Sugeng Tekankan Pembentukan Badan Khusus Kelola EBET
JAKARTA (21 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menekankan pentingnya pembentukan badan khusus pengelolaan energi baru dan energi terbarukan (EBET) yang akan diatur dalam RUU EBET. Badan khusus ini diperlukan lantaran kompleksitas pengembangan EBET di Tanah Air yang meliputi pengembangan energi surya, angin, panas bumi dan tenaga nuklir. "Urgensinya dari pembentukan badan khusus itu untuk mengawal pengembangan EBET. Sumbernya saja dari berbagai jenis. Badan khusus ini diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan EBET," kata Sugeng, Senin (20/11). Legislator Partai NasDem itu menampik jika badan pengelola EBET akan
Skema Power Wheeling Kemungkinan Diterapkan di UU EBET
JAKARTA (20 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan ada kemungkinan skema power wheeling diatur dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). "Salah satu strateginya adalah ketika negara, dalam hal ini PLN, tidak mampu membangun pembangkit EBT. Mau tidak mau IPP (Independent Power Producers) juga," ujar Sugeng, Rabu (15/11). Sugeng menguraikan, skema power wheeling menciptakan kondisi multiple seller dan multiple buyer listrik di Tanah Air. Skema ini membolehkan perusahaan swasta/IPP membangun pembangkit serta menjual listrik EBT kepada pelanggan rumah tangga dan industri. Penjualan listrik
Sugeng Dukung Pemerintah dan PLN Kembangkan Transmisi Listrik Super Grid
JAKARTA (17 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mendukung langkah pemerintah dan PT PLN untuk membangun transmisi listrik green super grid, penggunaan teknologi smart grid, dan smart control center di Indonesia. Demikian dikatakan Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Yudo Dwinanda Priaadi, dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11). "Langkah tersebut dilakukan untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di
Sugeng Dukung Cabut Izin Tambang Dekat Pemukiman Warga
JAKARTA (15 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mendukung pencabutan izin pengelolaan tambang PT Priven Lestari di kawasan Wato-Wato, Kecamatan Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara. Permintaan itu disampaikan masyarakat karena tambang tersebut berdiri di belakang pemukiman “Karena secara topografi kawasan tersebut tepat di belakang pemukiman yang didiami lebih dari tiga belas ribu jiwa. Maka, kesimpulan sementara kami meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk mencabut izin PT Priven Lestari di kawasan tersebut,” kata Sugeng saat menerima audiensi DPRD Kabupaten Halmahera Timur, tokoh
Lapangan Migas Tua Berdampak pada Turunnya Produksi
JAKARTA (8 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan mayoritas lapangan minyak dan gas (migas) Tanah Air yang sudah tua berdampak pada penurunan produksi. Kondisi ini bahkan terjadi di Blok Cepu yang masih berkategori usia muda. Menurut catatan Sugeng, pada 2021 produksi Blok Cepu mencapai puncak di level 230 ribu barel per hari (bph). Namun, saat ini kondisinya terus mengalami penurunan. "Puncaknya 230 ribu bph tetapi sekarang turun. Memang karena tiadanya eksplorasi yang signifikan, tidak ditemukannya sumber-sumber baru, maka sekarang itu Indonesia di hulu
Sugeng Pastikan akan Tindaklanjuti Aspirasi DPRD Tuban terkait GRR Pertamina
JAKARTA (6 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menerima Komisi III DPRD Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang menyampaikan aspirasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan Grass Root Refinery (GRR) PT Pertamina. "Komisi III DPRD Kabupaten Tuban meminta dukungan agar Pertamina mengakomodasi masyarakat secara adil dan merata untuk ikut berpartisipasi," ujar Sugeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11). Sugeng menegaskan bahwa semua proyek pembangunan termasuk GRR Tuban, tentunya ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Komisi III DPRD Kabupaten Tuban juga meminta dukungan
Sugeng Soroti Ekspor Nikel Ilegal dari Kalsel ke Tiongkok
JAKARTA (1 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyoroti kabar adanya ekspor nikel ilegal dari Kalimantan Selatan (Kalsel) ke Tiongkok. Komisi VII DPR akan segera memanggil para pemangku kepentingan. “Kami prihatin kalau masih terjadi penyeludupan apa pun bentuknya. Apalagi menyangkut bahan tambang yang memang dilarang," ujar Sugeng, Selasa (31/10). Legislator Partai NasDem itu menegaskan, Komisi VII DPR RI akan segera memanggil Ditjen Minerba dan Bea Cukai untuk menjelaskan kabar ekspor ilegal ini. “Pihak-pihak terkait, pemangku kepentingan dalam hal ini pastinya Kementerian ESDM, Ditjen Minerba, dan
RUU EBT Ditargetkan Rampung Sebelum Akhir Periode DPR 2019-2024
JAKARTA (25 Oktober): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menargetkan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) rampung sebelum berakhirnya periode DPR RI 2019-2024. Beleid tersebut salah satunya mengatur terkait transisi energi fosil ke EBT. "Dari 574 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dalam UU itu, sudah diselesaikan 360 DIM. Insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan paling lama, sebelum periode DPR ini berakhir sudah kita selesaikan,” ujar Sugeng dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (24/10). Legislator Partai NasDem itu mengatakan, RUU EBT seharusnya bisa diselesaikan
Sugeng Khawatir Target Bauran Energi pada 2025 tidak Tercapai
JAKARTA (25 Oktober): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, khawatir target bauran energi baru terbarukan (EBT) tidak bisa mencapai 23% pada 2025. Terlebih karena memasuki tahun politik sehingga pemerintah dan masyarakat tidak fokus pada transisi energi. “Maka semuanya akan fokus pada pilpres, tidak lagi fokus pada transisi energi,” kata Sugeng dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (24/10). Hingga saat ini, bauran EBT masih jauh dari target. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bauran EBT di Indonesia baru mencapai 12,8%. Sugeng menegaskan, Komisi VII bersama
NasDem Minta Pemerintah Terus Pantau Kenaikan Harga Minyak Mentah
JAKARTA (19 Oktober): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, meminta pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia yang terus naik dalam beberapa pekan terakhir. Ia mewanti-wanti jika kenaikan harga minyak mentah, khususnya Indonesian Crude Price (ICP), menyentuh US$95 per barel, subsidi BBM dari APBN akan meroket. Khususnya subsidi BBM jenis Pertalite. "Kemungkinan-kemungkinan apa yang kita hitung. Kenapa? Kalau terus menerus ICP di atas US$95 per barel, dipastikan tidak tahan juga APBN," ujar Sugeng dalam agenda 'Energy Transitions Conference & Exhibition dan Anugerah DEN 2023'