serta menutup tempat uji coba nuklir di wilayah utara," kata Hamdhani, mantan Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, di Jakarta, Minggu (22/4).

NasDem tidak ikut-ikutan menyodorkan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Sejak awal NasDem telah bertekad mengusung Jokowi tanpa syarat. Hal demikian disampaikan politisi NasDem Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Hamdhani, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri Kinerja BUMN yang mengalami kerugian. Menurut dia, perlu ditelusuri, apakah kerugian itu murni karena masalah inefisiensi ataukah ada faktor-faktor lain.

"Tidak bisa dibiarkan begitu saja. KPK perlu menelusuri penyebab kerugian, yang membebani keuangan negara," kata Hamdhani, di Jakarta, Sabtu (14/4).