Keuangan Negara akan Jebol Akibat Subsidi BBM
JAKARTA (25 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyebut keuangan negara jebol untuk subsidi BBM. Hal itu karena harga minyak dunia jauh melebihi proyeksi awal APBN 2022. Pemerintahpun berencana menaikkan harga BBM karena subsidi APBN 2022 jauh melebihi perkiraan. “Keuangan negara harus kita akui jebol. Hari ini dengan kuota 23 juta kiloliter itu asumsinya semua meleset. ICP, Indonesia Crude Price, yang semula dipatok US$63 per barel meleset menjadi rata-rata US$104,9 per barel,” kata Sugeng dalam acara Hotroom di Metro TV, Rabu (24/8). Total subsidi
NasDem Minta Pemerintah Hati-Hati Sampaikan Info Kenaikan Harga BBM
JAKARTA (24 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memberikan informasi terkait kenaikan harga BBM subsidi. Sinyal kenaikan harga BBM subsidi membuat masyarakat melakukan panic buying di SBPU. "Mohon maaf saya kritik Menko Marves, Luhut Pandjaitan, yang mengumumkan bahwa minggu depan akan ada kenaikan harga BBM. Ini terjadi rush (serbuan) di mana-mana, di pom bensin Pertamina, khususnya di-rush oleh pengguna pertalite," kata Sugeng di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/8). Legislator NasDem itu menjelaskan, penyerbuan pembeli BBM subsidi tersebut memengaruhi
Sugeng Desak Kemenperin Validasi Data Pelaku IKM
JAKARTA (23 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar melakukan validasi data seluruh pelaku dan tenaga kerja industri kecil menengah (IKM). Dengan validasi data, bisa diketahui kebutuhan bahan baku bagi kemajuan IKM. "Komisi VII DR RI meminta Menperin untuk melibatkan dinas Perindustrian di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan validasi seluruh data sentra dan unit usaha, serta tenaga kerja IKM," ujar Sugeng saat membacakan poin kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menperin, Agus Gumiwang, di
Kenaikan Harga BBM Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
KARAWANG (22 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyarankan jika pemerintah menaikkan harga BBM, maksimal tidak melebihi 25% dari harga saat ini. Pemerintah harus memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat saat mengambil keputusan menaikkan harga BBM. "Memang rencana kenaikan BBM sekarang ini masih digodok. Kalau toh harus naik, kemampuan daya beli masyarakat tidak boleh diabaikan. Kalau permintaan DPR, pastinya jangan naik," kata Sugeng di Karawang, Jawa Barat, Minggu (21/8). Legislator NasDem itu mengatakan, sebenarnya pemerintah masih mempunyai cukup uang untuk kompensasi atas kenaikan BBM. "Namun harga
Pemerintah Mesti Hati-Hati Terapkan Kebijakan BBM Bersubsidi
JAKARTA (16 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal dalam menerapkan kebijakan BBM bersubsidi. Di antaranya, daya beli masyarakat, kesinambungan APBN, dan kesehatan keuangan Pertamina. "Daya beli masyarakat harus dijaga. Kita harus berempati kepada masyarakat bawah. Pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2022 sudah bagus, tumbuh 5,44% (yoy). Nah, sekitar 56% nya disumbang konsumsi rumah tangga. Kalau inflasi naik gara-gara kebijakan BBM, konsumsi rumah tangga akan tergerus, pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tergerus," ujar Sugeng, Senin (15/8). Legislator NasDem itu menjelaskan, APBN
Keuangan Pertamina bisa Kolaps di Akhir Tahun 2022
JAKARTA (12 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan keuangan Pertamina bisa kolaps akhir Tahun 2022, seiring tingginya harga minyak mentah dunia yang tak sebanding dengan harga jual yang ditetapkan. Selain itu, penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran juga mempengaruhi beban anggaran pemerintah yang disalurkan ke Pertamina. "Hari ini Pertamina kalau tak segera ditolong, akhir tahun ini kolaps. Catat ya, kalau tidak segera ditolong, Pertamina kolaps akhir tahun ini," kata Sugeng dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (11/8). Legislator NasDem itu menambahkan, Pertamina harus taat
NasDem Dorong Pemerintah Tingkatkan Penguasaan Teknologi EBT
JAKARTA (11 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan, Indonesia harus segera beralih dari penggunaan energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT). Penggunaan bahan bakar fosil sudah terlalu banyak menuai dampak negatif. Menurut Sugeng, Indonesia memiliki potensi EBT yang besar. Pemerintah musti mengambil langkah untuk meningkatkan penguasaan teknologi EBT. “Indonesia harus masuk energi baru dan terbarukan. Energi fosil problemnya sangat serius. Fosil terdiri dari minyak, gas dan batu bara, keberadaannya sangat terbatas,” kata Sugeng dalam sebuah webinar di Jakarta, Kamis (11/8). Cadangan minyak Indonesia
Kementerian ESDM Harus Segera Bentuk BLU DMO Batu Bara
JAKARTA (10 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan, Komisi VII DPR mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merealisasikan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. “Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM segera merealisasikan pembentukan BLU DMO batu bara untuk menyelesaikan permasalahan disparitas harga batu bara yang tinggi antara pasar domestik dan luar negeri,” kata Sugeng saat membacakan kesimpulan rapat Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Selasa (9/8), di DPR, Senayan, Jakarta. Untuk itu, lanjut
Krisis Batu Bara Harus Disikapi Serius
JAKARTA (9 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan krisis batu bara di Tanah Air harus segera disikapi dengan serius. Bahkan pemerintah sempat melarang ekspor batu bara untuk beberapa saat, mengingat Indonesia sudah memiliki Domestic Market Obligation (DMO) untuk memperkuat ketahanan energi nasional. "Seperti kita ketahui di awal Agustus 2022, ada beberapa pemberitaan penting yang perlu perhatian bersama. Salah satunya adalah potensi terjadinya krisis energi primer khususnya batu bara bagi ketenagalistrikan kita dan juga industri lain," ujar Sugeng saat memimpin rapat kerja dengan
NasDem Minta Pertamina Realistis Garap Blok Masela
JAKARTA (1 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, keuangan Pertamina akan berat jika dipaksakan untuk menggarap Blok Masela, Maluku. Perusahaan pelat merah itu harus menggelontorkan dana US$ 6 miliar atau Rp89,16 triliun (kurs Rp14.864/US$). Sugeng merinci, dana US$ 6 miliar tersebut untuk mengakuisisi hak partisipasi (Participating Interest/PI) sebesar 35% dari Shell di Blok Masela yang saat ini dioperatori perusahaan Jepang, Inpex. Angka tersebut muncul jika nantinya investasi pengembangan Blok Masela secara keseluruhan memakan biaya US$19 miliar. "Sebesar 35% dari US$19 miliar bisa dihitung