Partai Politik Harus Ikut Kembangkan Kebudayaan
JAKARTA (13 Oktober): Teater adalah sebuah bentuk ekspresi dramatisasi kehidupan yang nyata. Seni pertunjukan itu juga merupakan salah satu bentuk ekspresi seni dan budaya tertua dalam peradaban manusia. "Sedekat apa panggung teater dengan dunia realitas? Sangat dekat. Karena sebetulnya panggung teater itu dari awal ada di muka bumi adalah sebuah ekspresi dramatisasi dari dunia nyata," ujar anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Muhammad Farhan dalam Diskusi DPP Partai NasDem, Harmoni Budaya Indonesia dengan tema 'Panggung Teater & Drama Musikal Bertema Politik', secara daring, Rabu (12/10). Entertainer
Rico Sia Dorong Pemda Belanjakan APBD ke Produk Lokal
AIMAS (12 Oktober): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Rico Sia mendorong pemerintah daerah (pemda) membelanjakan APBD nya dengan mengutamakan produk-produk lokal. "Presiden sudah menyatakan agar APBD dibelanjakan ke produk-produk lokal dari daerah itu sendiri, bukan dari luar. Saya pikir itu sudah cukup tegas,” ujar Rico saat mengunjungi Workshop UMKM Kabupaten Sorong di Aimas, Papua Barat, Selasa (11/10). Menurut Rico, hal itu sangat dimungkinkan mengingat banyak produk lokal yang bisa diberdayakan dengan APBD untuk dimanfaatkan. “Saya pikir itu bisa, tergantung dari pemerintah daerah setempat untuk memberdayakan UMKMnya,”
NasDem Dorong Papua Barat Daya Ikut Pilkada 2024
JAKARTA (31 Agustus): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia meminta Komisi II DPR dan pemerintah bersinergi memperjuangkan agar Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya bisa mengikuti Pilkada Serentak 2024. Kini, daerah pemekaran dari Provinsi Papua Barat tersebut sedang berproses di parlemen. "Cuma satu permintaan dari kami Dapil Papua Barat, khususnya kepada teman-teman Komisi II DPR dan pemerintah untuk betul-betul memperjuangkan agar Papua Barat Daya bisa ikut Pilkada 2024," ujar Rico yang kini di BKO (Bawah Kendali Operasi) ke
NasDem Terima Audiensi Suku Mala Moi Papua
JAKARTA (30 Agustus): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI Dapil Papua Barat, Rico Sia menerima audiensi Kepala Suku Besar Mala Moi Papua, di ruang Fraksi Partai NasDem DPR, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/8). Kepala Suku Besar Moi, Silkofok Yeremias Su dalam kesempatan tersebut menyampaikan usulannya agar Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat yang sebagian besar merupakan wilayah adat Suku Mala Moi diberi nama Provinsi Mala Moi. Suku Moi adalah salah satu suku di Papua yang mendiami Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten
Martin Manurung Salurkan 15 Ekor Sapi Kurban di Dapilnya
BALIGE (10 Juli): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Martin Manurung menyalurkan 15 ekor sapi kurban untuk 15 masjid/musala yang ada di Dapilnya Sumatera Utara II. Bantuan sapi kurban tersebut merupakan rutinitas Martin dalam setiap momen Idul Adha. Dapil Sumatera Utara II meliputi Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Hewan
Tina Nur Alam Bagikan Paket Sembako di Konawe Selatan
ANDOOLO (20 April): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dari Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra), Tina Nur Alam membagikan 100 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di Ranomeeto Barat, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sultra, Selasa (19/4). Paket yang dibagikan berisi beras, gula pasir, dan minyak goreng. Tina mengatakan, kepedulian terhadap sesama adalah sikap yang harus dimiliki setiap orang. Terlebih pada kondisi pandemi Covid 19 saat ini, juga di saat naiknya harga kebutuhan pokok. "Kita ingin masyarakat yang tergolong prasejahtera dapat memenuhi kebutuhan pokok hariannya, utamanya di bulan
Ditunggu Keberanian Pemerintah Berantas Mafia Minyak Goreng
JAKARTA (7 April): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Muhammad Farhan mengatakan, diperlukan kategori khusus daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Dampak kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng dirasakan masyarakat yang benar-benar kurang mampu. "BLT ini program bantuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk mengatasi kondisi kedaruratan tertentu, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Farhan, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/4). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu menegaskan, pembagian BLT kepada masyarakat tidak menyelesaikan kelangkaan minyak goreng. "Kasus
NasDem Setujui RUU TPKS Disahkan Jadi UU
JAKARTA (6 April): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima dan menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dilanjutkan ke tahap Pembicaraan Tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR RI untuk diputuskan menjadi UU. "Pembahasan RUU TPKS yang telah kita jalani bersama ini merupakan bukti keseriusan berbagai elemen masyarakat terhadap upaya penghapusan praktik kekerasan seksual di Indonesia," ujar Taufik Basari, saat membacakan Pendapat Mini Fraksi Partai NasDem DPR dalam Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR Pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan RUU TPKS, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta,
NasDem Apresiasi Keputusan Presiden Soal Dana Operasional Kades
JAKARTA (30 Maret): Fraksi Partai NasDem DPR RI mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang akhirnya memberikan porsi 3% dana desa bagi kebutuhan operasional kepala desa (kades). Keputusan tersebut disampaikan Jokowi dalam acara silaturahmi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). “Meskipun belum sesuai seperti yang dituntut oleh Apdesi, kita patut mengapresiasi karena pada akhirnya Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk memberikan dana operasional bagi para kades,” kata Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali, Rabu (30/3). Menurut Ali, sedari awal NasDem menegaskan dukungan
Fraksi NasDem DPR Minta Pimpinan Dewan Segera Tindak Lanjuti RUU TPKS
JAKARTA (15 Maret): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Hillary Brigitta Lasut meminta Pimpinan DPR segera menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Surpres RUU TPKS sudah diterima Pimpinan DPR awal Februari 2022, namun belum ada tindak lanjut terkait pembahasan RUU tersebut. “Sejak tanggal 11 Februari, (Pimpinan DPR) sudah menerima Surat Presiden terkait RUU TPKS, tapi kemudian masih belum ada tindak lanjut. Kami berharap ada paripurna yang akan menentukan, kira-kira AKD (Alat Kelengkapan Dewan) apa yang akan membahas (RUU TPKS),” ujar