a

Berita

JAKARTA (6 Februari): Sejumlah masalah krusial terkait pemberdayaan perempuan dan anak harus segera diatasi dengan langkah nyata, sehingga berbagai potensi yang dimiliki perempuan dan anak dapat menjadi salah satu pendorong dalam pencapaian target-target pembangunan nasional. "Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan langkah penting dalam proses pembangunan nasional. Perempuan yang berdaya dapat ikut menyejahterakan keluarga yang merupakan bagian terkecil dari suatu negara," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2/2025). Selain itu, jelas Lestari, tumbuh kembang anak di lingkungan yang sehat berpotensi

JAKARTA (6 Februari): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, H Furtasan Ali Yusuf, menegaskan bahwa permasalahan kesejahteraan guru harus menjadi perhatian bersama serta segera diselesaikan dengan solusi yang konkret dari pemerintah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR saat menerima pengaduan terkait kesejahteraan guru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Sebagai seorang guru dengan pengalaman mengajar selama 34 tahun, Furtasan mengaku sangat memahami tantangan yang dihadapi para pendidik. Ia menyoroti pentingnya evaluasi dan perbaikan kebijakan terkait rekrutmen,

PADANG (6 Februari): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menginisiasi pengukuran kaki-tangan palsu untuk menunjang aktivitas bagi 150 tuna daksa di Sumatra Barat. Pengukuran yang dilakukan di Balai Diklat Koperasi Kota Padang, Sumatra Barat, pada Rabu (5/2/2025) itu juga melibatkan sejumlah yayasan seperti Yayasan Maha Cinta Rawdha, Yayasan Peduli Tuna Daksa, serta Yayasan Gereja Yesus Kristus (GYK) untuk kegiatan pengukuran dan produksi kaki tangan palsu. “Alhamdulillah, setelah beberapa tahun tidak terlaksana pascacovid, hari ini kita kembali dapat melaksanakan kegiatan yang dulunya rutin kita

JAKARTA (6 Februari): Sejumlah anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima aspirasi DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam upaya meningkatkan akselerasi dan pendapatan daerah di tengah tantangan keterbatasan anggaran. “Tentang aspirasi tadi, pasti kami tampung, sudah dicatat oleh tenaga ahli fraksi. Jadi kami akan perjuangkan anggaran (Kabupaten Sumba Tengah) itu,” ujar anggota Komisi IX DPR, Julie Sutrisno Laiskodat, saat menerima audiensi pimpinan dan anggota DPRD Sumba Tengah, di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Legislator Partai

JAKARTA (6 Februari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, meminta agar anggota Polri yang melanggar kesusilaan dijerat secara pidana dan etik sesuai ketentuan perundang-undangan. “Bagi saya, ini tindak pidana. Ada banyak pasal yang mengatur aborsi, di KUHP ada tiga, pemerkosaan ada empat, UU Kesehatan ada lima. Itu bukan delik aduan, itu delik umum,” jelas Rudianto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolda Aceh, Irjen Achmad Kartiko, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Legislator Partai NasDem dari

JAKARTA (6 Februari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, mendesak Kepala Lemdiklat Polri dan Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) untuk segera membenahi pola seleksi dan pendidikan anggota Polri. Hal itu merujuk pada riwayat perilaku anggota Polri di sejumlah daerah yang terjerat kasus pidana dan etik, sehingga mencoreng citra institusi Polri. “Mestinya pada saat pendidikan sudah ada catatan tentang perilaku setiap personel Polri sehingga membantu proses pengawasan selanjutnya,” ujar Lola di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan

JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, menyoroti efisiensi anggaran dalam program sertifikasi halal yang tetap mampu mencapai target yang dicanangkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jika efisiensi bisa dilakukan tanpa mengurangi capaian, ia menilai seharusnya langkah tersebut diterapkan sejak awal. "Kalau efisiensi saja bisa, kenapa kemarin tidak efisiensi sejak awal? Jika target tetap tercapai, berarti ada kelebihan anggaran di situ," ujar Sri Wulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang membentuk Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital. Hal itu penting untuk membatasi anak dalam bermedia sosial (medsos). "Kami sangat mendukung dan mengapresiasi pembentukan satgas ini, di mana kita tahu bahwa kondisi media sosial saat ini dalam tahap darurat untuk menjadi atensi dari pemerintah," kata Amelia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Amelia mengatakan, konten negatif seperti kekerasan hingga pornografi sejatinya bebas berkeliaran

JAKARTA (5 Februari): Pengelolaan investasi secara efisien diharapkan mampu ikut mendorong pencapaian target-target pertumbuhan ekonomi nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Kehadiran Danantara merupakan langkah besar yang diambil pemerintah dalam pengelolaan aset negara, yang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada diskusi daring bertema Peran Danantara dalam Percepatan Pembangunan Indonesia, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu (5/2/2025). Diskusi yang dimoderatori Usman Kansong (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Burhanuddin Abdullah (Ketua

JAKARTA (5 Februari): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengoreksi kebijakan Menteri ESDM terkait distribusi LPG 3 kg. Presiden meminta mata rantai pengecer LPG 3 kg tetap aktif untuk menjadi sub pangkalan resmi. Langkah itu menurut Sugeng tepat karena penggunaan LPG 3 kg diharapkan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan rantai pasok dan distribusi yang stabil kepada masyarakat. “Jadi, kita terima kasih telah dipulihkan lagi oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo, sehingga sesuatu yang haru biru, utamanya dalam