a

Rudi Hartono Bangun Tag

JAKARTA (27 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk merombak jajaran direksi PT Taspen. Hal itu buntut dari kasus dugaan rasuah investasi fiktif di perusahaan pelat merah tersebut. “Jadi saya minta bukan hanya Dirut Taspen saja yang diberhentikan, tapi Direktur Keuangan Taspen juga harus diberhentikan,” kata Rudi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/6). Rudi menceritakan bahwa dirinya sempat mempertanyakan pengelolaan dana Taspen yang mencapai Rp148 triliun kepada Dirut PT Taspen yang lama, Antonius Kosasih. “Saat

JAKARTA (12 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, memertanyakan progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Batam, yakni KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam dan KEK Nongsa Digital Park (NDP). KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam ditargetkan menyerap investasi sekitar Rp7 triliun dan KEK Nongsa Digital sebesar Rp40 triliun. “Kita ingin penjelasan secara detail, sejauh mana investasi ini berjalan dan bagaimana realisasinya di lapangan,” kata Rudi dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan

JAKARTA (30 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mengingatkan PT Telkom Indonesia agar mengantisipasi masuknya provider penyedia internet berbasis satelit seperti Starlink ke Indonesia. "Bagaimana Telkom atau anak perusahaan seperti Telkomsel dan Indihome mengimbangi penyedia jaringan dari luar negeri ini?" ujar Rudi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Telkom Indonesia, Ririek Adriansyah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5). Rudi mengatakan, dengan masuknya Starlink ke Indonesia tentu akan menjadi tantangan bagi BUMN telekomunikasi tersebut.

JAKARTA (21 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, meminta agar jajaran direksi di perusahaan-perusahaan BUMN terus dilakukan rotasi. Menurutnya, suatu jabatan yang diduduki seseorang terlalu lama akan memperbesar potensi KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) di dalamnya. Rudi mendorong hal itu agar dibakukan ke dalam suatu peraturan, baik melalui Permen (Peraturan Menteri) maupun Perpres (Peraturan Presiden). "Melihat kinerja perusahaan-perusahaan BUMN hari ini, jika melihat tren kinerja direksi, saya mengusulkan agar dirut dan direksi di semua BUMN dibuat suatu aturan yang baku,

MEDAN (29 Agustus): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mengapresiasi Pelindo yang menjadi jauh lebih efektif pasca dilakukan merger perusahaan. Pelindo merupakan merger dari empat perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa pelabuhan. "Hasilnya kita melihat semua lebih efektif, mereka membagi region-region bagian 1, 2, 3 dan 4, kinerja keuangannya lebih maksimal, lebih terarah dan terukur, juga koordinasi antara region dan dirut serta direksinya lebih tepat sasaran," ujar Rudi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR ke Sumatra Utara, Senin

JAKARTA (28 Agustus): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, sependapat bahwa besarnya pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15% bisa menghambat proyek hilirisasi yang sedang dilakukan Indonesia. Rudi menilai protes terhadap kebijakan itu oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, sudah tepat. Menurut Rudi, Indonesia memiliki hak penuh dalam menentukan besaran pajak atas produknya. Terlebih Indonesia sebagai negara berkembang perlu memiliki strategi dalam menarik investor. "Yang dibilang Pak Bahlil ini benar, namanya promosi untuk menarik

STABAT (9 Agustus): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mendorong kemajuan Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, agar seperti Batam. Langkat mempunyai potensi besar, terlebih terdapat pelabuhan di Pangkalan Susu. "Saya sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumut III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) merasa bangga apabila Kabupaten Langkat maju serupa dengan Batam," kata Rudi dalam seminar 'Membangun Semangat Ekspor untuk Peningkatan Ekonomi Nasional', di Stabat, Langkat, Sumut, Selasa (8/8). Menurut Rudi, Kota Batam

JAKARTA (28 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menilai PLN tidak melakukan kajian dan penelitian yang mendalam untuk program pengalihan kompor gas ke listrik. PLN akhirnya membatalkan program pengalihan kompor gas ke listrik seusai menuai polemik di tengah masyarakat. Sebelumnya, PLN berencana memulai program konversi tersebut dengan membagikan kompor listrik di berbagai kota seperti Denpasar dan Solo. “Percobaan yang dilakukan PLN dengan membagikan kompor listrik gratis ke masyarakat, tetapi kompor listrik yang dibagi kapasitas dayanya untuk listrik di atas

JAKARTA (26 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengapresiasi keberhasilan Menteri BUMN Erick Thohir menurunkan utang PLN. Rudi menilai Erick berani dan tepat dalam memilih direksi BUMN. Kementerian BUMN berhasil menurunkan utang PLN dari Rp500 triliun menjadi Rp407 triliun dalam waktu tiga tahun. Pembayaran dan pelunasan utang PLN sejalan dengan proses transformasi yang dilakukan. “Berhasilnya Erick Thohir mendorong turunnya utang PLN jadi Rp407 triliun patut diberikan apresiasi. Terutama atas keseriusannya memilih orang-orang yang mau dan mampu bekerja sungguh-sungguh di

JAKARTA (22 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mendukung langkah konversi kompor gas ke kompor listrik yang kini sudah dimulai  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sosialisasi terhadap program konversi itu perlu dimasifkan. Kementerian ESDM memulai uji coba konversi LPG 3 kg ke kompor listrik atau kompor induksi. Uji coba awal itu menyasar tiga kota yakni Denpasar, Solo dan salah satu kota di Sumatra Utara yang masih dalam persiapan. “Saya mendukung dilakukan konversi gas ke (kompor) listrik secara