a

Anggota Komisi III DPR Tag

JAKARTA (1 November): Toleransi merupakan sikap penting yang harus dimiliki dan dikedepankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap saling menghormati dan menghargai dibutuhkan masyarakat Indonesia yang majemuk. "Saya belajar toleransi dari kehidupan sosial sejak kecil. Lingkungan saya sangat heterogen, ada keturunan Jawa, Arab, Cina, dengan berbagai agama. Alhamdulillah bisa harmoni, begitu juga dengan keluarga saya," ujar anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Eva Yuliana, dalam diskusi bertema 'Pentingnya Nilai-Nilai Toleransi dalam Keberagaman Indonesia' yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12, di Jakarta,

KALIANDA (31 Oktober): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mendorong peningkatan fasilitas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kalianda, Lampung Selatan. “Seperti yang kami tinjau, perlu ada peningkatan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar. Juga perlu peningkatan kegiatan pemasyarakatan yang lebih variatif,” ujar Taufik saat mengunjungi Lapas Kalianda, Selasa (31/10). Legislator dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat) itu juga mendorong agar para narapidana kasus narkoba diberikan grasi

JAKARTA (16 Oktober): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai banyak kejanggalan pada proses hukum yang dilakukan KPK terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Menurutnya, penanganan dugaan korupsi itu terkesan dipaksakan. "Terlalu banyak hal yang janggal dan merusak nalar hukum kita. Saya selama ini selalu mendukung kerja-kerja KPK. Namun, kenapa dalam perkara ini cara penanganannya seperti ini? Ada apa dengan KPK?" tanya Taufik di Jakarta, Sabtu (14/10). Ia mengatakan, pertanyaan itu muncul karena penanganan dugaan rasuah yang terkesan

JAKARTA (10 Oktober): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta agar Polri mengusut dugaan adanya korban tewas dalam penanganan aksi demonstrasi di kebun sawit Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang berakhir ricuh. Dalam keterangannya Taufik menyebutkan bahwa tidak boleh terjadi adanya korban tewas dalam unjuk rasa tersebut. Pihak kepolisian sudah seharusnya memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) saat mengamankan demonstrasi warga. "Saya prihatin dan menyayangkan ada tiga warga yang dilaporkan terkena tembakan, bahkan salah satunya dikabarkan tewas" kata Taufik, Senin (9/10). Untuk itu, ia meminta agar Polri menelusuri

JAKARTA (2 Oktober): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mendesak pemerintah dan pihak terkait segera menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan aksi unjuk rasa mahasiswa dan petani terkait reforma agraria di Provinsi Lampung. "Ini penting didengarkan, bagaimana kebijakan yang ada bisa lebih baik. Reforma agraria harus menjamin pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh," ujar Taufik, Sabtu (30/9). Menurut Taufik, maraknya konflik agraria di Lampung harus bisa diminimalisasi dan diselesaikan. Mengingat para petani memiliki posisi sangat strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Persoalan mafia tanah

JAKARTA (29 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Eva Yuliana, mengapresiasi terbentuknya Satgas Antimafia Bola. Satgas itu bisa bergerak cepat, bahkan sudah mengungkap pengaturan skor/ match fixing dalam pertandingan Liga 2. "Saya ingin mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah membentuk Satgas Antimafia Bola pada medio Juni lalu. Dibentuknya satgas itu karena keprihatinan Polri terhadap pengaturan skor, match fixing yang merusak sportivitas dalam dunia sepak bola Indonesia," kata Eva, Kamis (28/9). Satgas Antimafia Bola dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama

JAKARTA (27 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, meminta Bareskrim Mabes Polri turun tangan menyelidiki tewasnya Brigpol Setyo Herlambang, ajudan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara). "Ada baiknya kasus ini diambil alih penyelidikannya oleh Bareskrim Polri," kata Taufik, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9). Menurut Taufik, hasil penyelidikan Bareskrim akan lebih bisa diterima publik. Publik masih mengingat kasus terbunuhnya Brigadir Josua Hutabarat, ajudan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo beberapa waktu lalu. "Meskipun kita tidak ingin ada dugaan yang melebar, tapi

JAKARTA (19 September): Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku mengantongi data intelijen tentang partai politik (parpol). Taufik berharap presiden tidak mengintervensi dan menjaga kemandirian parpol. "Kita tentu tidak berharap data intelijen digunakan untuk kepentingan praktis. Presiden tentu bisa membatasi diri terkait data tersebut," ujar Taufik di Jakarta, Senin (18/9). Legislator Partai NasDem itu menilai data intelijen parpol yang dipegang oleh Presiden itu bisa menjadi skandal politik bila disalahgunakan. "Kita bicara di negara demokratis, hal-hal semacam itu bisa menjadi skandal politik,"

JAKARTA (14 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyesalkan pelarangan oleh pihak kampus atas diskusi publik yang diselenggaran BEM Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung dan BEM Institut Teknologi Sumatera (Itera) yang mengundang pengamat politik Rocky Gerung. Menurut Taufik, kampus bukanlah tempat doktrinal yang menawarkan gagasan tunggal dan menutup diri dari perdebatan. Sebaliknya, kampus merupakan tempat menguji gagasan dan mengembangkan tradisi berpikir kritis. Dengan demikian, pelarangan diskusi dengan alasan dikhawatirkan akan mengganggu kondusifitas kampus seharusnya tidak terjadi. "Apabila ada yang tidak

BOGOR (14 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyampaikan pentingnya sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh seluruh elemen masyarakat. Taufik mengungkapkan hal itu saat memberikan seminar pembekalan kepada peserta parlemen remaja (Parja) 2023, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/9). "Kuncinya tetap berada di sosialisasi. Kalau sosialisasi ini tidak mampu untuk membangun pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum, maka kekhawatiran itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu, baik DPR RI maupun pihak pemerintah yang diwakili oleh Kemenkumham, harus terus menggiatkan