Bedah Pidato Promovendus Surya Paloh, Perjalanan Mengikuti Jejak Peradaban
Oleh Willy Aditya - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI; - Politikus Partai NasDem “JIKA Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulis seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator.” (HOS Tjokroaminoto) SENGAJA saya pilih kutipan tersebut karena itu terasa benar menggambarkan perjalanan yang saya lakukan kali ini. Perjalanan di tiga kota di Jawa Timur, mulai Kediri, Surabaya, dan berakhir di Jember. Sebuah provinsi yang dalam sejarah nasional kita telah melahirkan banyak tokoh besar bangsa ini. Daerah yang mempunyai tradisi politik yang khas dengan keterbukaan dan kelugasannya. Tempat
NasDem Yakin Aparat tidak Sulit Identifikasi Bjorka
JAKARTA (12 September): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya meyakini tidak akan sulit bagi penegak hukum untuk menindak peretas Bjorka. Bjorka diduga telah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena meretas dan menyebarkan data pribadi sejumlah pejabat dan tokoh publik. "Saya yakin tidak akan sulit bagi aparat hukum kita untuk mengidentifikasi dan menemukan siapa di balik akun Bjorka, yang telah melanggar UU ITE dengan meretas perangkat atau sistem dimana terkumpul data pribadi. Kita tunggu saja tanggal mainnya," ujar Willy dalam keterangannya,
Membuat UU, DPR tidak Bisa Jalan Sendiri
JAKARTA (8 September): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan, proses pembentukan sebuah UU di Indonesia mempunyai tradisi yang khas, yakni melibatkan semua pihak termasuk masyarakat. DPR sebagai lembaga politik tidak dapat membentuk UU sendiri. "Kita punya tradisi yang berbeda. Misalnya Amerika, dia ada lobbyist (pelobi), dia yang meyakinkan para pihak, kemudian digolkan. Di kita tidak. Sekecil dan sebesar apapun semua pihak terlibat," ujar Willy dalam Program TVR Parlemen-DPR Kini "Spesial HUT ke 77 DPR RI", Selasa (6/9). Willy juga menegaskan, proses pembentukan
NasDem Minta Kaji Mendalam Perubahan Skema Dana Pensiun PNS
JAKARTA (1 September): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya meminta pemerintah melakukan kajian mendalam mengenai usulan perubahan skema dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu terkait rencana pemerintah mengubah skema dana pensiun dari sistem pay as you go (bayar bulanan) menjadi fully funded (bayar penuh sekali) bagi pensiunan PNS. “Rencana perubahan skema dana pensiun PNS perlu dikaji lebih matang dan empirik. Dengan sistem gaji PNS saat ini yang juga memberi remunerasi terhadap prestasi kerja, maka sewajarnya sistem pensiun ke
Revisi UU Sisdiknas Ditolak Banyak Fraksi DPR
JAKARTA (31 Agustus): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan bahwa ada banyak fraksi di DPR RI menolak pembahasan revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau (UU Sisdiknas). Revisi UU Sisdiknas diusulkan pemerintah untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. “Banyak fraksi yang menolak, banyak yang mengira ini kan long list (daftar panjang) saja belum masuk,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8). Legislator NasDem itu menambahkan, alasan lain penolakan tersebut ialah karena revisi
Sebanyak 80 RUU Dipertimbangkan Masuk Prolegnas Prioritas 2023
JAKARTA (30 Agustus): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan total terdapat 80 RUU yang akan dipertimbangkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Dari 80 RUU itu, sebanyak 28 RUU adalah sisa pembahasan tahun 2022. Adapun usulan baru dari DPR sebanyak 41 RUU, dari pemerintah 4 RUU dan dari DPD sebanyak 7 RUU. “Apa yang menjadi catatan, akan dibahas bersama pemerintah di rapat berikutnya. Ini baru rapat pertama Panja,” ungkap Willy saat memimpin Rapat Panja Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2023,
NasDem Jatim Bedah Orasi Ilmiah Surya Paloh
SURABAYA (27 Agustus): Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Timur (Jatim) menggelar seminar bertajuk Bedah Orasi Ilmiah Ketua Umum NasDem, Surya Paloh 'Meneguhkan Kembali Politik Kebangsaan' di Kota Surabaya, Jatim, Jumat (26/8). Seminar tersebut membedah Orasi Ilmiah Surya Paloh saat dianugerahi gelar kehormatan Doktor Honoris Causa di Kampus Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jatim, beberapa waktu lalu. Surya Paloh menjadi orang pertama yang meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB Malang. Seminar yang dimoderatori dosen komunikasi Universitas Airlangga, DR. Suko Widodo
Banyak Hal Dibahas, Pertemuan Paloh dan Puan Diharap Lahirkan Kebajikan Bersama
JAKARTA (22 Agustus): Ketua Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatera 2 (Sumbar, Kepri, Riau, Bengkulu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Willy Aditya berharap kunjungan silaturahmi Puan Maharani ke Ketua Umum NasDem, Surya Paloh dapat melahirkan kebajikan bersama. "Harapannya tentu melahirkan kebajikan bersama, harapannya melahirkan kesepahaman bersama tentang hal yang selama ini sering sekali menjadi miss komunikasi miss persepsi seolah-olah dianggap hubungannya panas adem padahal fine-fine saja ya," kata Willy, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/8). Menurut Willy silaturahmi tersebut juga bukan menjadi hal yang baru pertama
Keliru Nilai DPR dari Paradigma Kuantitatif Produk UU
JAKARTA (16 Agustus): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan, kinerja legislasi DPR yang dinilai dengan paradigma kuantitatif atau berdasarkan banyaknya produk UU yang dihasilkan adalah persepsi yang keliru. "Akhirnya, DPR ditakar kinerjanya dengan berapa jumlah produk undang-undang yang disahkan, bukan seberapa sengit sebuah UU diperdebatkan. Cara pandang kejar tayang jadi tidak terelakkan. Jika di periode tertentu DPR tidak mencapai target prolegnasnya, ia dianggap gagal atau tidak bekerja dengan baik," ujar Willy dalam keterangannya, Rabu (10/8). Menurut Willy, ada persoalan banyaknya produk perundang-undangan
UU TPKS bisa Digunakan tanpa Aturan Turunan
JAKARTA (26 Juli): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menegaskan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah bisa digunakan aparat penegak hukum, bahkan jika aturan turunan UU tersebut belum diterbitkan pemerintah. "Ketika UU TPKS disahkan, baik delik dan hukum acaranya langsung bisa dieksekusi tanpa peraturan turunan, baik Peraturan Pemerintah ataupun Perpres," ujar Willy dalam diskusi bertajuk 'Darurat Kekerasan Seksual Anak, Bagaimana Implementasi UU TPKS?', di Media Center DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7). Legislator NasDem itu