a

Nurhadi Tag

JAKARTA (3 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi meminta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan secara terbuka terkait mahalnya harga obat-obatan dan alat kesehatan yang beredar di Indonesia dibanding negara tetangga seperti Malaysia. "Kita dukung Pak Menteri untuk dibuka di depan publik, agar tahu permasalahan yang terjadi, itu tidak ditutup-tutupi lagi," ujar Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7). Nurhadi mengatakan, pemerintah harus transparan mengapa harga obat yang beredar

JAKARTA (20 Juni): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, mengajak generasi muda khususnya generasi z (Gen Z) untuk berani menekuni usaha atau bisnis. Hal itu untuk mengatasi sulitnya lapangan kerja dan makin banyaknya angkatan kerja baru. "Kita tidak boleh hanya menyalahkan pemerintah. Kita tidak sadar bahwa Tuhan telah memberikan anugerah luar biasa untuk kita. Kita tidak menggali potensi dan hal positif dalam diri kita yang sebenarnya bisa kita eksplorasi lebih jauh, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja minimal bagi diri sendiri," ujar

JAKARTA (3 Juni): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) cepat merespons kasus Flu Singapura yang belakangan menjangkiti beberapa anak di sejumlah wilayah Indonesia.  "Pemerintah dalam hal ini Kemenkes harus bergerak cepat, karena Flu Singapura atau Influensa Type A ini sangat mudah menular,” kata Nurhadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/5). Legislator dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu menuturkan, ada beberapa kasus muncul pasca-Idul Fitri 2024. Gejala yang

JAKARTA (1 Juni): Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengungkapkan, program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diterapkan sebagai bagian upaya mewujudkan kepemilikan rumah bagi masyarakat secara umum dan untuk pekerja swasta maupun pekerja mandiri itu baik. Menurut Nurhadi, jika program ini baik, pekerja swasta pasti akan senang, mengingat proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi pekerja perusahaan swasta agak rumit dan banyak syarat yang harus dipenuhi, terlebih bagi driver ojol yang status hubungan kerjanya bersistem kemitraan. “Setahu saya bahwa Tapera dibentuk sejak 2016 melalui UU

JAKARTA (17 Mei): Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengapresiasi kebijakan serta dorongan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk kesejahteraan dokter spesialis dengan mengikuti standar WHO. "Terobosan yang bagus karena kita masih kekurangan 29 ribu dokter spesialis bila mengikuti standar WHO. Kebijakan yang bagus harus terus didorong guna menunjang percepatan dan kemajuan di bidang kesehatan," kata Nurhadi dalam keterangannya, Kamis (16/5). Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memastikan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau calon dokter spesialis berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU) atau hospital

JAKARTA (15 Mei): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, mengapresiasi penghapusan kelas bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan digantikan dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ia mewanti-wanti penerapan sistem itu tidak memberatkan masyarakat, terutama terkait besaran iuran. Aturan penghapusan kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid itu salah satunya mengatur penerapan fasilitas ruang perawatan rumah sakit KRIS dalam program

BLITAR (1 November): Anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar), Nurhadi, mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga Kecamatan Wates dan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu (29/10). Pendistribusian air bersih dilaksanakan oleh pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar bersama para kader. Air bersih sangat diperlukan warga karena daerah mereka dilanda kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan. "Kami turut prihatin dengan kekeringan yang melanda banyak daerah, termasuk di Blitar. Kemarau panjang berdampak ke semua sisi, termasuk

TULUNGAGUNG (23 Oktober): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, bersama Yayasan Laskar Panji Peduli blusukan ke rumah-rumah warga lanjut usia (lansia) di Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (24/10). Nurhadi juga memberikan bantuan sembako hingga uang kepada para lansia. Nurhadi mengatakan kegiatan itu rutin dilaksanakan Yayasan Laskar Panji Peduli. Pada kesempatan itu, ia blusukan di Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan Pakel. “Ini tidak ada kaitannya dengan politik atau pemilu sama sekali. Karena sejak dahulu Yayasan Laskar Panji Peduli punya agenda rutin mengunjungi lansia di berbagai desa," kata

KANIGORO (18 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar sosialisasi penurunan stunting di Kanigoro, Blitar, Jawa Timur, Selasa (17/10). "Ini adalah upaya sinergitas DPR RI bersama pemerintah untuk mencapai target penurunan angka stunting nasional 14% pada 2024," ujar Nurhadi. Nurhadi yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar, menegaskan target penurunan stunting tersebut harus terus diupayakan dengan kerja sama seluruh pihak. Stunting merupakan ancaman serius terhadap generasi bangsa. "Stunting merupakan kondisi pada anak yang

JAKARTA (14 September): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, mendorong adanya langkah antisipatif dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah demensia dan alzheimer di Tanah Air. "Setiap warga negara Indonesia berhak atas layanan kesehatan. Negara harus menjamin tersedianya pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang komprehensif," ujar Nurhadi dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk 'Menangkal Ancaman Demensia dan Alzheimer di Indonesia', Rabu (13/9). Legislator dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu mengatakan,