Tuasikal Minta Segera Selesaikan Regulasi Penangkapan Ikan Terukur
JAKARTA (7 September): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera membuat aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Implementasi beleid itu tidak dapat berjalan maksimal tanpa aturan turunan. "Kami kira bahwa penangkapan ikan terukur ini realisasinya sudah mulai jalan. Semoga regulasinya (aturan turunan) cepat selesai," ujar Tuasikal dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/9). Tuasikal juga mendorong agar
Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Butuh Stimulus
JAKARTA (13 September): Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus meningkatkan program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pada rancangan kerja Tahun 2023. Masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan membutuhkan stimulus agar produktivitas tetap terjaga dan mengurangi dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9). "Untuk itu bantuan berupa sarana penangkapan ikan terutama
NasDem Minta KKP Akomodasi Kepentingan Nelayan Lokal
JAKARTA (23 Juni): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Julie Sutrisno Laiskodat mendukung kebijakan pemerintah dalam penangkapan ikan terukur untuk mengoptimalkan potensi ekonomi sumber daya perikanan Indonesia. Julie pun mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membangun infrastruktur pendukung dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam ikan yang lebih besar. Seperti Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) pada zona 3 yang meliputi perairan Teluk Tolo, Laut Banda, Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Berau, Laut Aru, Laut Arafuru dan
KKP Harus Berpihak pada Nelayan Tradisional
JAKARTA (9 Februari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mengapresiasi kebijakan penangkapan ikan terukur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dari overfishing (penangkapan ikan berlebihan). “Tentu saja hal tersebut perlu dukungan infrastruktur dan sistem yang memastikan pengaturan jumlah dan area penangkapan ikan, dengan memperhatikan kepentingan nelayan kecil dan tradisional,” ujar Tuasikal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Eselon I KKP, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2). Tuasikal menegaskan,
NasDem Harap PNBP KKP tidak Bebani Nelayan
JAKARTA (27 Januari): Kelompok Fraksi Partai NasDem Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas kenaikan produksi perikanan. Total produksi perikanan 2021 berdasarkan komoditas utama mencapai 24.480.615 ton. Penyumbang utama dari total produksi perikanan tersebut berasal dari perikanan budidaya sebesar 16.392.167 ton (66.8%). “Sektor perikanan mendukung perekonomian nasional. Kami apresiasi atas serapan anggaran KKP tahun 2022 mencapai 98 persen, neraca perdagangan sektor perikanan mencapai surplus. Kami berharap KKP mampu meningkatkan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, agar nelayan lebih maju dan sejahtera,” ujar