Ahmad sahroni Tag

JAKARTA (21 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polri agar mengungkap pabrik narkoba di seluruh daerah. Sebelumnya, Satres Narkoba Polres Bogor, Jawa Barat mengungkap sindikat produsen tembakau sintetis di wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten. "Keberadaan pabrik narkoba ini harus masuk agenda pemantauan khusus, karena lagi marak sekali. Kemarin sempat ada di Bali, Medan, dan sekarang di Tangerang. Kota-kota besar semua yang menjadi target. Jadi wajib dilacak jaringannya, besar kemungkinan mereka terafiliasi satu sama lain,” ungkap Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis

JAKARTA (20 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung wacana tilang dengan sistem poin. Kebijakan ini merupakan langkah tegas untuk mendisiplinkan para pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. “Ini bagus sekali, pastinya Komisi III mendukung penuh. Karena sifatnya akumulasi, jadi nanti kelihatan, tuh, yang sering-sering melanggar. Semakin tinggi poinnya semakin tanda ia tidak ‘siap’ untuk berkendara," kata Sahroni, Rabu (19/6). Penilangan sistem poin yaitu memberikan poin berbeda-beda mulai dari 1, 3, 5, 10, dan 12, dengan pemberian poin tergantung pada jenis pelanggaran. Jika

JAKARTA (19 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung pembentukan Satuan Tugas (satgas) Pemberantasan Judi Online. Satgas ini merupakan tanda keseriusan negara dalam memberantas judi online. “Apresiasi Pak Presiden Jokowi yang serius berantas judi online. Pembentukan satgas ini jauh lebih tegas, konkret, dan berdampak," ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (18/6). Sahroni menilai pemerintah harus fokus memberantas judi online sampai ke akarnya. Ia tak sepakat dengan penyebutan para pemain judi online sebagai korban. "Karena memang sudah seharusnya kita fokus berantas judi online-nya terlebih dulu. Bukan

JAKARTA (13 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) masih diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sebagai mitra kerja KPK, Komisi III melihat bahwa untuk saat ini OTT masih sangat diperlukan, karena memang betul apa kata Pak Ketua KPK, malingnya masih banyak. Mekanisme pencegahan kita juga belum cukup kuat untuk membendung semuanya,” ungkap Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/6). Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, saling bersautan dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA (12 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperketat pengawasan warga negara asing (WNA). Desakan itu disampaikan Sahroni merespons ulah WNA asal Inggris yang membawa kabur truk di Bali. Sahroni meminta Ditjen Imigrasi meningkatkan operasi Tim Pengawasan Orang Asing (Pora), sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi. “Menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebih sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,” kata Sahroni melalui keterangan

JAKARTA (12 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai judi online (judol) merupakan bahaya laten yang sudah merusak masyarakat, bahkan hingga ke penegak hukum. Hal itu ditegaskan Sahroni melihat kasus pembakaran yang dilakukan Polwan berinisial Briptu FN kepada suaminya Briptu RDW yang juga anggota Polri. Salah satu motifnya karena kesal kepada suami yang menggunakan uang belanja untuk judol. "Judol ini sudah seperti penyakit di masyarakat, dan bahkan sudah menulari penegak hukum. Karena itu, menurut saya polisi sudah tidak bisa bekerja sendirian," kata Sahroni

JAKARTA (11 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset rumah hingga apartemen mewah milik terpidana kasus korupsi lahan sawit Surya Darmadi. "Kami di Komisi III sangat mendukung agar penegak hukum memiskinkan koruptor dan mengembalikan uang rakyat," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin (10/6/). Bendahara Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menilai penyitaan aset penting dalam kasus korupsi dan diharapkan sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera. “Apresiasi Kejagung yang terus buru aset koruptor guna tutup kerugian negara. Ini bagus

JAKARTA (7 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menegaskan, sebaiknya revisi undang-undang (RUU) yang sudah masuk ke DPR RI segera dibahas. Salah satu RUU yang tengah digodok DPR ialah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). RUU MK disebut belum jadi skala prioritas di Komisi III DPR. Pengesahan amendemen beleid itu dipastikan tak dilakukan tergesa-gesa. “Enggak, ya, kan, sudah sejak kapan sebenarnya dibahas, lebih cepat lebih baik, malah (pembahasan RUU),” ungkap Sahroni, Rabu (5/6). Revisi UU MK menuai polemik.

JAKARTA (5 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, geram dengan banyaknya oknum pengendara yang arogan di jalan raya. Polisi diminta memberikan sanksi tegas terhadap pengendara arogan supaya menimbulkan efek jera. Hal itu disampaikan Sahroni menyikapi video seorang pengendara mobil Kijang biru yang mengeluarkan sebilah celurit ketika bersitegang dengan pengendara lain saat jalanan di Kota Surabaya, Jawa Timur, sedang macet. "Polisi harus galak dalam menyikapi para pengendara arogan seperti ini. Wajib ditindak semua! Cari sampai dapat dan beri efek jera. Mau itu kasus yang