BPJS Ketenagakerjaan Harus Masif Jangkau Sektor Informal
BANTUL (4 September): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mendorong digencarkan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, terutama pada pekerja sektor informal seperti pelaku UMKM, driver ojek online, pedagang pasar dan lain sebagainya. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih sangat minim dari jumlah pekerja informal yang ada. Hal itu mengemuka saat pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Bupati Bantul, Kementerian Ketenagakerjaan, serta perwakilan elemen masyarakat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul, DIY, Jumat (1/9). “Sosialisasi dari pemerintah harus masif agar mereka dapat
Perlu Terobosan Perluasan Peserta BPJS Ketenagakerjaan
JAKARTA (21 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani mendesak BPJS Ketenagakerjaan melakukan terobosan dalam upaya perluasan kepesertaan. Meskipun kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 naik 0,8%, Irma melihat masih ada sektor yang perlu didekati untuk mendaftar menjadi peserta dan mendapat manfaat layanan BPJS Ketenagakerjaan. “Salah satunya berdasarkan data yang bapak (Dirut BPJS Ketenagakerjaan) sampaikan, realisasi peserta non-ASN potensinya 23 persen. Masih ada 77 persen yang belum terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ini perlu digarisbawahi untuk dijemput bola,” kata Irma saat Rapat Dengar Pendapat
NasDem Minta Negara Hadir Bantu Warga yang di-PHK
JAKARTA (23 November): Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa melengkapi empat manfaat yang sudah ada. Yakni Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). JKP dinilai sangat penting sebagai jaring pengaman untuk pekerja dalam menghadapi kondisi ketenagakerjaan yang dinamis. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi mengatakan negara tidak boleh hanya diam tapi harus hadir di tengah rakyat. Apalagi terhitung jutaan pekerja dan buruh sudah kehilangan pekerjaan saat pandemi Covid-19. “Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Harus Jangkau Daerah Terpencil
JAKARTA (16 November): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mendorong pemerintah meningkatkan kualitas dan kuantitas BPJS Ketenagakerjaan dengan melaksanakan sosialisasi secara masif sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ratu mengatakan, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan belum signifikan terasa di daerah-daerah terpencil. Akibatnya, informasi yang seharusnya diterima menyeluruh oleh masyarakat malah tersampaikan secara parsial. “Ternyata memang sampai saat ini masyarakat belum terlalu mengenal BPJS Ketenagakerjaan. Yang ada dalam pikiran masyarakat yaitu BPJS