NasDem Harap UU EBT Disahkan Tahun Ini
JAKARTA (2 Juni): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto berharap RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) bisa disahkan menjadi UU EBT pada tahun 2022 ini. RUU EBT sedang menunggu untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada rapat paripurna mendatang. Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyetujui harmonisasi RUU tersebut pada Senin (30/5). Sugeng menambahkan, RUU EBT segera dibawa ke rapat paripurna pada pekan depan. "Kita bersyukur RUU EBT sudah melalui proses dari Baleg dan segera diparipurnakan minggu depan. Ini bakal kita serahkan ke pemerintah sebagai draf
RUU EBT Disepakati ke Tahap Lanjutan
JAKARTA (30 Mei): Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Komisi VII DPR RI menyetujui RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) diproses ke tahap pembahasan selanjutnya. Persetujuan diperoleh setelah seluruh Fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya. Dengan adanya persetujuan tersebut, RUU EBT akan diserahkan kepada Pimpinan DPR untuk dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR guna diagendakan dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto yang
Negara Harus Hadir Atur Ketersediaan CPO
JAKARTA (25 Mei): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai penting kehadiran negara untuk mengatur ketersediaan crude palm oil (CPO) atau sawit di dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri dan ekspor harus diseimbangkan, karena produk turunan dari sawit sudah menjadi hajat hidup orang banyak di dalam negeri. Salah satunya ialah minyak goreng. "Campur tangan negara dibenarkan dalam mengatur, karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Ditjen Industri Agro Kemenperin, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
NasDem Minta Pemerintah Awasi Tambang yang Mengancam Jiwa
JAKARTA (24 Mei): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto meminta pemerintah berperan aktif mengawasi kegiatan pertambangan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan berdampak buruk bagi lingkungan. Legislator NasDem itu mengatakan, ambruknya tambang emas di beberapa tempat di Indonesia yang menewaskan para pekerja bukan hal baru, terkhusus untuk lokasi tambang emas ilegal. "Diperlukan keadilan pemerintah untuk mengawasi kegiatan pertambangan yang dapat mengancam keselamatan dan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan," kata Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR dengan Dirjen Energi Baru dan Terbarukan
NasDem Dorong Pembangunan Kawasan Industri Manufaktur
JAKARTA (19 Mei): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mendorong pembangunan kawasan industri manufaktur yang lebih baik, bukan hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Menurut Sugeng, pembangunan kawasan industri manufaktur tidak hanya menyerap tenaga kerja, modal, dan teknologi, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi negara. “Di samping menyerap tenaga kerja, modal capital, teknologi dan seterusnya, perluasan kawasan industri harus juga memperhatikan bagaimana industri-industri manufaktur yang didorong habis-habisan agar perkembangannya jauh lebih baik secara komposisi produk domestik bruto,” ujar Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi
NasDem Usul Bangun Pabrik Pupuk di Jateng
KARANGANYAR (16 Mei): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, Partai NasDem melalui Komisi VII DPR akan mengusulkan kepada Kementerian BUMN untuk membangun pabrik pupuk di Jawa Tengah (Jateng). Hal itu sebagai upaya menolong petani, mendapatkan kecukupan pupuk secara tepat waktu, dan harga terjangkau. "Kan aneh ini, Jawa Tengah sebagai salah satu daerah lumbung padi, selama ini dipenuhi pupuk dari Kujang Jabar dan Petro Gresik. Jawa Tengah belum punya pabrik pupuk, padahal secara infrastrutural ada, misalnya di Cilacap," kata Sugeng seusai membuka Festival Caping
NasDem Yakini Pemerintah Mampu Selamatkan Cash Flow Pertamina
JAKARTA (13 Mei): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan pemerintah memiliki kemampuan untuk menyelamatkan cash flow (arus kas) PT Pertamina (Persero) dengan membayar utang atau kewajiban kompensasi, meski pada saat yang sama juga dilakukan upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Legislator NasDem itu, pemerintah mampu membiayai kedua hal tersebut secara bersamaan, karena keuntungan besar (windfall profit) yang didapat pemerintah pasca lonjakan harga beberapa komoditas utama dunia. "Cash flow Pertamina juga harus diselamatkan, di samping daya beli masyarakat. Dengan apa? Pasti keuangan negara. Keuangan negara
NasDem Dorong Regulasi Berbasis Riset untuk Dongkrak Investasi
JAKARTA (25 April): Pemerintah diminta segera meningkatkan penerapan formulasi penyusunan kebijakan berbasis riset dan sains. Upaya itu diyakini akan menarik investasi jangka panjang dan berkelanjutan, serta perlu menjadi perhatian besar bertepatan dengan momen Presidensi G20 dan B20 pada 2022 ini. "Riset itu sangat penting. Sebagai sebuah negara, indeks hasil riset Indonesia justru termasuk rendah. Produk-produk riset kita masih sangat rendah. Ini jadi tantangan kita semua," ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto dalam keterangannya, Senin (25/4). Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)
NasDem Harap PLTMG Holtekamp Dorong Pertumbuhan Industri Papua
JAYAPURA (25 April): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Holtekamp 50MW milik PT PLN (Persero) di Jayapura, Papua, menjadi salah satu base load (beban listrik dasar) pada kelistrikan di Jayapura. Sugeng berharap, dengan beroperasinya PLTMG tersebut masyarakat dapat menikmati energi listrik yang merata hingga ke pelosok daerah serta mendukung pertumbuhan industri di daerah. "Kita memperoleh gambaran, dari sisi ketersediaan listrik cukup. Bahkan ada cadangan lebih sekitar 54MW atau 51 persen. Itu sudah termasuk tinggi. Hanya memang cadangan itu
Pertambangan SDA tidak Boleh Rugikan Negara
PANYABUNGAN (8 April): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan, aktivitas pertambangan sumber daya alam (SDA) Indonesia tidak boleh merugikan negara. Pengelolaan SDA Indonesia harus sesuai konstitusi. Ia menekankan, penguasaan konsesi besar tanpa menjalankan tanggung jawab kepada negara bisa menimbulkan disparitas penguasaan aset yang disertai konflik. Sugeng mengemukakan itu seusai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Sorikmas Mining di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, Kamis (7/4). "Meskipun (PT Sorikmas Mining) telah melakukan eksplorasi dengan konsesi yang cukup luas, kami khawatir ini