Pemerintah Dinilai tidak Serius Buat Vaksin Merah Putih
JAKARTA (18 Januari): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai pemerintah tidak mempunyai keseriusan dalam membuat vaksin Merah Putih.
Hal itu ditegaskannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, dan Dirut PT Bio Farma, Honesti Basyir, serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof Amin Soebandrio, Prof Herawati Sudoyo, dan drh Safarina G Malik, di Jakarta, Senin (17/1).
“Kita bisa menyimpulkan pemerintah memang tidak niat membuat vaksin Merah Putih. Maka saya akan minta persetujuan anggota (Komisi VII DPR), kita nanti akan mengadakan rapat lintas komisi yang akhirnya akan kita bentuk pansus,” tegas Sugeng di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/1).
Legislator NasDem itu mengatakan, perlunya DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) bukan semata karena soal vaksin, namun yang terpenting adalah untuk kepentingan bangsa.
“Bayangkan sesuatu yang sudah dikomitmenkan di ruangan ini (pada tahun 2020) tetapi tidak juga direalisasi sebagaimana mestinya. Betapa kita telah memberi satu kepercayaan kepada eksekutif, tetapi sekarang malah muncul ide lain yang kini semuanya jadi mentah. Maka menjadi kesimpulan kita, memang betul ternyata (peran) mafia itu luar biasa, termasuk mafia vaksin,” tandas Sugeng.
Sugeng mengatakan, menjadi sebuah fakta bahwa Eijkman sebagai lembaga penelitian yang kredibel dan mempunyai tradisi dan ekosistem riset yang baik, bahkan secara spesifik diberi tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu dan tengah berproses, akhirnya harus mati di tengah jalan karena dilebur ke BRIN.
“Itu kesimpulan sementara rapat ini, dan menjadi catatan dan perenungan kita. Saya kira ini termasuk rapat yang intensitas perhatian kita sangat tinggi. Serta merupakan moral obligation bagi kita, bagaimana bangsa ini harus kita bangun dengan pendekatan riset. Di manapun, itulah salah satu standar kemajuan bangsa,” tegas Sugeng.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Kabupaten Cilacap dan Banyumas) itu mengatakan, pada dasarnya semua memiliki niat dan maksud yang baik, akan tetapi ada sebuah fakta, bahwa suatu proses yang telah dilakukan eksekutif ternyata menghasilkan sesuatu yang tidak optimal terhadap tujuan-tujuan nasional.
“Kita tetap optimistis bahwa kita akan terus melakukan upaya evaluasi sebagai bentuk pengawasan, karena fungsi pengawasan juga melekat di Komisi VII DPR RI selain fungsi budgeting dan fungsi legislasi. Ini melelahkan memang, tapi jauh lebih melelahkan bangsa ini kalau terus menerus tertatih-tatih karena ketidakseriusan kita bersama. Kita tidak pernah lelah mengevaluasi untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih baik ke depan. Tantangan bangsa luar biasa besar, sangat tergantung kemampuan riset kita juga salah satunya,” pungkas Sugeng.
(dpr.go.id/*)
