PT Pos Indonesia Harus Berinovasi dan tidak Terus Bergantung pada Pemerintah
JAKARTA (10 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta PT Pos Indonesia segera melakukan inovasi dan adaptif dalam mengembangkan bisnis di bidang logistik, sehingga optimal berkontribusi terhadap keuangan negara. “Ini kan juga persoalan. Saya kira, kita kurang inovasi, kurang beradaptasi. Tua itu bukan jaminan. Kuat di-backup pemerintah juga bukan jaminan kalau bapak-bapak sebagai direksi kurang inovatif dan kurang adaptif,” ujar Asep saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Sri Wulan Bantu Rumah Singgah ODGJ di Rembang
REMBANG (9 Februari): Anggota komisi VIII DPR RI Sri Wulan mengunjungi Rumah Singgah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Graha Atma Asvanda di Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (8/2/2025). Bukan sekedar mengunjungi, Sri Wulan yang datang bersama jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, juga memberikan sejumlah bantuan mulai dari sembako, susu hingga perabotan dapur serta perlengkapan bayi. “Bantuan ini memang betul-betul mereka butuhkan. Kita akan selalu berkomunikasi dengan pengelola, Mbak Ida. Seperti ide
Tingkatkan Peran Pers Berintegritas untuk Wujudkan Kemandirian Bangsa
JAKARTA (9 Februari): Jadikan Hari Pers Nasional momentum untuk meningkatkan peran insan pers yang berintegritas dalam mewujudkan kemandirian bangsa. "Insan pers harus mampu berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang untuk menciptakan akselerasi dalam proses pembangunan demi mewujudkan kemandirian bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/2/2025), dalam rangka Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari. Menurut Lestari, peningkatan literasi masyarakat di berbagai bidang merupakan salah satu syarat agar bangsa ini mampu mewujudkan kemandirian. Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari,
Fokus pada Program Prioritas untuk Capai Sejumlah Target Pembangunan Kebudayaan
JAKARTA (7 Februari): Upaya untuk tetap fokus pada sejumlah program prioritas diharapkan mampu merealisasikan sejumlah target pembangunan di sektor kebudayaan. "Di tengah efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah di sejumlah kementerian dan lembaga, upaya fokus pada sejumlah program prioritas merupakan langkah yang tepat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/2/2025). Pada awal pekan ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan sejumlah program prioritas di kementerian yang dipimpinnya di tengah langkah efesiensi yang diperintahkan Presiden. Program prioritas itu antara lain revitalisasi kawasan budaya, cagar budaya,
Teguh Iswara Ingatkan tentang Pentingnya Pencegahan Kecelakaan di Jalan Raya
BOGOR (7 Februari): Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, mengungkapkan belasungkawa mendalam atas kecelakaan beruntun yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 4 Februari 2025 malam. Kejadian tragis itu menelan delapan korban jiwa. Dalam pernyataannya, Teguh menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. "Kecelakaan ini adalah pengingat bahwa kita perlu meningkatkan kesadaran akan keselamatan di jalan raya. Langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk memastikan infrastruktur jalan yang lebih aman dan disiplin pengguna jalan
Jiddan Tawarkan Pengelolaan Dana Pensiun secara Mandiri tanpa Bebani APBN
JAKARTA (7 Februari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor, menyoroti pentingnya langkah konkret agar sistem dana pensiun tetap berkelanjutan dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan sistem pensiun, terutama dengan meningkatnya jumlah penerima setiap tahun," ungkap Jiddan, sapaan akrab Thoriq Majiddanor, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu RI dan Direktur Utama PT Taspen, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Jiddan menyatakan apakah ada kajian untuk mengadopsi
Sri Wulan Minta Mensos Perjelas Status Pendamping PKH yang Telah Menjadi P3K
JAKARTA (7 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperjelas status para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia menekankan perlunya kepastian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan. "Kejelasan dari pendamping PKH yang kebanyakan sudah diterima sebagai P3K. Apakah mereka melakukan tugas yang sama tetapi posisi berbeda atau seperti apa? Karena ini harus diperjelas, supaya tidak tumpang tindih di lapangan," ujar Sri Wulan
Willy Apresiasi Capaian Imigrasi Kota Batam Himpun PNBP Rp143 Miliar
BATAM (7 Februari): Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengapresiasi akselerasi yang diraih Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kota Batam yang mampu meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp143,19 miliar pada 2024. Pencapaian itu melebih target yang dicanangkan sebesar Rp59,35 miliar. Peningkatan signifikan tersebut merupakan dampak optimalisasi layanan dan efisiensi. “Kami mendalami bagaimana efisiensi berpengaruh terhadap imigrasi, dan luar biasa, PNBP meningkat drastis. Ini menunjukkan kinerja positif dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus menjaga kualitas layanan dengan volume in-out yang sangat tinggi, mencapai hampir Rp9
Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Hak Anak Mendapatkan Pendidikan Bermutu
JAKARTA (6 Februari): Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mulai dirasakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kementerian itu mengalami pemotongan Rp8 triliun dari total anggaran sebesar Rp33,5 triliun, sehingga anggaran yang dikelola tinggal sekitar Rp25,5 triliun. "Angka tersebut terhitung jauh dari cukup untuk menangani kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia," ungkap anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru, dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025). Ratih yang sudah dua periode duduk di komisi X DPR menambahkan, efisiensi pengelolaan keuangan negara tentu
Sahroni Minta Kepala SPN Polda Jabar Evaluasi Kegiatan Analisis Psikologis Siswa
JAKARTA (6 Februari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat Kombes Dede Yudi Ferdiansyah segera mengevaluasi jajarannya terkait pelaksanaan analisis kesehatan dan psikologis siswa di sekolah tersebut. Pasalnya, siswa bernama Valyano Boni Raphael diberhentikan dari SPN Polda Jawa Barat diduga berdasarkan hasil analisis psikologis yang bermotif kebencian. “Pak Kepala SPN, enggak bisa begini, Pak. Ini cara melaporkan cuma analisa kebencian kepada seseorang. Ini harus dievaluasi, Pak!” tegas Sahroni saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi