Berita Fraksi

Ketua Fraksi NasDem di DPR Johnny G Plate menilai revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tak dibentuk untuk memperbaiki parlemen. NasDem pun menolak tegas keseluruhan revisi ini.

"Pasal-pasal tidak didesain menuju dalam rangka roadmap parlemen yang modern,” kata Johnny di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (13/2).

Fraksi NasDem menolak dengan tegas hasil revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate menyebut, revisi UU MD3 sarat dengan kepentingan pragmatis para anggota DPR. Dirinya pun memilih untuk melakukan walk out (WO) ketika sidang paripurna tengah berlangsung.

"Kami terus terang sangat menyesal bahwa RUU MD3 ini dipaksakan disahkan dalam paripurna ini," kata Plate di gedung di Jakarta, Senin (12/2).

Ketua Fraksi NasDem di DPR Johnny G Plate mengatakan bahwa revisi UU MD3 harus dilakukan secara komprehensif sebelum disahkan. Menurut politisi NasDem itu, pengesahan UU MD3 yang rencananya akan dilakukan sebelum masa sidang ini berakhir harus ditunda.

"Pada prinsipnya kami mengajak pimpinan-pimpinan fraksi khususnya untuk melihat kembali revisi ini, menunda pengesahannya, mempelajari secara lebih komprehensif, baru kita putuskan," tegasnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (9/2).

Legislator NasDem M Rajab, melakukan kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan produk hukum di Kampus 1 Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP), Jalan Latamacelling Kel. Dangerakko, Kecamatan Wara, Sulawesi Selatan, Kamis (8/2). Di hadapan ratusan Mahasiswa dan dosen UNCP, M Rajab memaparkan soal pengarusutamaan gender yang sudah di-perda-kan atas inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan awal tahun 2017 lalu.

Fraksi NasDem menolak penambahan 1 kursi pimpinan DPR, 3 MPR dan 1 DPD dalam revisi UU Nomor 7 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate menilai, penambahan kursi pimpinan dewan merupakan kecelakaan demokrasi karena DPR dijadikan ajang perebutan kekuasaan.

"Kami anggap ini sebagai kecelakaan demokrasi. Ini kecelakaan demokrasi padahal DPR hasil pemilu, mandat rakyat, justru digunakan untuk merebut kekuasaan tambahan," kata Jhonny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2).

Anggota Komisi VI DPR RI, Hamdhani menegaskan, sistem budidaya pertanian perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan petani. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, selain untuk kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di masyarakat. Karena itu, perlu diganti dan membentuk Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan," kata Hamdhani, anggota Badan

Anggota Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Choirul Muna bersikukuh mempertahankan biaya ibadah haji tahun 2018 tidak naik. Tidak berhenti sampai di situ, politisi NasDem ini menegaskan dirinya tetap mempertahankan living cost (uang saku) sebesar 1.500 real yang akan diberikan pemerintah kepada jamaah haji sebelum meninggalkan tanah air.

"Saya tetap bersikukuh mempertahankan itu. Justru (saya meminta) bagaimana pemerintah meningkatkan pelayanannya kepada jamaah. Karena ini untuk kesejahteraan jamaah," ujar Choirul Muna dalam keterangan tertulisnya, Jumat(2/2).

Sudah saatnya pemerintah menindaklanjuti pemindahan ibu kota negara, di tengah masih hangatnya isu gempa. Selasa, 23 Januari kemarin siang, gempa 7,4 skala richter melanda Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Parahnya, guncangan yang menimbulkan ketakutan itu, diikuti beredarnya kabar bohong alias hoax, yang menyatakan akan terjadi gempa susulan 7,4 SR, Selasa malam ini, pukul 22.00-00.00 WIB.

Tidak ada tempat untuk legalisasi  LGBT di Indonesia. Selain melanggar norma agama, juga bertentangan dengan konstitusi, dan karena itu praktik Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau Transeksual (LGBT) harus dilarang. Apalagi, karena perilaku seksual menyimpang itu,

Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Choirul Muna menegaskan dirinya dan Partai NasDem secara tegas menolak keberadaan LGBT. Menurut Gus Muna, demikian Choirul Muna akrab disapa, pernyataan mantan Menteri Kehutanan itu harus terlebih dahulu diklarifikasi kebenarannya. Sehingga tidak membuat suasana gaduh di DPR dan masyarakat.