Sugeng Terima Parlemen Jerman Bahas Perubahan Iklim dan Krisis Energi
JAKARTA (28 Oktober): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menerima kunjungan delegasi Parlemen Jerman yang dipimpin Christoph Hoffmann (Free Democratic Party). Perubahan iklim dan ancaman krisis energi menjadi isu utama yang dibahas dalam dialog yang berlangsung konstruktif tersebut. "Kita membahas masalah dan tantangan global, khususnya terkait perubahan iklim dan energi. Kita sepakat bahwa apa yang mereka rasakan di Jerman dan negara Eropa pada umumnya, harga energi yang demikian tinggi memerlukan kerja sama internasional yang jauh lebih intens, sehingga ketersediaan energi dapat berjalan dengan baik,"
Energi Bersih Jargas Bantu Tekan Subsidi
DENPASAR (23 Oktober): Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mendukung upaya PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai subholding gas PT Pertamina (Persero) dalam mengakselerasi pemanfaatan energi bersih ramah lingkungan. "Pemanfaatan energi bersih dapat membantu pemerintah dalam menekan subsidi energi melalui pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas)," ungkap Sugeng saat melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT PGN (Persero) Tbk, Muhammad Haryo Yunianto dan jajarannya di Seminyak, Rabu (19/10) malam. Baca juga: Sugeng Ingatkan Industri Batu Bara Soal Transisi Energi Bersih Komitmen tersebut, tambah Sugeng, dapat diwujudkan PGN
NasDem Harap Industri Mamin Berkembang Hadapi Persaingan Global
GIANYAR (20 Oktober): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan industri makanan dan minuman (Mamin) merupakan salah satu mesin pertumbuhan sektor manufaktur dan perekonomian nasional. Kekuatan industri mamin di Indonesia didukung sumber daya alam yang melimpah dan permintaan dalam negeri yang terus meningkat. "Kita harapkan sektor industri makanan dan minuman ini terus maju dan berkembang menghadapi persaingan global," ujar Sugeng saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dalam pertemuan dengan direksi pabrik teh botol PT Sinar Sosro, Dirjen Industri Agro Kemenperin
Sugeng Ingatkan Industri Batu Bara Soal Transisi Energi Bersih
BANJARBARU (17 Oktober): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengingatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri batu bara, termasuk PT Adaro Indonesia agar memperhatikan isu-isu lingkungan. Menurut Legislator NasDem itu, beberapa hal seperti pengelolaan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, transisi ke energi bersih dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) kini menjadi isu penting yang tengah mendapatkan perhatian serius berbagai negara dunia, termasuk Indonesia. "Segala sesuatunya harus mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan. Kita ingatkan Adaro sebagai produsen, bahwa batu bara adalah energi fosil yang tidak lagi boleh menjadi energi
NasDem Minta Pemerintah Matangkan Kajian Program Kompor Listrik
JAKARTA (23 September): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto meminta pemerintah agar melakukan kajian mendalam dan persiapan matang untuk rencana konversi penggunaan kompor gas ke listrik. Pemerintah berencana membagikan paket kompor listrik kepada 30.000 rumah tangga miskin. Rencana itu dalam rangka penggantian penggunaan kompor gas ke kompor listrik. "Yang jauh lebih penting adalah rasio elektrifikasi. Rasio yang sekarang dipakai pendekatannya berbasis desa. Harusnya berbasis keluarga," kata Sugeng di Jakarta, Rabu (21/9). Legislator NasDem itu menilai penggunaan rasio ketersediaan listrik per desa kurang tepat walaupun sudah mencapai
NasDem Harap UU EBT Disahkan Sebelum KTT G20
JAKARTA (22 September): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengirim Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Bakal UU itu diharapkan bisa disahkan sebelum KTT G20 di Bali, November 2022. Sugeng mengatakan, RUU yang menjadi inisiatif DPR RI itu sudah rampung diharmonisasi pada Juni 2022. Seharusnya pemerintah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan DIM dalam jangka waktu 60 hari kerja. "Jatuh temponya 7 September lalu. Ini sudah 21 September. Sudah keluar Surpres-nya tiga hari yang
NasDem Sarankan BBM Oktan Tinggi yang Disubsidi
JAKARTA (13 September): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menanggapi rencana pemerintah untuk menghapus BBM dengan nilai oktan (RON/Research Octane Number) rendah. Penerapan BBM ramah lingkungan sebetulnya sudah ada dasar aturannya yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4. "Jadi hari ini, lambat laun RON 88 sudah dihapus. Pertalite RON 90. Bahkan di Permen LHK, Pertamax itu dihapus, ditingkatkan lagi (menjadi) Euro 4 yakni RON 95 atau 98," kata Sugeng dalam sebuah diskusi di
Kenaikan Harga BBM Momentum Kejar Target Bauran Energi Nasional
JAKARTA (12 September): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga minyak dunia bisa menjadi momentum untuk mengejar target Bauran Energi Nasional 2025. Sugeng mengatakan, langkah itu bisa dilakukan melalui optimalisasi gas bumi sebagai tahap transisi menuju penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih besar sebagai sumber energi primer utama di masa depan. "Sebab kebutuhan rata-rata BBM kita per hari sebesar 1,4 juta barel sedangkan produksi minyak kita hanya sekitar 600-700 ribu barel per hari. Sehingga ketergantungan terhadap impor BBM
Subsidi BBM Harus Dialihkan ke Rakyat Miskin
JAKARTA (7 September): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai keputusan penaikan harga BBM bersubsidi sudah tepat. Selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang mampu, bahkan total BBM bersubsidi yang dikonsumsi mereka mencapai sekitar 70-80%. Masyarakat miskin selama ini kurang menikmati subsidi pemerintah lewat BBM karena mereka tidak memiliki kendaraan. "Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau untuk orang mampu, sehingga perlu dialihkan. Sebab kan tidak adil. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan?
Sugeng Dorong Pengalihan Subsidi BBM
JAKARTA (31 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyatakan selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kalangan mampu, sehingga perlu dialihkan. Menurutnya, bahkan total BBM subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai sekitar 70%-80%. "Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau untuk orang mampu, sehingga perlu dialihkan. Sebab kan tidak adil. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi dan direlokasi untuk yang tidak punya kendaraan,” kata Sugeng dalam