Penyaluran Subsidi BPDPKS untuk Minyak Goreng tidak Tepat
JAKARTA (27 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun menilai crude palm oil (CPO) yang merupakan bahan baku minyak goreng adalah komoditas penting. Minyak goreng merupakan bahan pokok bagi rakyat, sehingga kejahatan yang terkait dengan ini otomatis melukai banyak rakyat Indonesia. Legislator NasDem itu mempertanyakan kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dipercaya pemerintah dalam penyediaan subsidi minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil menengah. “BPDPKS ini kan menggunakan uang rakyat, tetapi penyalurannya (subsidi) tidak tepat. Seharusnya mereka
Negara Harus Hadir Atur Ketersediaan CPO
JAKARTA (25 Mei): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai penting kehadiran negara untuk mengatur ketersediaan crude palm oil (CPO) atau sawit di dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri dan ekspor harus diseimbangkan, karena produk turunan dari sawit sudah menjadi hajat hidup orang banyak di dalam negeri. Salah satunya ialah minyak goreng. "Campur tangan negara dibenarkan dalam mengatur, karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Ditjen Industri Agro Kemenperin, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia