Berita Fraksi

Anggota Komisi IX DPRI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, S.E., menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah untuk melindungi keselamatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya yang bekerja di luar negeri.

Irma menerangkan di dalam Undang-Undang yang baru tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kesemuanya harus di handle oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui pendekatan G2G 'Government to Gomeverment'.

Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan Perppu untuk UU MD3. Sebab, pasal dalam UU MD3 bisa meresahkan masyarakat. Jika hal itu dilakukan Presiden, NasDem akan memberikan dukungan penuh.

"Jika Presiden mengeluarkan Perppu membatalkan semua tambahan revisi UU MD3, Fraksi NasDem pasti akan memberikan dukungan penuh. Kami memberikan apresiasi pada Presiden Jokowi yang telah dengan cepat dan sigap merespons keberatan masyarakat atas revisi UU MD3 tersebut, dan tindak lanjut yang konkrit tentu lagi ditunggu masyarakat," ujar Johnny saat dihubungi Media Indonesia,

Legislator DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, M Rajab melakukan sosialisasi dan penyebarluasan produk hukum daerah Perda nomor 4/2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Sepakat Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (23/2).

Pengesahan UU MD3 yang di dalamnya tertuang pasal-pasal yang kontroversial terus menuai polemik di kalangan masyarakat. Dalam menyikapi polemik tersebut, baik Presiden Joko Widodo maupun DPR diminta untuk melakukan komunikasi politik dalam mencarikan jalan keluarnya.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate usai diskusi yang bertajuk Kontroversi Revisi UU MD3: Anti Demokrasi dan Kontra Pemberantasan Korupsi?

Partai NasDem menilai langkah Presiden Joko Widodo yang belum mau menandatangani hasil revisi UU MD3 adalah langkah yang sangat bijak. Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Luthfi Andi Mutty mengatakan langkah Jokowi  sebagai hal yang wajar. Menurutnya, upaya presiden tersebut dilakukan agar polemik yang ditimbulkan tidak semakin meruncing dan memperkeruh suasana kebatinan warga terhadap lembaga negara.

Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago, melaksanakan kegiatan Reses pada masa sidang ke 3 Tahun 2017-2018 di Daerah Pemilihannya di Sumatera Selatan 2. Setidaknya ada 10 kabupaten di Sumatera Selatan 2 yang akan disinggahi. Berbagai kegiatanpun dilakukan Ketua DPP NasDem ini untuk menyampaikan pesan. Mulai dari sosiaslisasi 4 pilar hingga kegiatan Lomba Membaca Surat Pendek Alquran.

 Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Ir. Ali Mahir, MM., melaksanakan kegiatan Reses pada masa sidang ke 3 Tahun 2017-2018. Kegiatan reses kali ini diisi Mahir dengan menggelar kegiatan pengobatan gratis di Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jadi, Kabupaten Kudus.

Sedikitnya 150 warga nampak antusias berbondong – bondong memeriksakan kesehatannya pada kegiatan pengobatan gratis ini.

 Anggota Dewan dinilai tak memerlukan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) untuk melindungi diri. DPR cukup menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dengan baik agar tidak dikritik dan dimaki.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan, masalah kehormatan dewan bukan terletak pada UU MD3. Anggota dewan harus menghormati diri sendiri agar diikuti masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini turut prihatin atas insiden penahan 102 buruh migran asal Jawa Tengah oleh petugas kantor Imigrasi Malaysia di Malaka. Menurut legislator NasDem ini para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditahan petugas tersebut statusnya tidak bersalah.

Amel menuturkan, kedatangan 102 PMI tersebut ke Malaysia merupakan permintaan dari negara yang bersangkutan. Jadi, menurut Amel, mereka harus segera dikeluarkan dari tahanan dan diberikan pekerjaan yang sesuai dengan permintaan awal.

 Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem yang tergabung dalam Pansus Kewirausahaan DPR RI Zulfan Lindan menerima Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) yang meminta pemerintah untuk menarik pajak yang merata dan bersamaan kepada pelaku usaha digital.

Menurut Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) transaksi jual beli online bukan hanya terjadi di market place seperti Bukalapak, Tokopedia dan e-commerce lain yang sejenis. Transaksi jual beli online justru paling banyak terjadi di media sosial seperti Facebook dan Instagram yang transaksinya mencapai 43% lebih besar.