a

Sugeng Suparwoto Tag

JAKARTA (22 Juni): Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperbaiki ekosistem pertimahan. Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto mengatakan, perbaikan yang dimaksud adalah membangun tata kelola dan tata niaga timah secara holistik. "Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Minerba, Kementerian ESDM dan Dirut PT Timah untuk membangun ekosistem pertimahan nasional dengan melakukan perbaikan tata kelola dan tata niaga secara holistik dari hulu hingga hilir," kata Sugeng saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Minerba Kementerian

JAKARTA (21 Juni): Komisi VII DPR RI menerima kunjungan perwakilan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/6). Delegasi diterima Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto beserta anggota komisi tersebut. Sugeng mengatakan, tujuan DPRD Sulsel melakukan audiensi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sulsel terkait dampak beroperasinya PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Sulsel. "Tujuan kunjungan (DPRD Sulsel) ialah untuk melakukan konsultasi terkait regulasi pertambangan dan evaluasi PT Vale Indonesia di Sulsel yang sudah beroperasi selama 53 tahun,” kata Sugeng. Legislator NasDem

JAKARTA (14 Juni): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, Komisi VII DPR RI tengah mendalami penggunaan anggaran tahun 2022 pada semua mitra kerja,  termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebesar Rp2,86 triliun. "Komisi VII akan mendalami realisasi anggaran Kemenperin Tahun Anggaran 2022. Selain itu, kita ingin tahu sejauh mana penggunaan anggaran di Kemenperin berdampak pada masyarakat," kata Sugeng saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan jajaran pejabat Kemenperin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6). Legislator Partai NasDem tersebut mengatakan, Komisi VII juga

JAKARTA (9 Juni): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat terus melakukan lompatan-lompatan dalam riset dan inovasi, meski berdirinya BRIN banyak menuai prokontra di masyarakat. BRIN harus membuktikan integrasi yang dilakukan merupakan keputusan yang tepat. "Mampu memproduksi hal-hal yang baik, konsep, barang, maupun sistem yang betul-betul kelihatan hasilnya," ujar Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Jazi Eko Istiyanto dan Kepala Badan Informasi

JAKARTA (7 Juni): Komisi VII DPR RI mendesak Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyusun program kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menekankan, anggaran Tahun 2022 harus dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, seperti penyediaan akses air bersih di sejumlah wilayah yang kesulitan air. "Banyak wilayah di Indonesia Timur yang kesulitan mengakses air bersih, karena sebagian datarannya adalah karang. Butuh pengeboran air yang sangat dalam ke bawah muka tanah. Untuk itu, anggaran di ESDM bisa dioptimalkan

JAKARTA (2 Juni): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto berharap RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) bisa disahkan menjadi UU EBT pada tahun 2022 ini. RUU EBT sedang menunggu untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada rapat paripurna mendatang. Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyetujui harmonisasi RUU tersebut pada Senin (30/5). Sugeng menambahkan, RUU EBT segera dibawa ke rapat paripurna pada pekan depan. "Kita bersyukur RUU EBT sudah melalui proses dari Baleg dan segera diparipurnakan minggu depan. Ini bakal kita serahkan ke pemerintah sebagai draf

JAKARTA (30 Mei): Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Komisi VII DPR RI menyetujui RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) diproses ke tahap pembahasan selanjutnya. Persetujuan diperoleh setelah seluruh Fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya. Dengan adanya persetujuan tersebut, RUU EBT akan diserahkan kepada Pimpinan DPR untuk dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR guna diagendakan dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto yang

JAKARTA (25 Mei): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai penting kehadiran negara untuk mengatur ketersediaan crude palm oil (CPO) atau sawit di dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri dan ekspor harus diseimbangkan, karena produk turunan dari sawit sudah menjadi hajat hidup orang banyak di dalam negeri. Salah satunya ialah minyak goreng. "Campur tangan negara dibenarkan dalam mengatur, karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Ditjen Industri Agro Kemenperin, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia

JAKARTA (24 Mei): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto meminta pemerintah berperan aktif mengawasi kegiatan pertambangan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan berdampak buruk bagi lingkungan. Legislator NasDem itu mengatakan, ambruknya tambang emas di beberapa tempat di Indonesia yang menewaskan para pekerja bukan hal baru, terkhusus untuk lokasi tambang emas ilegal. "Diperlukan keadilan pemerintah untuk mengawasi kegiatan pertambangan yang dapat mengancam keselamatan dan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan," kata Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR dengan Dirjen Energi Baru dan Terbarukan

JAKARTA (19 Mei): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mendorong pembangunan kawasan industri manufaktur yang lebih baik, bukan hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Menurut Sugeng, pembangunan kawasan industri manufaktur tidak hanya menyerap tenaga kerja, modal, dan teknologi, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi negara. “Di samping menyerap tenaga kerja, modal capital, teknologi dan seterusnya, perluasan kawasan industri harus juga memperhatikan bagaimana industri-industri manufaktur yang didorong habis-habisan agar perkembangannya jauh lebih baik secara komposisi produk domestik bruto,” ujar Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi