RUU KIA Akomodasi Cuti Suami yang Istrinya Melahirkan
JAKARTA (21 Juni): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan DPR RI melalui RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menginisiasi cuti selama 40 hari bagi suami yang istrinya melahirkan. "RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak melindungi hak suami dalam mendampingi istrinya saat melahirkan dan selama 40 hari pertama sebagai orangtua baru,” kata Willy dalam keterangannya, Senin (20/6). RUU KIA, imbuh Willy, menguatkan hak para suami untuk dapat mendampingi istrinya yang melahirkan atau mengalami keguguran. Usulan tersebut juga selaras dengan usulan sebelumnya terkait penambahan waktu
Meneguhkan Politik Kebangsaan
Oleh Willy Aditya Wakil Ketua Baleg DPR RI Fraksi NasDem Ketua DPP Partai NasDem ‘MARI kita bergembira, sukaria bersama. Hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. Lenyapkan duka lara, bergembira semua’. Kutipan di atas merupakan bagian dari syair lagu berjudul Mari Bersuka Ria karya Bung Karno. Mungkin inilah satu-satunya lagu yang ditulis Presiden ke-1 Republik Indonesia ini. Sengaja lagu itu saya pilih sebagai upaya menumbuhkan hasrat kepada kita semua untuk bergembira dan menumbuhkan harapan bagi seluruh rakyat di ruang kehidupan apa pun, termasuk politik. Persoalan bangsa saat ini Saat
Sejumlah Nama Bacapres Mengerucut
JAKARTA (17 Juni): Sidang Pleno I Rakernas Partai NasDem usai digelar pada Kamis (16/6) di JCC Senayan, Jakarta. Sebanyak 34 DPW Partai NasDem memberikan laporan sekaligus menyodorkan sejumlah nama untuk diusung menjadi bakal calon presiden (bacapres) pada Pemilu 2024. Nantinya, nama-nama tersebut akan dikerucutkan menjadi tiga nama untuk diberikan kepada Ketua Umum Surya Paloh. Sekretaris Steering Committee (SC) Rakernas Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan benang merah pada sidang pleno pertama membuktikan komitmen Partai NasDem adalah partai yang secara terbuka dan ilmiah dalam mengusung calon pemimpin
Politik Identitas Bentuk Paling Primitif, Bodoh dan Malas
JAKARTA (13 Juni): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menentang keras politik identitas di kontestasi politik Indonesia, khususnya Pemilihan Umum 2024. Menurutnya, politik identitas mengancam keutuhan bangsa dan negara. "Bagi Indonesia, itu hal yang sangat berbahaya kalau dijadikan komoditas politik, karena kita sebuah negara yang berbangsa-bangsa (majemuk)," kata Willy dalam diskusi Crosscheck Medcom.id, Minggu (12/6). Legislator NasDem itu menilai manuver politik identitas masih laku karena tidak ada upaya keluar dari penggunaan hal tersebut. Jenis politik tersebut gampang memengaruhi pilihan publik. "Orang dengan politik identitas
NasDem Bahas Implementasi Nilai Pancasila dari Masa ke Masa
JAKARTA (10 Juni): Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem mengadakan Diskusi Pemenangan Pemilu dari Serial Pra Rakernas Partai NasDem tahun 2022. Diskusi ini membahas tentang Restorasi Indonesia: Adaptasi dan Implementasi Nilai Pancasila di Tengah Ekonomi Neoliberal. Diskusi berlangsung secara hybrid dengan menggabungkan metode luring dan daring secara bersamaan dan dihadiri oleh pengurus dan kader NasDem tingkat DPW dan DPD NasDem seluruh Indonesia. Kegiatan luring berlangsung dari Ballroom NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (10/6). Acara yang dipandu secara apik oleh Eva Wondo itu menghadirkan narasumber yang
NasDem Berkoalisi Setelah Ada Capres
JAKARTA (7 Juni): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menegaskan, Partai NasDem mengedepankan politik rasional menghadapi Pilpres 2024. Pembentukan koalisi menunggu sosok calon presiden (capres) yang akan didukung. "Kita tentukan dulu pengantennya siapa capres-nya, baru disusun koalisi," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6). Willy menilai akan cukup sulit menyusun koalisi jika tidak ada sosok yang ditawarkan kepada partai lain. Menurutnya, sosok capres dianggap magnet utama untuk membangun koalisi. "Kita sadar betul keberadaan partai, kecukupan syarat dukungan itu menentukan, iya. Tapi yang
NasDem Desak Perbaiki Data Penerima Program Kartu Prakerja
JAKARTA (31 Mei): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya mengatakan diperlukan beleid khusus dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Peraturan pelaksana akan mengoptimalkan penyelenggaraan program Kartu Prakerja. “Jelas ini membutuhkan peraturan pelaksana yang khas masing-masing. Tidak bisa 'gebyah uyah' (menyamaratakan). Ketika satu peraturan dipakai untuk banyak sasaran, apalagi tidak mendetail, ya wajar jika terdapat temuan BPK,” kata Willy dalam keterangannya, Selasa (31/5). Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II Tahun 2021 BPK, ditemukan kurangnya koordinasi dengan pemda dan kementerian atau
Polri Perlu Evaluasi Penghentian Kasus Kekerasan Seksual di Sulsel
JAKARTA (24 Mei): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya meminta Polri mengevaluasi penghentian kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel). Willy mengatakan, semestinya aparat memiliki perspektif terhadap korban kekerasan seksual, terlebih setelah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) resmi diberlakukan per Mei 2022. "Ada baiknya Polri melakukan evaluasi atas hal ini. Aparat harus punya perspektif korban. Sehingga langkah yang diambil atas kasus ini tidak lagi langkah yang biasa-biasa saja, tetapi langkah yang harus luar biasa," ujar
Fraksi NasDem DPR akan Bahas Restorasi Sektor Tembakau
JAKARTA (20 Mei): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menerima audiensi Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5). AMTI menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan tembakau di Indonesia. Di antaranya, makin masifnya kampanye negatif mengenai tembakau, hingga beberapa aturan yang menghambat berjalannya industri tembakau di Indonesia. “Penyelesaian masalah tembakau ini harus dari hulu ke hilir, karena kan semua berkaitan. Satu yang pasti itu isu cukai, yang sejauh ini selalu
NasDem Harap Aturan Turunan UU TPKS Segera Disahkan
JAKARTA (12 Mei): Fraksi Partai NasDem DPR RI berharap aturan turunan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja ditandatangani Presiden Jokowi, segera disahkan. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya mengemukakan itu Rabu (11/5) menanggapi penandatanganan UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Presiden Jokowi pada Senin (9/5). "Kan ada empat Perpres (Peraturan Presiden) dan empat PP (Peraturan Pemerintah). Itu harus secepatnya bisa diselesaikan," tegas Willy Aditya, yang juga Ketua Panja RUU TPKS itu. Menurut